Keuangan Proyek MRB Ternyata Kacau Juga | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Keuangan Proyek MRB Ternyata Kacau Juga

Keuangan Proyek MRB Ternyata Kacau Juga
Foto Keuangan Proyek MRB Ternyata Kacau Juga

Proyek perluasan dan pemegahan Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Banda Aceh, bukan cuma bermasalah fisiknya, tapi dalam bidang administrasi keuangan juga kacau. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah permasalahan termasuk kelebihan bayar oleh Pemerintah Aceh kepada kontraktor proyek MRB sebanyak tiga kali yang totalnya mencapai Rp 2,6 miliar.

Sumber-sumber berkompeten mengungkapkan, kelebihan bayar tersebut di antaranya dalam pelaksanaan pengadaan tiang pancang, pemancangan tiang pancang, dan pelaksanaan pembangunan landscap dan infrastruktur.

Wakil Ketua DPRA, Drs Sulaiman Abda, yang menerima laporan dari BPK mengungkapkan, nilai kontrak beberapa item pekerjaan pun banyak yang berubah dan bertambah. Contohnya, kata Sulaiman Abda, pembangunan 12 unit payung elektrik. Nilai subkontrak awalnya cuma Rp 112,140 miliar, namun setelah terjadi adendum ke-4 naik menjadi Rp 129,157 miliar atau 115 persen.

Berikutnya pekerjaan instalasi elektrikal. Nilai subkontrak awal Rp 11,6 miliar, setelah adendum ke-4 naik menjadi Rp 18,601 miliar atau 159 persen.

Selanjutnya pekerjaan pemancangan tiang pancang dan sheat pile. Nilai kontrak awal Rp 5,380 miliar, setelah adendum ke-4 naik menjadi Rp 9,386 miliar atau 174 persen.

Demikian pula, nilai kontrak awal proyek Masjid Raya Baiturrahman yang disepakati adalah Rp 458,1 miliar. Lalu, meningkat menjadi Rp 492,1 miliar. Padahal, menurut aturannya, DPRA yang mengesahkan RAPBA 2016 harus diberi tahu atas pertambahan nilai kontrak megaproyek tersebut.

Parahnya lagi, PT Waskita Karya mensubkontrakkan delapan item pekerjaan besar proyek pembangunan landscap dan infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman. “Semuanya disubkontrakkan lagi oleh PT Waskita Karya kepada kontraktor lain, dengan dalih pekerjaan spesialis,” kata Sulaiman Abda.

Menurut BPK, proses subkontrak itu tanpa sepengetahuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pemerintah Aceh. Yang memprihatinkan, berhembus isu pula bahwa dalam penangangan propyek itu ada “bos besar” yang mengatur dan menunjuk perusahaan mana yang boleh menerima subkontrak dari PT Waskita Karya untuk pelaksanaan berbagai item pekerjaan. Bisa benar, dan bisa juga sekadar mencari “kambing hitam”.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Aceh, Ir Samsul yang dimintai tanggapannya mengatakan, “Saya benar-benar tidak tahu. Saya baru menjabat kepala dinas pada 10 Maret 2017.”

Begitulah persoalan pengelolaan proyek pemegahan MRB itu. Selain administrasinya, fisik juga masih banyak yang bermasalah. Ada yang sudah rampung tapi belum bisa dipakai. Ada pula yang benar-benar belum rampung walau jadwalnya sudah berlalu.

Namun begitu, kita berharap secara fisik proyek MRB itu harus benar-benar memenuhi harapan masyarakat. Pekerjaannya harus sempurna seperti direncanakan. Ini salah satu masjid kebanggaan umat Islam.

Sedangkan persoalan adiministrasi, jika ada pelanggaran, maka bisa diselesaikan sesuai aturan atau hukum yang berlaku. (uri/sih/ebrinaldy/AF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id