Pemkab Akan Tunda ADG | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pemkab Akan Tunda ADG

Pemkab Akan Tunda ADG
Foto Pemkab Akan Tunda ADG

* Untuk Desa yang Realisasi Pemasukan PBB Rendah

BIREUEN – Pemerintah Kabupaten Bireuen akan menunda penyaluran alokasi dana gampong (ADG) tahap kedua, terhadap desa-desa yang tidak mampu merealisasikan pemasukan pajak bumi bangunan (PBB). Kebijakan itu ditempuh karena hingga Juni 2017, pemasukan dari PBB sangat minim. Baru tercatat Rp 125 juta atau 6 persen dari target sebesar Rp 2,1 miliar.

Rencana menerapkan kebijakan itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bireuen, Drs Tarmizi MSi kepada Serambi, Jumat (16/5). Ia menyebutkan, di Bireuen, hingga Desember 2016 tercatat 134.557 wajib pajak. Tapi yang melunasi kewajiban terhadap objek pajak hanya 2.840 wajib pajak.

Dari 17 kecamatan, realisasi PBB yang sangat rendah adalah Kecamatan Peusangan Selatan, Pandrah, Peudada, Samalanga, Jangka, Jeunieb, Makmur dan Peusangan Siblah Krueng. Menurut seorang petugas PBB di BPKD Bireuen, Peusangan Selatan masih nol persen.

“Agar semua wajib pajak melunasi kewajibannya, Pemkab akan menunda penyaluran ADG tahap kedua bagi desa-desa yang realisasi PBB-nya rendah atau di bawah 90 persen dari target. Karena itu, setiap kepala desa memiliki peran penting untuk mensosialisasikan kewajiban terhadap pelunasan PBB,” kata Tamidi.

Tarmidi mencontohkan, ada wajib pajak di desa A mencapai 100 orang. Tapi yang melunasi PBB baru 70 orang, maka penyaluran ADG akan ditunda sampai realisasi PBB mencapai target. “Ini dilakukan untukmeningkatkan pemasukan PBB, karena 50 persen dana dari PBB tersebut akan dikembalikan ke desa masing-masing,” jelas Tarmidi.

Selain PBB, pemasukan dari Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga masih rendah, yaitu Rp 373 juta atau 25 persen dari target 1,4 miliar lebih. Angka tersebut, kata Tarmidi, berdasarkan laporan penyetoran di kantor kecamatan saat transaksi jual beli tanah, hingga minggu pertama Juni.

“Kami akan berkoordinasi dengan para camat dan petugas pajak di kecamatan, terhadap rencana kerja peningkatan realisasi pemasukan PBB dan BPHTB,” ujarnya.(yus) (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id