Kadiskes: Terbayar karena Salah Data | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Kadiskes: Terbayar karena Salah Data

Kadiskes: Terbayar karena Salah Data
Foto Kadiskes: Terbayar karena Salah Data

KEPALA Dinas Kesehatan (Kadiskes) Aceh, dr Hanif yang dikonfirmasi Serambi di Banda Aceh, Rabu (14/6) menanggapi dengan tenang hasil temuan BPK RI terkait pelaksanaan program JKRA tahun 2016 yang menyebabkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp 63,4 miliar.

Menurut dr Hanif, hal itu terjadi karena pada saat pembayaran klaim iuran jaminan asuransi kesehatan program JKRA kepada BPJS Kesehatan semester I (Januari-Juni) 2016, data peserta yang masih bermasalah atau belum lengkap data identitas kependudukannya, tidak ditarik dari master file program JKRA sebanyak 460.061 orang.

Pada saat dilakukan penandatangan kerja sama lanjutan program JKA dengan BPJS Kesehatan awal tahun 2017 lalu, kata dr Hanif, Pemerintah Aceh menyerahkan data peserta JKRA 2016 kepada BPJS Kesehatan sebanyak 2.066.976 orang. Dari jumlah itu, ada 604.525 orang yang datanya masih bermasalah.

Setelah dilakukan validasi kembali oleh Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh, ada sekitar 460.061 orang yang data kependudukannya belum lengkap, atau tidak miliki NIK, dan lainnya yang seharusnya pada saat hendak dilakukan pembayaran iuran asuransi jaminan kesehatannya dikeluarkan lebih dulu, sehingga ia tidak masuk dalam pembayaran iuran.

“Ini hanya terjadi saat pembayaran semester I, sedangkan pada pembayaran semester II (Juli-Desember) 2016, sudah tidak lagi terjadi,” terang Hanif.

Mengenai masalah ini, lanjut Hanif, pihaknya akan membicarakannya kembali dengan para direksi BPJS Kesehatan di Jakarta. Sebelum Dinkes melunasi tunggakan sisa klaim peserta berobat JKRA kepada BPJS Kesehatan tahun 2016 sekitar Rp 30 miliar lagi pada tahun ini, masalah itu akan disampaikan lebih dulu kepada direksi BPJS Kesehatan dalam pertemuan yang akan dilakukan Dinkes Aceh dengan BPJS Kesehatan bulan ini.

Semoga saja, lanjut Hanif, para direksi BPJS Kesehatan mau menerima dan memahaminya, sehingga mereka bersedia memulangkan dana asuransi jaminan kesehatan yang data pesertanya saat itu belum lengkap pada pembayaran semester I sebanyak 460.061 orang dengan nilai pembayaran Rp 63,4 miliar.

Program Dinkes ke depan, lanjut Hanif, data peserta JKRA yang ada sekarang ini sekitar 2 juta orang itu akan terus di-update dan mereka yang meninggal dan data kependudukannya tidak lengkap, akan dikeluarkan dari daftar master file JKRA.

Tunggakan pembayaran klaim program JKRA kepada BPJS Kesehatan pada tahun lalu terjadi, kata Hanif, karena setelah dilakukan pembersihan data peserta JKRA yang datanya belum lengkap, ada tambahan peserta JKRA baru dan jasa-jasa pelayanan kesehatan lainnya yang belum dibayar Pemerintah Aceh kepada BPJS Kesehatan, sampai akhir tahun 2016. Utang itu terjadi, salah satu faktor penyebabnya adalah karena meningkatkanya volume berobat pasien JKRA ke rumah sakit.

“Setelah dilakukan penghitungan bersama, antara pihak Dinkes Aceh dengan BPJS Kesehatan, Pemerintah Aceh masih terutang Rp 30 miliar lagi. Utang itu pada tahun ini akan dilunasi dan anggarannya sudah tersedia dalam APBA 2017,” demikian Hanif. (her) (uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id