Jabatan Eselon II Wajib Dilelang | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Jabatan Eselon II Wajib Dilelang

Jabatan Eselon II Wajib Dilelang
Foto Jabatan Eselon II Wajib Dilelang

BANDA ACEH – Dalam mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi (JPT) atau eselon II di lingkungan pemerintah daerah, setiap kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) diwajibkan melakukan fit and propertest atau lelang jabatan sesuai dengan sistem merit (berdasarkan prestasi) agar terpilih pajabat yang mumpuni dan berkompeten di bidangnya.

“Pemilihan JPT dengan sistem merit adalah cara mendapatkan pejabat yang memiliki kualifikasi dan potensi yang diperlukan untuk sebuah jabatan. Yang memilih itu adalah pansel independen,” kata Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof Dr Sofian Effendi MPIA, Jumat (16/6).

Hal ini disampaikan pada acara ‘gathering pembahasan sistem merit dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi’ yang diprakarsai oleh Kantor Regional (Kanreg) XIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh. Kegiatan ini diikuti semua kepala daerah terpilih, sekda, dan pejabat daerah lainnya.

Ada tiga pembicara yang dihadirkan. Selain Prof Sofian Effendi juga ada Deputi Pembinaan ASN BKN Yulina Setiawati, dan Direktur Otonomi Khusus Depdagri Drs Safrizal. Kegiatan sehari yang diakhiri dengan buka puasa bersama tersebut dipandu oleh Kepala Kanreg XIII BKN Aceh, Makmur Ibrahim SH MHum.

“Kalau proses seleksinya tidak seperti itu (sistem merit), maka mutasi tersebut melanggar sistem merit. Itu sudah menjadi tugas kami (KASN) untuk mengenakan sanksi kepada kepala daerah berupa membatalkan pemilihan itu dan meminta agar dipilih ulang. Ini diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 13 Tahun 2016,” ujarnya.

Sofian dalam paparannya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebab, ungkapnya, selama ini proses mutasi yang dilakukan kepala daerah di Aceh banyak melanggar aturan karena tidak sesuai dengan sistem merit. Bahkan, Aceh masuk dalam daftar merah KASN dalam hal bongkar pasang kabinet.

Deputi Pembinaan ASN BKN, Yulina Setiawati menambahkan proses mutasi harus dilakukan sesuai peraturan dan syarat yang berlaku. Seperti harus adanya kualifikasi calon JPT, harus memenuhi kompetensi yang dibutuhkan, harus adanya pengalaman jabatan si calon, dan usianya tidak boleh melebihi 56 tahun.

Selain itu, dalam mekanisme pengangkatan JPT juga harus ada perencanaan, adanya panitia seleksi (pansel) independen yang anggotanya tidak terlibat dalam partai politik. Syarat itu diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Prosesnya harus dilakukan sesuai aturan. Pansel akan melakukan tahapan administrasi, penilaian kompetensi yang dibantu oleh asesor, kemudian melakukan wawancara setelah itu penetapan kelulusan tiga terbaik yang disampaikan kepada pejabat berwenang dalam hal ini sekda. Setelah itu baru disampaikan ke gubernur/bupati/wali kota,” ulasnya.

“Mutasi itu bisa dilakukan apabila pejabat yang bersangkutan sudah memangku jabatan minimal dua tahun. Setelah itu baru dilakukan evaluasi. Kalau prestasi kerjanya tidak baik dalam satu tahun terakhir, maka pejabat tersebut diberi kesempatan enam bulan untuk memperbaiki kinerjanya, jika tidak berubah baru dimutasi, jadi tidak sembarangan lakukan mutasi,” jelas dia.

Selain itu, kepala daerah terpilih juga dilarang melakukan mutasi enam bulan setelah dilantik karena melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Kecuali mendapat izin tertulis dari Mendagri. “Yang boleh dilakukan adalah merevisi APBD,” tandas Direktur Otonomi Khusus Depdagri, Drs Safrizal.(mas) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id