Mantan Kadinsos Bener Meriah Dituntut 4 Tahun Penjara | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Mantan Kadinsos Bener Meriah Dituntut 4 Tahun Penjara

Mantan Kadinsos Bener Meriah Dituntut 4 Tahun Penjara
Foto Mantan Kadinsos Bener Meriah Dituntut 4 Tahun Penjara

* Diduga Korupsi Dana Rehap Rumah TLH

BANDA ACEH – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bener Meriah menuntut mantan kepala dinas sosial (Kadinsos) kabupaten setempat, Drs Juanda MPd, selama 4 tahun penjara. Ia dinyatakan terbukti melakukan dugaan korupsi dana rehabilitasi rumah tidak layak huni (swakelola) sebanyak 100 unit pada dinas tersebut tahun 2013 dengan kerugian negara Rp 257 juta lebih.

Tuntutan itu disampaikan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Kamis (15/6). Selain Juanda yang juga sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam proyek itu, dua mantan stafnya, Jawahardy SPd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Zahirianto SSos selaku bendahara pengeluaran juga dituntut dengan hukuman yang sama.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Drs Juanda MPd bin Kamaluddin, terdakwa II Jawahardy SPd bin Hanafiah, dan terdakwa III Zahirianto SSos bin Sudiarto dengan pidana penjara selama empat tahun dengan perintah terdakwa untuk ditahan,” baca JPU Puji Rahmadian SH di depan majelis hakim yang diketuai Deny Syahputra SH MH.

Selain itu, jaksa juga menghukum masing-masing terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 500 atau bisa diganti pidana kurungan selama enam bulan. Para terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti masing-masing Rp 350 juta. Apabila tidak sanggup maka akan disita harta bendanya untuk menutupi uang pengganti, jikapun harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan kurungan selama 1 tahun.

Jaksa dalam tuntutannya antara lain menyampaikan bahwa berdasarkan fakta persidangan Dinas Sosial Bener Meriah pada tahun 2013 menerima dana rehabilitasi rumah tidak layak huni (swakelola) dari Dinas Sosial Aceh senilai Rp 1.910.400.000 setelah dipotong infak Rp 9.600.000. Dana itu diperuntukkan untuk 100 rumah yang tersebar di sembilan kecamatan di kabupaten Bener Meriah.

Ternyata sebagian dana tersebut digunakan untuk kepentingan para terdakwa, di antaranya untuk keperluan pribadi terdakwa Juanda yang diberikan oleh terdakwa Jawahardy sebesar Rp 41 juta. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh sebesar Rp 257 juta lebih. Para terdakwa dinyatakan melanggar Undang-Undang Tipikor.

Sementara itu, mantan Kadinsos Bener Meriah, Juanda yang didampingi kuasa hukumnya dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Mila Kesuma SH dan Yusi Muharnina SH seusai sidang kepada wartawan mengatakan bahwa tuduhan jaksa atas dirinya tidak benar. “Tuduhan yang dilontarkan kepada saya, oleh JPU, terdakwa dua dan terdakwa 3 termasuk saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU agar dibuktikan. Yang dituduhkan tidak ada bukti. Semua harus dibuktikan, kalau tidak bisa membuktikan itu namanya berbohong berjamaah,” katanya.

Juanda mempertanyakan darimana kerugian negara diambil oleh jaksa. Namun demikian, Juanda mengatakan akan menyampaikan semua pembelaannya dalam sidang lanjutan yang dilaksanakan pada Rabu, 5 Juli mendatang dengan agenda pleidoi.(mas) (uri/atih/artanto/RH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id