DPRA Pertimbangkan Revisi Qanun Dana Otsus | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRA Pertimbangkan Revisi Qanun Dana Otsus

DPRA Pertimbangkan Revisi Qanun Dana Otsus
Foto DPRA Pertimbangkan Revisi Qanun Dana Otsus

BANDA ACEH – Keberatan beberapa kabupaten/kota terhadap kebijakan dana otsus yang akan dikelola 100 persen oleh Pemerintah Aceh (provinsi) direspons positif oleh pihak DPRA. Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan untuk merevisi qanun tentang pengelolaan dana otsus tersebut.

“Dalam hal ini, kita bukan merespons usulan saudara Azhari Cagee, tapi kita merespons keinginan yang telah disampaikan oleh bupati/wakil bupati terkait dana otsus tersebut. Beberapa bupati memang sudah mengirimkan surat keberatan kepada kita,” kata Tgk Muharuddin saat diwawancaai Serambi, Selasa (20/6).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi III DPRA, Azhari Cagee, meminta pimpinan DPRA untuk merevisi Qanun Nomor 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Dalam qanun itu disebut, mulai 2017 ini pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mendapat transferan dana otsus sebanyak 40 persen. Dana otsus akan sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Aceh.

Ini yang kemudian diminta Azhari Cagee,agar qanun itu direvisi, menurutnya dana otsus dikelola seperti biasa, yaitu 40 persen ditransfer ke pemerintah tingkat dua seperti tahun-tahun sebelumnya. Azhari Cagee mengatakan, pemerintah tingkat dua lebih membutuhkan dana otsus tersebut, agar menunjang pembangunan yang optimal di daerah.

Terhadap itu, Ketua DPRA berjanji akan menindaklanjuti segera hal tersebut. Usai hari raya Idul Fitri, ia akan berkoordinasi dengan Badan Legislasi (Banleg) untuk melakukan audiensi dengan bupati atau wali kota dari tiap kabupaten.

“Nanti kita coba hearing bersama, apa yang menjadi keberatan dari bupati dan wali kota ini. Masukan akan ditindaklanjuti, apakah nantinya (qanun) akan direvisi, itu tergantung hasil audiensi tersebut,” sebutnya.

Namun lagi-lagi ia menjelaskan, bahwa itu bukan menyahuti usulan Azhari Cagee yang notabenenya juga anggota DPRA. Tindak lanjut itu, murni dilakukan karena keberatan yang telah dilayangkan oleh sejumlah bupati/wali kota terhadap qanun tersebut.

“Jadi pertimbangannya itu, kita akan cermati bersama. Untuk sekarang saya rasa tidak mungkin lagi, insya Allah setelah lebaran,” demikian Tgk Muharuddin.(dan) (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id