Pemerintah Aceh Raih WTP Kedua | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pemerintah Aceh Raih WTP Kedua

Pemerintah Aceh Raih WTP Kedua
Foto Pemerintah Aceh Raih WTP Kedua

* Laporan APBA 2016

BANDA ACEH – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua kali terhadap hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2016.

WTP kedua ini diserahkan Anggota V BPK RI, Ir Isma Yatun MT kepada Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah dan Ketua DPRA, Tgk H Muharuddin dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRA di Gedung DPRA, Senin (12/6) sore.

Isma Yatun dalam pidatonya mengatakan pemberian opini WTP kedua terhadap LHP APBA 2016 ini berdasarkan penilaian standar akuntasi Indonesia. Menurutnya, pemeriksaan keuangan itu tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (froud) dalam pengelolaan keuangan.

“Namun demikian, jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuaan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan ini,” kata Isma Yatun.

WTP kedua yang diperoleh Pemerintah Aceh ini, kata Isma Yatun bermakna Pemerintah Aceh sudah berhasil mempertahankan opini WTP hasil audit laporan keuangan 2015, meski begitu BPK RI dalam audit tersebut juga menemukan beberapa permasalahan.

Sementara itu, Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah dalam sambutannya mengatakan raihan opini WTP kedua ini hasil kerja keras seluruh SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh. Karena itu, ia mengucapkan terima kasih karena dua tahun menjelang akhir masa jabatan, Pemerintah Aceh dua kali mendapat WTP.

Gubernur juga memohon maaf dan pamit kepada pimpinan dan anggota DPRA serta undangan yang hadir lantaran pada 25 Juni 2017, lima tahun masa tugasnya sudah berakhir.

“Opini WTP ini juga bagian kerja keras anggota DPRA dan publik, serta berbagai unsur dan elemen masyarakat Aceh yang sangat peduli terhadap penggunaan keuangan daerah oleh Pemerintah Aceh,”ujar Zaini.

Sidang Paripurna Istimewa DPRA dengan agenda penyerahan hasil LHP APBA 2016 ini dipimpin Ketua DPRA, Tgk Muharuddin didampingi Wakil Ketua, Sulaiman Abda, Dalimi, Irwan Djohan. Hadir juga, Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al Haitar bersama anggota Muspida Aceh, para rektor dan seluruh Kepala SKPA serta undangan lainnya.

Meski meraih WTP, BPK RI dalam hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2016 juga menemukan masih ada beberapa masalah. Isma Yatun berharap temuam masalah itu bisa ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRA sebagaimana telah disarankan BPK RI, yaitu tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Permasalahan itu antara lain penataan persediaan keuangan pada SKPA dan pengelolaan aset tetap belum tertib, pengelolaan dana BOS SMA/SMK belum begitu baik, pembayaran premi asuransi JKRA belum menggunakan data kependudukan yang valid dan terdapat kelebihan pembayaran beberapa proyek infrastruktur. (her) (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id