Pos Imigrasi akan Dibangun di Simeulue | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pos Imigrasi akan Dibangun di Simeulue

Foto Pos Imigrasi akan Dibangun di Simeulue

BANDA ACEH – Di Kabupaten Simeulue akan dibangun pos imigrasi sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian bagi warga setempat sekaligus untuk memudahkan pengawasan orang asing yang melakukan kunjungan wisata atau bahkan bekerja di pulau terluar Aceh tersebut.

Wacana untuk membangun pos imigrasi tersebut dibicarakan secara khusus oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Aceh, Suwandi MH dengan Wakil Bupati Simeulue, Asrul Ediar di Sinabang, ibu kota Kabupaten Simeulue, Senin (14/3) kemarin.

Pertemuan itu dirancang khusus setelah Kakanwil Kemenkumham Aceh memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sinabang, Senin pagi.

Dalam sidak ke tujuh kamar yang dihuni 82 narapidana (napi) dan tahanan di cabang rumah tersebut, ditemukan sedikitnya 70 item barang terlarang yang sedianya tidak dibawa masuk penghuni rutan ke kamarnya masing-masing. Di antaranya 35 buah mancis, empat handphone, dan 15 tali pinggang.

Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Aceh, Ahmad Syamadan SH kepada Serambi via handphone kemarin menyebutkan, pertemuan dengan Kakanwil Kemenkumham Aceh bukan saja dihadiri Wakil Bupati Simeulue. Tapi juga Dandim, Kepala Bappeda, Ketua DPRK, Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, Ketua Mahkamah Syar’iyah, perwakilan Kapolres, BAIS Simeulue, dan jajaran Bappeda Simeulue.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Bappeda Simeulue itu, Wabup Asrul Ediar menyampaikan harapannya agar ada kantor imigrasi dan petugas Imigrasi di Simeulue. Permohonan itu, menurutnya, sudah pernah disampaikan Pemkab Simeulue melalui surat resmi.

Wabup juga meminta agar Kantor Lembaga Pemasyrakatan (LP) Simeulue yang sudah dibangun BRR pascatsunami dapat segera dimanfaatkan, mengingat bangunan dan lahan yang saat ini digunakan untuk Cabang Rutan Sinabang akan dijadikan ruang terbuka hijau.

Menanggapi permohonan Wabup Simeulue itu, Kakanwil Kemenkumham Aceh menyatakan akan menindaklanjutinya dan akan dikomunikasikan kepada pemerintah pusat. Ia juga memandang mendesak dibangun unit layanan keimigrasian di Pulau Simeulue, minimal dalam bentuk pos imigrasi.

Pertemuan itu juga dimanfaatkan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwilkumham Aceh melakukan diseminasi informasi menyangkut kebijakan keimigrasian terkait Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berlaku efektif akhir tahun lalu. “Di era MEA dimungkinkan akan banyak orang asing datang ke Indonesia, tak terkecuali ke Aceh, untuk melakukan berbagai kegiatan,” kata Ahmad Syamadan.

Menyikapi hal itu, Kepala Divisi Keimigrasian tersebut bertekad meningkatkan pengawasan terhadap orang asing, baik yang dilakukan oleh petugas imigrasi maupun bersama-sama dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) di Aceh. (dik) (uri/leny/andraini/GC)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id