Penguatan Politik Pengawasan Pemilu | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Penguatan Politik Pengawasan Pemilu

Penguatan Politik Pengawasan Pemilu
Foto Penguatan Politik Pengawasan Pemilu

Oleh Teuku Kemal Fasya

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh telah mengeluarkan pengumuman tentang pembukaan pendaftaran untuk mengisi posisi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota se-Aceh (Serambi, 15/6/2017). Pembentukan Panwas kabupaten/kota ini demi persiapan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Pendaftaran mulai dibuka 18-24 Juni 2017 dan dapat diikuti seluruh masyarakat yang telah memenuhi persyaratan.

Proses pendaftaran itu menjadi langkah awal menuju tes lanjutan yaitu kelengkapan administrasi, ujian tulis, dan terakhir wawancara. Beberapa persyaratan dimaksud di antaranya berumur minimal 30 tahun, berpendidikan sarjana atau S1, tidak menjadi pengurus partai politik, dan tidak pernah dipidana dengan masa hukuman lima tahun atau lebih. Kualifikasi ini diperlukan untuk penguatan kompetensi yang sifatnya nalar-intelektual, psikologis, legal, dan integritas.

Persyaratan itu juga memberikan kualifikasi menopang kinerja kepemiluan. Proses ini telah diatur di dalam UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Qanun No.6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh menyebutkan juga tentang kelembagaan Bawaslu Aceh, tapi dengan penamaan yang ambigu karena bercampur dengan peran Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh. UU No.11 Tahun 2006 menyebut nama Panwaslih Aceh yang perekrutannya melibatkan panitia pengawas tingkat Nasional dan bersifat ad hoc (Pasal 60 ayat (1)).

Ambiguitas lembaga
Sebelum kita bergerak kepada fungsi kelembagaan pengawasan pemilu, ambiguitas kelembagaan di Aceh merupakan buah kompleksitas undang-undang, sejak UU No.18 Tahun 2001 tentang Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan sebagian sisanya berlanjut pada UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Beberapa lembaga dan komisi yang terdapat di tempat lain serta-merta dibuat tata nama baru di Aceh. Di daerah lain dikenal nomenklatur Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Aceh menjadi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), KPUD diganti Komisi Independen Pemilihan (KIP), Mahkamah Syar’iyah menggantikan nama Pengadilan Agama, atau Perda diganti Qanun. Ada juga nomenklatur Sagoe, tapi tak jadi digunakan untuk mengganti nama lembaga pemerintahan Kecamatan.

Yang sangat fenomenal dari problem nomenklatur ini adalah dualisme KPUD dan KIP di awal-awal pemberlakuan UU No.18 Tahun 2001. Permasalahan bahkan meruncing menjadi persaingan dua lembaga penyelenggara pemilu. Namun masalah itu akhirnya diselesaikan dengan pemfusian.

Belajar dari kasus itu, dualisme Bawaslu dan Panwaslih di Aceh seharusnya juga segera dilakukan pemfusian agar tidak ada lagi problem unik, yaitu ada dua lembaga pengawasan dengan fungsi yang sebenarnya identik, tapi diiris menjadi dua peran yang berbeda. Masalah ini juga hanya akan membebankan anggaran dan menunjukkan birokrasi yang tidak efektif.

Di luar masalah pengawasan, hal yang juga harus menjadi perhatian adalah independensi lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Independen Pemilihan (KIP). Indepedensi penyelenggara adalah conditio sine qua non bagi hadirnya pemilu yang demokratis dan berkualitas.

Pembentukan KIP dengan kewenangan pemilihan (istilah hukum yang digunakan: pengusulan pada Pasal 56 ayat (4) dan (5) UUPA oleh DPRA/K hanya membuka ruang perkongsian dan menggerus kemandirian lembaga itu. Apabila berkaca dari provinsi lain, pembentukan KPUD merupakan tanggung jawab KPU, tak berbeda juga regulasinya di Provinsi Papua, maka seharusnya hal ini disesuaikan di Aceh agar tidak memunculkan anomali demokrasi dan bukan lex specialis.

Dampaknya terasa ketika momentum elektoral, banyak komisioner KIP yang merasa “gemetar” dengan tekanan-tekanan politik baik parlemen atau supraparlemen. Parlemen selama ini menjadi inkubator hadirnya KIP, sehingga tentu efek patront-client pasti terpola. Hasil Pilkada Aceh 2017 sebenarnya menjadi sesuatu “di luar ekspektasi” kekuatan parlemen mayoritas. Konsekuensinya pasti akan berimbas pada keberlangsungan karir komisioner pada pemilihan KIP ke depan. Hal ini tentu bukan pemandangan ideal bagi lembaga penyelenggara.

