Kita Prihatin, Uang Daerah Banyak Bocor | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Kita Prihatin, Uang Daerah Banyak Bocor

Kita Prihatin, Uang Daerah Banyak Bocor
Foto Kita Prihatin, Uang Daerah Banyak Bocor

Kebocoran dana Pemerintah Aceh rupanya terjadi di banyak sudut. Kemarin kita menyorot tentang ketidakberesan pembayaran dana proyek Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Kini ada temuan lagi, ternyata indikasi pemborosan juga terjadi pada Program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) tahun 2016. Nilai keborosan sangat fantastis, yakni mencapai Rp 63,4 miliar. Selain boros sebanyak itu, Pemerintah Aceh masih terutang pula Rp 30 miliar kepada BPJS Kesehatan. Kenapa bisa?

Temuan itu setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencermati data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh tahun 2017. Dan, pemborosan itu terjadi karena kelalaian pejabat-pejabat terkait saat menyerahkan data peserta JKRA kepada BPJS. Ada 460.61 orang yang seharusnya tak masuk peserta JKRA 2016 tapi masih tercantum sebagai peserta saat diserahkan kepada BPJS Kesehatan. Dan, Pemerintah Aceh harus menanggung asuransinya Rp 23.000/orang.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr Hanif mengatakan, kesalahan data itu hanya terjadi saat pembayaran semester I. “Sedangkan pada pembayaran semester II (Juli-Desember) 2016, sudah tidak lagi terjadi.”

Tapi, pertanyaannya, dana Pemerintah Aceh yang sudah telanjur kelebihan bayar sampai Rp 63 miliar lebih bagaimana nasibnya? Apakah BPJS mau mengakui kelebihan itu? Lalu, mengapa pula Pem,erintah Aceh masih terutang Rp 30 miliar pada BPJS?

Terhadap temuan-temuan ketidakberesan pengelolaan keuangan olah Pemerintah Aceh, Ketua DPRA Tgk Muharuddin, malah mempertanyakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI kepada Pemerintah Aceh dalam audit laporan keuangan 2016. “Banyak yang menyimpang bahkan akibat kelalaian pejabatnya, telah merugikan keuangan daerah.

Untuk masalah ini, kata Muhar, pihaknya akan menugaskan Komisi VI yang membidangi kesehatan dan Komisi III yang membidangi keuangan, melakukan pengusutan awal. “Kalau dalam pengusutan kedua komisi ini ditemukan ada indikasi tindak pidana korupsi, maka sebelum kasusnya diserahkan ke pihak penegak hukum, lebih dulu perlu dibentuk Pansus.”

Pansus itu, lanjut Muhar, selain untuk mengusut kasus pemborosan dana program JKRA sebesar Rp 63,4 miliar, juga akan menelusuri kasus proyek Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh senilai Rp 492,1 miliar yang menurut hasil audit BPK ada kelebihan pembayaran sekitar Rp 2,5 miliar kepada rekanan.

Ya, kita sangat setuju dengan sikap atau langkah yang akan ditempuh DPRA. Sebab, adanya panitia khusus DPRA yang ke lapangan maka semuanya akan jelas. Kita pun tak perlu menduga-duga siapa yang salah, siapa yang korupsi, dan lain-lain. Yang jelas uang daerah tak boleh hilang akibat kecorobohan atau keserakahan oknum-oknum pejabat. Sebab, jumlah dana yang terindikasi “hilang” tanpa sebab jumlah terlalu banyak. Ini baru di proyek MRB dan JKRA. Di sektor-sektornya lainnya juga bisa lebih parah ketidakberesan penggunaan dan pengelolaan dana daerah. (uri/gie/iyadie/OR)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id