Lembahtari Surati Kapolda | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Lembahtari Surati Kapolda

Lembahtari Surati Kapolda
Foto Lembahtari Surati Kapolda

* Terkait Kasus Ganti Rugi Lahan Politeknik

KUALASIMPANG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembahtari menyurati Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh meminta mengusut secara terbuka kasus ganti rugi lahan Politeknik di Desa Sapta Marga, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang.

“Penanganan kasus ini oleh Polres Langsa tidak tuntas, dan hingga kini berlarut-larut,” kata Direktur LSM Lembahtari, Sayed Zainal Mukhtar SH, Senin (12/6).

Ia mengaku sangat kecewa dengan kinerja Polres Langsa yang lamban menangani kasus dugaan penggelembungan harga pengadaan lahan politeknik ini. Padahal, kasus ini menjadi perhatian besar rakyat Aceh Tamiang. Karena itu ia berharap Polda Aceh segera menindaklanjutinya. “Kami sudah layangkan surat ke Kapolda Aceh, nomor 109/P-LT/VI/2017) tanggal 10 Juni 2017 tentang tindak lanjut perkembangan kasus dugaan politeknik ini,” ujarnya

Upaya mempertanyakan perkembangan kasus ini ke Polda Aceh, dilakukan setelah Lembahtari menyurati Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reskrim Polri pada 23 Agustus 2016, perihal mohon tindak lanjut dan perintah agar Polres Langsa dan Polda Aceh serius melakukan pengusutan dugaan tindak pidana korupsi ganti rugi lahan Politeknik di Aceh Tamiang sebesar Rp 31.500.000.000. Surat itu kemudian dibalas pihak Bareskrim Polri yang ditandangani Brigjen Pol Dr Ahmad Wiyagus Msi MM yang memberitahukan bahwa surat Lembahtari sudah diteruskan ke Ditreskrimsus Polda Aceh, disertai petunjuk untuk segera ditindaklanjuti.

Indikasi adanya dugaan penggelembungan harga (mark-up) pada proses ganti rugi lahan Politeknik di Aceh Tamiang ini mencuat sejak tahun 2011. Untuk pengusutan kasus ini, sejumlah eleman masyarakat menyuarakan agar BPK melakukan audit khusus terhadap pembebasan lahan seluas 22,2 Hektare (Ha) itu, termasuk audit status lahan tersebut.

Ganti rugi lahan ini senilai Rp 31,5 miliar, dinilai terlalu mahal dari nilai jual obyek pajak (NJOP). Lahan Politeknik ini disebut-sebut bekas lahan perkebunan berstatus HGU (Hak Guna Usaha), yang kemudian beralih menjadi milik pribadi berdasarkan sertifikat dari BPN sekitar tahun 2007.

Direktur Lembahtari, Sayed Zainal, mengatakan kasus ini sudah ditangani Polres Langsa berdasarkan laporan informasi (LI) nomor LI/01/III/2016 tanggal 30 maret 2016 dan surat perintah penyidikan nomor SP.lidik/105/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Penyidik Satreskrim Polres Langsa pun kemudian melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi (mark up) pembelian tanah kampus Politeknik Aceh Tamiang, senilai Rp 31.500.000.000 bersumber dari dana APBA tahun anggaran 2010.

Lembahtari, kata Sayed Zainal, mendukung upaya dan langkah hukum yang dilakukan Polres Langsa. Namun proses pengusutannya saat itu dinilai sangat tertutup. Sehingga pada Agustus 2016, Lembahtari pun menyurati Kapolri agar proses penyelidikan dilakukan secara terbuka agar bisa dipantau oleh masyarakat Aceh Tamiang.(md) (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id