Hak Politik Perempuan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Hak Politik Perempuan

Hak Politik Perempuan
Foto Hak Politik Perempuan

Oleh Musdawati

WACANA kepemimpinan perempuan dalam ranah publik mencuat kembali dalam Pilkada Aceh 2017 lalu. Seorang ulama mengharamkan perempuan menjadi pemimpin, namun tidak lama kemudian muncul pemikiran ulama lain yang menyatakan tidak ada nash dalam Alquran yang membatasi peran politik perempuan. Di luar perdebatan itu, hasil perhitungan suara menunjukkan paslon Wali Kota Banda Aceh yang mengusung perempuan mutlak gagal dalam Pilkada kali ini. Perempuan pun terancam kehilangan panggung politiknya.

Pernyataan kontradiktif dua ulama tersebut bisa jadi memunculkan keraguan di kalangan konstituen, lalu memilih posisi aman dengan menarik dukungan terhadap pasangan perempuan. Keraguan semakin menguat akibat gencarnya politisasi pernyataan salah satu ulama yang menguntungkan pasangan laki-laki. Hal ini sangat mungkin terjadi, sebab langgam politik Tanah Air cenderung kurang santun, sehingga seringkali pasangan yang bertarung dalam Pilkada menggunakan segala cara demi meraih kemenangan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran sebagian masyarakat akan hak dan masa depan politik perempuan di Aceh. Oleh sebab itu, agar keraguan tidak mengendap, isu politik perempuan dalam Islam perlu mendapat perhatian kembali.

Memang, harus diakui bahwa pada periode tertentu hak-hak politik perempuan bukanlah wacana yang dominan dalam hampir seluruh pembahasan kitab fikih klasik, bahkan hampir tidak dikenal. Dalam buku al-Ahkam Al-Sulthaniyah karya al-Mawardi maupun al-Ahkam Al-Sulthaniyah karya Abu Ya’la Al-Faara yang sering dijadikan sebagai rujukan pemikiran Islam klasik, sama sekali tidak membahas hak-hak politik perempuan. Miskinnya rujukan terhadap hak-hak politik perempuan dalam wacana fikih dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa kepemimpinan dan politik bukanlah wilayah perempuan.

Hak politik perempuan
Padahal, isu hak politik perempuan di kalangan para cendikiawan muslim sangat varian, yang kemudian dapat dikatagorikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok konservatif, yang memandang perempuan tidak memiliki hak politik dalam ajaran Islam. Kelompok ini meyakini segregasi (pembagian) ruang antara ruang publik (al-wilayah al-ammah) dan ruang domestik (al-wilayah al-khassah). Area publik termasuk kepemimpinan dianggap tanggung jawab laki-laki. Sementara ruang domestik yang mencakup tugas-tugas kerumahtanggaan dianggap tanggung jawab perempuan.

Dalam perspektif kelompok konservatif, sepanjang sejarah Islam perempuan dianggap tidak masuk sama sekali dalam urusan politik. Sejak pada masa Nabi, menurut mereka, tidak ada satu pun perempuan yang terlibat dalam urusan politik. Ulama yang mewakili kelompok ini di antaranya adalah mufassir Ibnu Katsir. Posisinya ini terlihat jelas ketika dia menafsirkan surah An-Nisa ayat 34 yang merupakan ayat utama dalam perdebatan kepemimpinan dalam Islam. Bahwa laki-lakilah yang memiliki hak superior dalam mengelola urusan publik, termasuk politik.

Alasan normatif yang dipakai sebagai pembenaran alasan kelompok ini selain An-Nisa 34 adalah Al-Ahzab ayat 33. Sedangkan hadis yang sering dipakai untuk melarang perempuan dalam urusan politik di antaranya, la yufliha qaumun walau amrahum imra’atan (tidak akan sejahtera suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan). Hadis lainnya adalah al-nisa’u naqisatu ‘aqli (perempuan itu kurang akalnya). Selain Alquran dan hadis, ijmak dan qiyas ulama juga sering dipakai untuk melegitimasi pemahaman bahwa perempuan secara biologis dan teologis tidak memiliki kapasitas rasional, sehingga tidak berhak menjadi pemimpin. Qiyas yang dimaksud adalah larangan perempuan menjadi imam untuk jamaah laki-laki.

Kedua, kelompok progresif, yang memandang bahwa Islam memberikan hak yang sama bagi laki-laki dalam politik, sehingga tidak menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Kelompok ini memiliki dua pendapat, sebagian menyatakan bahwa perempuan memiliki hak penuh terhadap berbagai kedudukan dalam politik termasuk menjadi kepala negara. Sebagian lagi memandang bahwa perempuan memiliki hak dalam politik namun dalam batasan-batasan tertentu, khususnya menjadi kepala negara. Dua ulama yang mewakili kelompok ini adalah Al-Mawardi dan Ibnu Taymiah.

Untuk memperkuat pemikiran mereka kelompok ini menjadikan prinsip keadilan yang terdapat dalam Alquran sebagai landasan argumentasi mereka. Ayat yang sering mereka kutip adalah al-Taubah ayat 71, al Hujarat ayat 10 dan 49, dan al-Isra’ ayat 17 dan 70. Pesan yang sangat kuat dalam ayat-ayat ini adalah bahwa laki-laki dan perempuan ditempatkan pada posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pembedaan antara keduanya berdasarkan jenis kelamin.

