Guru SMPN 2 Geumpang Protes Kadisdik Pidie | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Guru SMPN 2 Geumpang Protes Kadisdik Pidie

Guru SMPN 2 Geumpang Protes Kadisdik Pidie
Foto Guru SMPN 2 Geumpang Protes Kadisdik Pidie

* Persoalan Pribadi Berujung Penahanan Gaji

SIGLI – Seorang guru SMPN 2 Kecamatan Geumpang, Ummiyati SPd (54) memprotes sikap Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pidie, Murthalamuddin SPd MSP yang dinilai arogan dalam memberi sanksi terhadap bawahannya, dengan langsung melakukan penahanan gaji tanpa ada surat peringatan secara bertahap terhadap guru yang dinilai melanggar aturan.

“Kebijakan sepihak Kadisdik ini melanggar hak-hak guru, dan saya akan membawa masalah hal ini ke ranah hukum,” katanya, Rabu (21/6). Kepada Serambi, Umiyati mengaku gaji yang merupakan haknya sebagai guru, beserta tunjangan sertifikasi, ditahan mulai bulan Juni 2017 atas kebijakan Murthalamuddin SPd MSP selaku kepala dinas terkait.

Ummiyati mengaku, setahun terakhir ia sering tidak masuk dinas dan mewakilkan tugasnya kepada guru lain, karena saat ini ia sedang melanjutkan pendidikan S2 di Unsyiah Banda Aceh.

“Saat saya diminta menghadap Kadisdik beberapa waktu lalu, saya pun sedang menjalani seminar hasil penelitian yang tak mungkin dielakkan. Hal ini mungkin membuat Kadisdik berang,” katanya.

Namun menurut Ummiyati, penahanan gaji dan tunjangannya itu lebih disebabkan persoalan pribadi, dan bukan persoalan dinas. Karena selama ini ia selalu berkoordinasi dan meminta izin kepada kepala sekolah tempat ia bertugas.

Persoalan pribadi dimaksud yakni terkait utang-piutang dengan keluarganya yaitu M Husien Ali, yang kemudian melaporkannya kepada Kadisdik dan mengintervensinya untuk mengambil kebijakan penahanan gaji Ummiyati. Padahal, laporan yang disampaikan kerabat keluarganya itu, menyangkut hal pribadi yang tak perlu dikait-kaitkan dengan persolan dinas. Apalagi hingga berujung pada perampasan hak atas gaji dan tunjangan sertifikasi.

“Seharusnya, jika saya melakukan kesalahan diberi peringatan berupa Surat Peringatan (SP). Namun, hal ini tidak pernah dilakukan, dan Murthalamuddin dengan arogansinya mengambil kebijakan sepihak,” ujarnya.

Kepala Disdik Pidie, Murthalamuddin SPd MSP yang dikonfirmasi Serambi, Rabu (21/6) mengatakan, pemberhentian gaji dan tunjang sertifikasi terhadap Ummiyati SPd telah sesuai aturan karena tak masuk dinas.

“Dia (Ummiyati) telah berkali-kali saya minta untuk menghadap saya, tapi tak diindahkan. Seharusnya Ummiyati menghadap saya untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Murthalamuddin mengaku peringatan yang diberikan kepada Ummiyati hanya dilakukan dengan melakukan pemanggilan melalui kepala sekolah, bukan dengan melayangkan Surat Peringatan (SP).

“Sebenarnya dia wajib dipecat dari PNS karena tak masuk dinas, dan tak pantas mengambil gaji serta tunjangan sertifikasi,” tukasnya.

Kepala SMPN 2 Geumpang, Syarifuddin SPd yang juga ditanyai Serambi, Rabu (21/6) mengatakan, Ummiyati selaku guru yang membidangi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes), selama ini tetap mengajar sebagaimana biasa.

“Hanya saja dikarenakan yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan program S2 di Banda Aceh, maka yang bersangkutan kerap mewakilkan guru lain untuk melaksanakan tugasnya,” jelasnya.

Syarifuddin juga mengungkapkan, selama ini Ummiyati tidak pernah bermasalah dengan tugas, dan hal ini hanya karena ada persoalan utang-piutang dengan M Husien Ali yang juga pernah mengadukan persoalan ini kepadanya, dan mengintervensi pihak sekolah untuk mengambil tindakan terhadap Ummiyati.

“Namun pihak sekolah menolak, karena memang tidak ada kaitan dengan pihak sekolah. Hal ini mutlak dengan persoalan pribadi, bukan persoalan kedinasan sekolah,” ungkapnya.

Terkait pemberhentian gaji dan tunjangan yang dialami Ummiyati, menurut Syarifuddin, mestinya Kadisdik melakukan pembinaan dengan memberi peringatan secara lisan maupun dengan surat (SP). “Tapi hingga saat ini, belum ada surat (SP) tembusan, yang masuk ke sekolah untuk pembinaan terhadap Ummiyati SPd. “Sikap pemberhentian gaji dan tunjangan sertifikasi ini telah mencederai hak bagi setiap guru,” katanya.(c43) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id