Pensiunan PNS Protes Pemotongan Gaji Ke-13 | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pensiunan PNS Protes Pemotongan Gaji Ke-13

Pensiunan PNS Protes Pemotongan Gaji Ke-13
Foto Pensiunan PNS Protes Pemotongan Gaji Ke-13

SIGLI – Sejumlah pensiunan PNS di Pidie memprotes pihak bank dan PT Taspen yang memotong gaji ke-13 sebagai tunjangan hari raya (THR) tahun ini. Karena jumlah gaji yang mereka terima berkurang Rp 300.000 dari jumlah gaji pensiun yang diterima setiap bulan.

Jamaluddin (72), pensiunan PNS asal Gampong Pante Teungoh, Sigli, Selasa (20/6) mengatakan, besaran gaji pensiuan yang ia terima setiap bulan adalah sebesar Rp 2.705.200 per bulan (Rp 32.400.000/tahun). Tapi gaji ke-13 yang ia terima hanya sebesar Rp 2.400.000.

“Tahun ini, gaji ke-13 kami dipotong Rp 300.000. Sehingga banyak pensiunan PNS yang mengeluh, dan saya pun sangat keberatan dengan pemotongan ini,” kata Jamaluddin, sambil menambahkan beberapa pensiunan lainnya juga mengeluhkan hal ini namun tidak tahu kemana harus melayangkan protes.

Ia pun sangat menyesalkan tidak ada satu pun pihak yang menjelaskan alasan pemotongan itu. Saat Serambi mengonfirmasi hal ini ke pimpinan PT Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, H Muslim AR, ia mengatakan bahwa gaji ke-13 yang diterima pensiunan PNS ini hanya sebesar gaji pokok, tanpa tunjangan. Sehingga menurutnya, jumlah yang diterima ini tidak sama dengan yang diterima per bulan.

Pimpinan PT Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, H Muslim AR, mengungkapkan bahwa berkurangnya gaji ke-13 yang diterima pensiunan PNS di Sigli ini bukan akibat pemotongan oleh pihak bank. “Bank tidak pernah memotong pembayaran gaji pensiunan PNS,” katanya.

Pemotongan yang dilakukan hanya terkait pajak penghasilan (pph). “Hal itu sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan PT Taspen Nomor: PUM-02/C.2.1/062017,” katanya.

Padahal, gaji para pensiunan PNS ini masuk dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karena gaji mereka di bawah Rp 54 juta per tahun. Hal ini sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016, serta Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 dan No.102/PMK.010/2016, mengenai besarnya PTKP yang berlaku sejak tahun 2016.

Dengan demikian, pemotongan pajak penghasilan (pph) yang dilakukan pihak bank atas instruksi PT Taspen, terhadap para pensiunan PNS ini juga sebenarnya ilegal.(naz) (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id