Hal terakhir yang harus diperhatikan, UUPA adalah UU yang mengatur tentang otonomi khusus terkait hal-hal yang telah disepakati di dalam prinsip perdamaian Aceh dan Jakarta melalui MoU Helsinki. Yang dikelola secara lex specialis di Aceh di antaranya pembentukan kelembagaan khusus, dana Otsus, partai politik lokal, kerjasama luar negeri, agraria, dll. Adapun rejim kepemiluan tidak termasuk di dalamnya.

Jadi membenturkan segala hal yang berlaku di Nasional harus berbeda dengan Aceh atas nama lex specialis, bukan sesuatu yang bijaksana. Kekacauan pikir itu sempat terlihat ketika pasangan Mualem – TA Khalid kalah pada Pilgub lalu. Serta-merta mereka menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan proses di Aceh, karena tidak sesuai dengan UUPA, tapi nyatanya tidak maknyus. Hal seperti ini jangan sampai terulang lagi. Segala daya upaya untuk membentur diri ke tembok hanya akan berakibat celaka dan gegar otak.

Yang perlu dilakukan saat ini adalah merespons dinamika di tingkat nasional agar selaras dengan proses yang terjadi di Aceh. Salah satu yang hangat dibicarakan di dalam RUU Pemilu antara lain menjadikan lembaga penyelenggara pemilu baik KPUD dan Bawaslu sebagai lembaga ad hoc (Kompas, 31/3/2017).

Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa momentum pemilu baik legislatif, presiden, dan pilkada tidak terjadi setiap tahun sehingga hanya menjadi pemborosan jika kelembagaannya dibiayai permanen lima tahun. Demikian pula tentang ambang batas suara pencalonan presiden (presidential treshold), sistem terbuka atau tertutup, sistem anggota DPR dan DPRD, dll.

Aktivis prodemokrasi
Terkait dengan sosok-sosok yang mengisi Panwaslu kabupaten/kota di Aceh ke depan, sebaiknya berasal dari para pegiat pemilu, aktivis prodemokrasi, aktivis perempuan (untuk pemenuhan kuota afirmasi) atau akademisi yang kritis terhadap dinamika demokrasi elektoral. Jangan sampai momentum ini hanya digunakan oleh para pencari kerja (job seekers) yang tidak memiliki visi kuat mewarnai perjalanan Panwaslu ke depan.

Telah banyak tudingan bahwa keberadaan Bawaslu, Panwaslu, atau Panwaslih di Aceh selama ini hanya menjadi asesori demokrasi tanpa fungsi dan peran yang adekuat. Lembaga pengawasan pemilu sering disebut wujuduhu ka ‘adamihi (adanya seperti tiada). Adanya jelas diatur di dalam UU, tapi fungsi pengawasannya terlihat tidak efektif dan efesien serta cenderung “main sabun” atau “belah bambu”.

Hal seperti ini tidak harus terjadi lagi. Perbaikan regulasi sebenarnya telah dilakukan di dalam UU. UU No.10 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan Kedua UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan bahwa Bawaslu provinsi dan Panwas kabupaten memiliki kewenangan untuk menyelesaikan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana (Pasal 29 dan 30 UU No.10 Tahun 2016).

Lembaga pengawas sesungguhnya telah ditingkatkan “hormon testosteron” untuk semakin bergairah, tidak hanya berfungsi atributif tapi juga eksekutif. Selama ini lembaga pengawas kerap dianggap hanya menerima laporan, tapi tidak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan problem pelangggaran.

Akhirul kalam, integritas Panwaslu kabupaten/kota akan berdiri gagah oleh sosok-sosok pemberani. Mereka selayaknya bukan titipan siapapun, bersikap netral dan objektif, cerdas membaca situasi, serta menjadi bagian masyarakat sipil yang ingin memperbesar ruang-ruang demokrasi partisipatoris. Mereka haruslah orang yang ingin membantu menghadirkan representasi politik sehat yang bisa dibanggakan publik sebagai konstituennya.

Last but not least, proses penguatan pengawasan pemilu jangan sampai menjaring para “bunglon politik” atau orang-orang titipan partai atau mafia politik. Karena jika itu terjadi, pastinya mereka tak akan tega bekerja tegas-lurus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus arbitrase berbasiskan kebenaran dan keadilan.

* Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh. Email: [email protected] (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id