FAKTA: Anggota Pansus DPRA Disuap agar tak Ungkap Temuan Penyimpangan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

FAKTA: Anggota Pansus DPRA Disuap agar tak Ungkap Temuan Penyimpangan

FAKTA: Anggota Pansus DPRA Disuap agar tak Ungkap Temuan Penyimpangan
Foto FAKTA: Anggota Pansus DPRA Disuap agar tak Ungkap Temuan Penyimpangan

URI.co.id, BANDA ACEH — Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) mendesak seluruh Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dibentuk menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh tahun anggaran 2016 untuk berkerja serius mengungkap setiap temuan penyimpangan.

Pernyataan itu disampaikan Koordinator Badan Pekerja FAKTA, Indra P Keumala, menyusul informasi yang diterima organisasi antikorupsi itu terkait adanya transaksi suap untuk mempengaruhi pansus melaporkan temuan penyimpangan.

“Kami mendesak agar seluruh tim Pansus bekerja dengan nurani dan tidak tergiur dengan sogokan. Jangan hanya karena disodorkan uang Rp3 hingga 4 juta per anggota, maka temuan proyek infrastruktur yang merugikan daerah miliaran rupiah justeru tidak dilaporkan,” ujar Indra P Keumala dalam pernyataan tertulis yang diterima URI.co.id, Kamis (15/6/2017).

Indra mengatakan kualitas pembangunan sarana publik semisal jalan, jembatan dan irigasi, harus memperoleh perhatian lebih tim Pansus DPRA.

Sehingga, apabila ditemukan penyimpangan terhadap objek tersebut maka harus diungkap dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna yang mulai digelar, Kamis (15/6/2017), hari ini.

“Sayangnya ada oknum yang sengaja menjadikan hal ini sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan pribadi. Temuan masalah yang diperoleh pada saat pansus malah dijadikan senjata untuk meraup rupiah,” jelasnya.

Selain itu, mantan Anggota Badan Pekerja Aceh Recovery Forum ini juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengingatkan pihak tertentu di DPRA untuk tidak melayani godaan suap oleh oknum kontraktor melalui Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK).

Bahkan, sebutnya, ada oknum yang secara aktif meminta sejumlah dana kepada rekanan yang juga difasilitasi PPTK.

Indra mengatakan, tindakan kompromi dengan melibatkan uang itu dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil laporan pansus. Menurutnya, hal itu bisa digolongkan sebagai tindak pidana korupsi.

“Semoga Pansus dapat bekerja efektif mengungkap setiap penyimpangan yang ditemukan. Tapi jika masih ada oknum yang coba bermain, maka kami tidak segan-segan melaporkannya,” demikian Koordinator FAKTA. (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id