Ikamasri Minta Pemerintah Rawat Cagar Budaya | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Ikamasri Minta Pemerintah Rawat Cagar Budaya

Ikamasri Minta Pemerintah Rawat Cagar Budaya
Foto Ikamasri Minta Pemerintah Rawat Cagar Budaya

URI.co.id, BANDA ACEH– Ikatan Mahasiswa Syeikh Riman (IKAMASRI) yang terdiri dari mahasiswa lima desa asal Subulussalam yakni Desa Batu Napal, Namo Buaya, Cipare-Pare Timur, Cipare-Pare, dan Lae Semolap yang kuliah di Banda Aceh miminta pemerintah maupun Kota Subulussalam memperhatikan Cagar Budaya Alam yang berada di wilayah itu.

Di tengah pesatnya eraglobalisi modren sekarang yang masuk ke Indonesia, mengakibatkan mudahnya memudar cagar budaya Indonesia termasuk Subulussalam, Aceh.

Seperti kita ketahui Cagar Budaya adalah daerah kelestarian hidup masyarakat dan dilindungi undang-undang dari bahaya kepunahan sesui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010, bahwa cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan seperti bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya yang ada di darat dan di air yang perlu di lestarikan keberadaanya sebagai bukti sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan sebagai pusat kajian tentang sejarah masa lampau.

Ketua Umum Ikamasri, Muzirul Qadhi, Minggu (11/6/2017) mengatakan, banyak cagar budaya yang berada di kota Subulussalam yang perlu perhatian khusus dari pemerintah kota Subulussalam sebagai bukti sejarah yang dapat dipelajari oleh anak cucu kita kelak, seperti Makam Raja Maha yang berada di Pasar Belo yang kini tergerus abrasi Sungai Lae Alas, cagar budaya kerajaan Sultan Daulat yang masih menyimpan banyak sejarah yang belum banyak diketahui orang.

“Termasuk Makam Syeik Riman yang berada di desa Namo Buaya yang juga masih buntu akan sejarahnya,” ujar Muzirul Qadhi yang juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP BBG Banda Aceh itu.

Muzir juga mengatakan, jika cagar budaya tersebut tidak dilestarikan, dikwatirkan cagar budaya tersebut akan hilang, dan diklaim milik daerah lain, seperti Makam Syekh Hamzah Fansuri yang sempat diklaim milik masyarakat salah satu kabupaten di Aceh dan Malaysia beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, katanya, Pemerintah Kota Subulussalam harus membuat suatu program tentang cagar budaya Subulussalam seperti sosialisasi tentang sejarah Subulussalam, atau menyusun qanun kurikulum muatan lokal (mulok) tentang sejarah cagar budaya Subulussalam bagi anak SD dan SMP di Subulussalam. (***) (uri/homas/ebriani/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id