Dewan dan LSM Sepakati Penataan Izin HGU | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Dewan dan LSM Sepakati Penataan Izin HGU

Dewan dan LSM Sepakati Penataan Izin HGU
Foto Dewan dan LSM Sepakati Penataan Izin HGU

KUALASIMPANG – DPRK Aceh Tamiang bersama sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Tamiang, menyepakati dilakukannya penataan izin Hak Guna Usaha (HGU) khususnya terhadap sejumlah perusahaan perkebunan sawit di Aceh Tamiang. Hal ini perlu segera dilakukan untuk mencegah meluasnya konflik antara masyarakat dengan pemilik HGU yang selalu terjadi di daerah ini.

Kesepakatan ini terungkap dalam rapat antara DPRK Aceh Tamiang dengan eksekutif, dan koalisi LSM di Aceh Tamiang guna membahas tindak lanjut dari sosialisasi Instruksi Gubernur Nomor 10 tahun 2016 tentang moratorium izin prinsip penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang, beberapa hari lalu.

Rapat itu dihadiri perwakilan koalisi LSM, yakni dari Forum Konservasi Leuser (FKL), Yayasan HAkA, LSM Siwah Gading, Lembah Tari, KTNA Aceh Tamiang, dan Yayasan SHEEP Indonesia.

Dari pihak DPRK, hadir Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon, Wakil Ketua Nora Idah Nita, Ketua Komisi A Ismail, ketua Frakasi PA Mustaqim, Miswanto dan Sarhadi. Sementara dari eksekutif hadir Asisten pemerintahan Mix Donal, perwakilan pihak perkebunan Imram dan Zulkifli.

Koordinator koalisi LSM Aceh Tamiang, Husaini, Senin (12/6) mengatakan, Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 10 tahun 2016 ini sudah diterbitkan pada Oktober 2016. Namun hingga saat ini tidak pernah dijalankan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Padahal, berbagai persoalan di masyarakat terjadi mulai dari krisis air, krisis lahan pertanian, bahkan krisis lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum, dikarenakan kooptasi pihak perkebunan kelapa sawit. “Ingub ini sangat kontekstual dan penting untuk direspons Pemerintah kabupaten Aceh Tamiang,” ujar Husaini.

Perwakilan Pemkab Aceh Tamiang yang hadir dalam rapat tersebut, yakni Asisten I Mix Donal, dan Kabid Dinas Perkebunan, Imran, mengaku kesulitan mengurus persoalan perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang karena terbatasnya kewenangan di tingkat pemerintah kabupaten. “Selain itu, Instruksi Gubernur ini bukan merupakan kewajiban bagi pemerintah kabupaten,” katanya.

Sementara, Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon bersama jajarannya sepakat mendesak Pemkab Tamiang melakukan penataan izin HGU perkebunan kelapa sawit. Apalagi selama ini, kontribusi perkebunan sawit terhadap kabupaten nyaris tidak ada. Tapi jika ada persoalan terkait dengan perkebunan kelapa sawit baik itu konflik, maupun kerusakan infrastruktur, yang harus menanggung pemerintah kabupaten.

“Bahkan khusus terkait dengan konflik pertanahan, 99 persen konflik pertanahan yang terjadi di Aceh Tamiang adalah konflik antara masyarakat dengan HGU perkebunan sawit,” katanya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlun meminta agar pihak eksekutif menindaklanjuti dengar pendapat ini dengan mengundang semua pihak untuk mengawal terwujudnya program penataan izin HGU Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh Tamiang.(md) (uri/evo/stuti/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id