20 Dewan Bentuk Koalisi untuk Kawal Program Bupati | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

20 Dewan Bentuk Koalisi untuk Kawal Program Bupati

20 Dewan Bentuk Koalisi untuk Kawal Program Bupati
Foto 20 Dewan Bentuk Koalisi untuk Kawal Program Bupati

LHOKSUKON – Sebanyak 20 anggota DPRK Aceh Utara dari fraksi partai nasional, Jumat (16/6) malam, sepakat membentuk koalisi untuk menentukan keputusan politik di dewan serta untuk mengawasi program bupati/wakil bupati periode 2017-2022. Koalisi Nasional Bersama untuk Kehormatan itu terdiri atas Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Nasdem dan Amanat Karya Bangsa.

“Koalisi ini dibentuk untuk lebih memaksimal kinerja kita di dewan ke depan, dalam pengambilan keputusan penting, sehingga tak ada pengambilan keputusan di dewan yang dipaksakan, tapi harus berdasarkan keputusan bersama dewan,” kata Ketua Koalisi Nasional Untuk Kehormatan, Dr Zainuddin IBA kepada Serambi, Sabtu (17/6).

Disebutkan, selama ini ada pengambilan keputusan yang dipaksakan. Misalnya dalam pengesahan rancangan qanun, sehingga ada sejumlah qanun yang sudah disahkan dewan tapi tak dijalankan Pemkab Aceh Utara. Hal itu, kata Zainuddin, kemungkinan karena produk qanun tersebut dipaksakan pengesahannya.

Ke depan pihaknya berupaya semaksimal mungkin agar pengawasan dewan terhadap pemerintah lebih baik dari sebelumnya. “Selama lima tahun memimpin, bupati sekarang ada yang berhasil, tapi ada juga yang tidak. Karena itu perlu dievaluasi agar pembangunan Aceh Utara lebih baik, pengawasan kita untuk mendukung pembangunan,” katanya.

Ia menambahkan, untuk kesepahaman bersama di dewan, poin yang disepakati adalah harus melalui sesuai tahapan yang sudah ditentukann dalam aturan, mulai dari pengajuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), penekenan bersama, penyerahaan dan pembahasan, serta penelitian buku rencana APBK.

Selain itu, kata Zainuddin, adanya waktu yang cukup bagi dewan untuk mengkaji dokumen anggaran yang diserahkan pemkab. Selain itu dokumen APBK harus diserahkan kepada seluruh anggota dewan. “Jadi bukan hanya dalam bentuk softcopy, tapi juga daam bentuk cetak,” pungkas Zainuddin.(jaf) (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id