Langkah Pascapilkada 2017 | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Langkah Pascapilkada 2017

  • Reporter:
  • Rabu, Juni 14, 2017
Langkah Pascapilkada 2017
Foto Langkah Pascapilkada 2017

Oleh Teuku Kamaruzzaman

ACEH telah melalui proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 dengan berbagai polemik dan beragam pendapat, interest, dan pilihan kepentingan yang berbeda. Perbedaan bukan hanya melibatkan kaum cendekiawan serta pengamat, namun juga pendukung calon kepala daerah yang ikut berkontestasi langsung dalam Pilkada Aceh 2017.

Pendapat yang beragam ini juga disebabkan oleh regulasi yang ada dipahami secara beragam pula, baik terhadap UUPA No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) maupun terhadap UU Pilkada No.10 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Perjanjian Damai Aceh antara Pemerintah RI dengan GAM yang telah disepakati dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005, telah melahirkan regulasi berupa UUPA, yang merupakan Otonomi Khusus (Otsus) yang dijalankan sepenuhnya untuk Aceh. Hanya enam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, meliputi: hubungan luar negeri, Pertahanan Luar, keamanan Nasional, kekuasaan kehakiman, aturan moneter dan fiskal dan kebebasan beragama. Hal yang menonjol dari pelaksanaan Otsus saat ini adalah pemberian Dana Otsus buat Aceh selama 20 tahun (2007-2027), yang skema dan besaran serta jangka waktunya tidak terlalu jelas patokan atau dasar elemen penentunya buat banyak kalangan di Aceh.

Kekhususan Aceh
Aceh juga dapat melaksanakan proses Pilkada secara otonom dengan badan tersendiri; seperti Komisi Independen Pemilihan (KIP), Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang dipilih oleh DPRA untuk tingkat provinsi dan oleh DPRK untuk kabupaten/kota. Ini sejak awal dibuat guna melindungi kekhususan Aceh dalam pendirian partai politik lokal dan calon independen.

Aceh juga dapat membuat regulasi tersendiri untuk maksud tersebut. Namun selama dua periode Pemerintahan Aceh; baik Irwandi-Nazar (2007-2012), maupun Zaini-Muzakkir (2012-2017), belum serius melahirkan regulasi ikutan dari UUPA maupun MoU Helsinki. Ada memang beberapa yang sangat politis, tapi belum dimaksudkan sebagai alat menyejahterakan Aceh.

Polemik Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara sengketa Pilkada Aceh tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, ditentangkan dengan regulasi Nasional. MK dalam pertimbangannya, di antaranya menyebutkan, “Tidak ada hubungan hukum antara lex generalis dengan lex specialis (umum dan khusus) dalam sengketa Pilkada Aceh tersebut. Semua didasarkan pada “ambang batas suara” yang hanya dikenal dalam UU Pilkada No.10 Tahun 2015.

KIP Aceh sebagai pihak yang dipilih/ditunjuk untuk melaksanakan semua tahapan proses Pilkada Aceh, serta diharapkan dapat membuat regulasi yang sesuai dengan kekhususan Aceh, dalam kenyataannya tidak melahirkan satu pun Qanun Khusus untuk maksud Otonomisasi Pelaksanaan Pilkada Aceh. Semuanya terlihat nyaman saja dengan hanya menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pusat (PKPU), tanpa bermaksud menilai kekhususan yang dimiliki oleh UUPA dan aturan bertentangan yang ada di UU No.10 Tahun 2015. Kemampuan KIP Aceh ini juga diakibatkan oleh proses Pemilihan serta Fit and Proper Test yang dilakukan oleh DPRA/DPRK, yang tidak memenuhi standar integritas dan kompetensi yang cukup, sehingga berbau nepotisme dan sering mengacaukan Data Pemilihan. Pertimbangan hukum yang dibuat oleh Hakim MK terlihat juga memperhatikan Ketiadaan Regulasi secara Khusus untuk maksud itu, baik dalam UUPA maupun Qanun Pilkada. Ini harus menjadi catatan penting untuk DPRA/DPRK dalam melakukan Penilaian dan Pemilihan anggota KIP dimasa depan, serta regulasi lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan. Polemik juga terjadi ketika Gubernur Aceh melakukan mutasi jabatan yang sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi, karena dilakukan dalam masa enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, dan dianggap melanggar ketentuan yang dimuat Undang Undang No.10 tahun 2015. Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah merasa benar, karena telah merujuk pada ketentuan yang dimuat dalam UUPA, yang tidak mengenal batasan waktu terhadap kewenangan mutasi jabatan itu.

Semua dinamika politik, hukum dan sosial itu telah menjadi pembicaraan yang meluas di Aceh dengan berbagai teori hukum yang ada, dan dengan pertanyaan mendasar bagaimana sebenarnya kedudukan UUPA atau kekhususan yang dimiliki oleh Aceh dimata Pemerintah Pusat saat ini dan atau seterusnya? Apakah Naskah Perjanjian Damai Aceh melalui MoU Helsinki akan bernasib sama dengan Daerah Istimewa Aceh yang didapat setelah Perjanjian Ikrar Lamteh masa DI/TII pada 1956 dulu yang hanya dikenal/disebutkan, namun tidak diimplementasikan dalam Tata Kelola Pemerintahan di Aceh? Apakah semua sengketa hukum yang akan terjadi di masa depan, diserahkan saja kepada kekuasaan kehakiman sebagai pilar terakhir penegakan/kepastian hukum?

Tidak hanya menunggu
Aceh seharusnya tidak hanya menunggu pemerintah pusat untuk semua regulasi lanjutan yang diamanatkan oleh UUPA, tapi lebih berani melahirkan konsep regulasi tersendiri untuk semua regulasi yang dibutuhkan mengikuti perintah UUPA (baik konsep Peraturan Pemerintah, Qanun, dll) sebagaimana dulu pernah membuat Rancangan UUPA, yang kemudian diserahkan ke pemerintah pusat. Aceh harus menjadikan UUPA sebagai dasar konstitusi kekhususan, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi Negara. Tanpa keberanian secara bersama dan kompak untuk menjadikan UUPA sebagai Dasar Konstitusi buat kekhususan Aceh, maka sepanjang masa Aceh selalu akan berkutat dalam dimensi pergulatan pemikiran dan kepentingan dengan pemerintah pusat serta elemen lainnya, yang berkolaborasi dengan pemikiran dan kepetingan berbagai pihak yang juga ada di Aceh sendiri terhadap Kekuasaan. Ini membutuhkan kesadaran bersama rakyat Aceh, jika melihat masih banyak hal yang dapat dilakukan jika merujuk pada kewenangan-kewenangan yang telah ada di dalam MoU Helsinki yang diimplementasikan ke dalam UUPA.

Pemerintahan baru dengan terpilihnya Gubernur/Wakil Gubernur Aceh yang baru (periode 2017-2022), diharapkan membentuk Tim Hukum Khusus yang membedah dan menganalisis UUPA, serta dampak dari regulasi di tingkat Nasional. Lobi politik serta pembicaraan pembagian kewenangan dengan pemerintah pusat adalah sebuah kerja yang mesti terus dilakukan sepanjang waktu, untuk menjaga kekhususan Aceh dari hasil jerih payah pengorbanan rakyat Aceh selama hampir 30 tahun di masa lalu. Wallahu a’lam bissawab.

* Teuku Kamaruzzaman, mantan Ketua Tim Perumus Rancangan UUPA dari pihak GAM; Ketua Harian Ikatan Alumni Fakultas Hukum (Ikakum) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id