Ketiga adalah kelompok apologis yang memandang bahwa kepemimpinan merupakan urusan publik, sehingga tidak relevan jika persoalan ini dipahami dengan menggunakan perspektif agama dalam hal ini adalah agama Islam. Bahkan tidak tepat juga menggunakan perspektif Barat sebagai ala untuk memahami persoalan politik perempuan. Bagi kelompok ini keterlibatan perempuan di ranah publik diakui, namun tugas utama perempuan adalah ibu dan istri dalam rumah tangga, jika mereka berpolitik maka keluarga adalah area di mana mereka berpolitik. Pemikiran ini berkembang di kalangan organisasi-organisasi seperti Hizbuttahrir maupun partai politik seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Perbedaan cara pandang
Munculnya ketiga varian pemikiran di atas disebabkan perbedaan cara pandang, metode dan pendekatan tafsir yang digunakan para ulama sehingga memengaruhi argumentasi dan kesimpulan yang diambil terhadap teks Alquran. Satu pendekatan yang muncul adalah pendekatan tekstualis, yang disebut oleh Abdullah Saeed sebagai kelompok tafsir tradisional. Bagi kelompok ini, penafsiran terhadap ayat didasari pada teks atau ayat saja dengan pendekatan kebahasaan. Kelompok ini memandang bahwa makna ayat terdapat pada bunyi ayat saja serta tidak mempertimbangkan bagaimana latar belakang sosio-historis lahirnya ayat atau hadirnya sebuah hadis. Sebuah ayat terkadang hanya dipahami secara atomistik dan tidak dihubungkan dengan ayat lain.

Penafsiran yang mengharamkan perempuan menjadi pemimpin mayoritas berdasarkan pembacaan ayat dengan pendekatan tekstual. Di mana pemahaman muncul dari pembacaan terhadap ayat dilihat dari sudut kebahasaan saja, tanpa mempertimbangkan konteks turunnya ayat. Sehingga ketika makna qawwamun dipahami sebagai pemimpin, maka ayat tersebut dilegitimasi sebagai superioritas laki-laki terhadap perempuan dalam segala hal termasuk aspek kepemimpinan. Demikian juga dengan hadis Nabi yang dipahami hanya berdasarkan bunyi hadis saja, tanpa mempertimbangkan asbabul wurud hadis tersebut.

Hal yang perlu dicatat, cara memahami secara tekstual telah dikritik oleh banyak penafsir kontemporer seperti Fazlur Rahman, Farid Essack, termasuk juga Abdullah Saeed. Bagi mereka pemahaman secara linguistik saja tidak cukup untuk dapat memahami suatu ayat secara utuh. Seorang penafsir penting untuk menambahkan beberapa komponen lain, yaitu latar belakang turunnya ayat/hadis untuk memahami situasi politik sosial budaya pada saat ayat/hadis turun.

Selain itu, mempertimbangkan kondisi sosio masyarakat kontemporer saat ini sebagai pembaca Alquran dan melihat pesan-pesan moral yang terdapat dalam ayat tersebut juga tidak kalah penting. Namun demikian, bukan berarti kelompok ini mengabaikan aspek lingusitik (tekstual) ayat, tetapi bagi mereka aspek tersebut tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus dilengkapi oleh tiga kriteria yang telah disebut di atas.

Terkait surah Al-Nisa ayat 34 yang banyak menyorot perhatian, secara konteks turunnya, ayat ini berbicara tentang persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Ibnu Abbas meriwayatkan, seorang perempuan datang kepada Nabi untuk meminta keadilan terhadap kasus pemukulan terhadapnya yang dilakukan oleh suaminya. Setelah mendengar kasus tersebut, Nabi meminta perempuan tersebut untuk melakukan qishas terhadap suaminya. Tapi, sikap Nabi dikoreksi oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa laki-laki itu adalah pelindung bagi perempuan, sehingga pemukulan terhadap istri bukanlah cara yang baik dalam penyelesaian masalah.

Lalu penggalan ayat berikutnya berbicara tentang nusyuz dan kewajiban suami dalam menafkahi isteri. Terkait dengan hadis “tunggulah kehancurannya” sesungguhnya hadis ini terkait dengan situasi politik masyarakat Persia yang menggunakan perempuan sebagai alat politik. Dengan demikian, hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah keharaman perempuan menjadi pemimpin.

Bagaimana sikap kita?
Jika kita memahami bahwa inti dari ajaran Islam adalah keadilan, maka pada dasarnya Alquran merupakan kitab ajaran yang mengangkat derajat kehidupan perempuan, Islam lah yang memberikan hak dasar dan mengakui keberadaan perempuan sebagai manusia yang utuh di mana pada masa Jahiliah perempuan sering diidentikkan dengan barang. Islam yang memberikan hak politik pertama, yaitu pengakuan terhadap kepemilikan khsusunya kebebasan mereka untuk mengekspresikan diri sebagai manusia di hadapan publik. Karena itu, Nabi Muhammad saw sebagai pembawa risalah Islam merupakan feminis pertama yang memperjuangkan hak-hak perempuan agar diakui setara dengan laki-laki.

Akhirnya, saya berharap kekalahan paslon perempuan di Kota Banda Aceh bukan karena sikap negatif masyarakat terhadap perempuan. Sebab, masyarakat Banda Aceh tergolong masyarakat cerdas yang memahami persoalan hak politik perempuan dalam masyarakat muslim sangat dialektik. Saya meyakinkan diri bahwa kekalahan itu disebabkan oleh kesalahan strategi pasangan itu, sehingga gagal melanjutkan estafet kepemimpinan perempuan masa lalu Aceh yang menyejarah. Semoga ghirah politik perempuan Aceh tetap hidup dan mendapat kesempatan lebih banyak di masa depan. Semoga!

* Musdawati, Dosen Prodi Sosiolog Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id