Bahasa Hukum | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Bahasa Hukum

Bahasa Hukum
Foto Bahasa Hukum

Oleh: Sulaiman Tripa, Dosen FH Unsyiah

Istilah “bahasa hukum” seringkali terdengar. Terutama dalam diskusi terkait dengan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan. Istilah ini sering muncul, tidak hanya disebut oleh orang yang tidak belajar hukum. Istilah ini juga disebut oleh mereka yang belajar hukum. Konteks yang disebut oleh masing-masing akan berbeda-beda.

Bagaimana seseorang memandang istilah “bahasa hukum” itu sendiri, akan menentukan pemaknaan seperti apa yang mereka lakukan terhadap istilah ini. Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan bahasa sebagai: “(1) sistem lambang bunyi yang arbriter, yang digunakan oleh anggota suatumasyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, an mengindentifikasi diri; (2) percakapan (perkataan) yang baik; tingkah laku yang baik; sopan santun”.

Kamus bahasa Indonesia tidak menyebutkan adanya istilah bahasa hukum.Beranjak dari definisi ini, maka istilah “bahasa hukum” dapat dipastikan sebagai sebutan agar memudahkan orang memahami sesuatu. Secara internal, sebutan “bahasa hukum” sebagian orang-orang ilmu hukum, dimaksudkan sebagai penempatan kata secara tepat dalam satu kalimat, baik dalam penulisan peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan hakim. Penggunaan satu kata atau tertinggal kata tertentu, akan berakibat fatal.

Suatu pilihan dalam peraturan perundangan-undangan sering diuntungkan dengan kata dapat, harus, atau wajib. Ketiganya berimplikasi berbeda. Demikian juga dengan putusan hakim, yang tidak menyebut perintah tertentu, semisal perintah penahanan, atau melakukan langkah hukum konkrit, akan berimplikasi hal tersebut tidak bisa dilakukan.

Secara eksternal, orang-orang yang di luar ilmu hukum, akan memandang bahwa ketidaktepatan kata sesuatu yang biasa terjadi. Makanya bagi orang luar hukum, suatu kata yang akan menyebabkan seseorang penjahat bebas atau suatu perintah tidak bisa dieksekusi, tidak selalu bisa dicerna dan dipahami.

Konon lagi kalau tertinggal satu kata tertentu yang disebabkan karena kealpaan. Beranjak dari dua kondisi di atas, maka ditemukan pemosisian “bahasa hukum” secara khusus dapat kita pahami. Keduanya memberi petunjuk bahwa “bahasa hukum” bukanlahcabang baru dari ilmu bahasa. Kalau pun di tokotoko buku ditemukan ada buku “Bahasa Peraturan Perundang-undangan”, pemaknaan tidak sebagai bahasa tersendiri sebagai cabang atau bagian dari ilmu bahasa, melainkan dalam konteks yang sudah disebutkan di atas.

Hanya buku “bahasa peraturan perundangundangan” ang sering ditemukan di toko buku, dengan berbagai versi dan konteks. Selain itu, sejumlah buku lain yang terkait dengan hukum, adalah “kamus hukum” dan “kamus istilah hukum”. Kedua judul buku yang disebut terakhir, tidak secara langsung menggambarkan konteks bahasa hukum.

Posisi “bahasa peraturan perundangundangan”,secara lebih jauh terkait dengan usaha memudahkan proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Proses ini merupakan suatu rangkaian kegiatan panjang, mulai dari tahap inisiasi, perumusan, pengesahan, hingga pelaksanaan. Terdapat satu kajian yang secara khusus membahas mengenai proses legislasi ini adalah (ilmu) peraturan perundang-undangan.

Dalam kajian inilah diperkenalkan semua hal terkait dengan penempatan kata dan penggunaan kalimat yang terukur dalam bidang peraturan erundangundangan. Bagi orang hukum –apalagi pembelajar hukum, seyogianya kedua istilah ini harus dibedakan: hukum dan peraturan erundangundangan.

Orang di luar hukum bisa saja menyederhanakan semuanya dengan istilah hukum. Namun bagi orang hukum, konteks hukum lebih luas dari peraturan perundangundangan. Dengan demikian, ketika menyebut hukum untuk suatu peraturan perundangundangan, tidak salah dari aspek sudut pandang, namun harus dijelaskan secara untuk memperjelas sudut pandang dimaksud.

Ketika keduanya ingin dilihat dalam satukonteks, maka hukum tidak bisa dipisahkan dengan orientasi kemanusiaan yang ingin dicapai. Atas dasar itulah, hukum tidak hanya sekedar apa yang tertulis dalam pasal-pasal atau teks-teks ayat yang disebut sebagai bahasa hukum di atas –sesuatu yang ebas dari nilai dan tafsir.

Melainkan ia mengandung simbol yang bertujuan untuk memberi kebahagiaan kepada manusia. Tujuan hukum berupa pencapaian ketertiban, keteraturan, dan kesejahteraan, merupakan ujung dari harapan kebahagiaan dari tujuan hukum tersebut. Ketika dipahami tujuan kebahagiaan manusia itulah, maka pembentukan peraturan perundang-undangan selalu berangkat dari proses pemanusiaan.

Hanya dengan berangkat dari pemahaman demikian, seseorang akan memahami bahwa peraturan-peraturan itu tidak sekedar bahasa dalam dimensi yang statis, melainkan sesuatu yang seharusnya sangat dinamis. Disebut dinamis, karena bahasa peraturan selalu membutuhkan proses pemaknaan –bahkan penemuan situasi hukumnya. Munculnya berbagai sisi interpretasi teks peraturan, merupakan bukti ia dipahami secara beragam.

Bahkan dalam satu hal yang penting, sebuah teks bisa diperdebatkan dengan banyak tafsir. Apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan politik atau kekuasaan, permainan akan tafsir ini begitu kuat, yang dimainkan oleh aktor-aktor dalam lingkungan sosial kekuasaan. Atas dasar itulah, penyusunan ek speraturan, sejak bagaimana ia dikonsepsikan dan disistematiskan, sangat menentukan mudah atau tidaknya orang memahami.

Selain itu, mudah tidaknya memahami itu berimplikasi seberapa beragam tafsir yang akan muncul. Dalam kajian di atas, sebenarnya sudah diperkenalkan berbagai rumus untuk menyelesaikan ragam tafsir teks. Kenyataannya tidak mudah titik temu didapatkan. Bagi orang yang belajar hukum, kenyataan ini disebabkan karena hukum itu sebagai dunia yang esoterik –dunia yang hanya bisa dimasuki secara sempurna oleh mereka yang pernah belajar hukum.

Istilah lain untuk mengentalkan posisi istilah “bahasa hukum”, sesungguhnya adalah pada dunia hukum sebagai sesuatu yang esoterik. Sehingga istilah yang sebenarnya hanya untuk menggambarkan adanya bahasa untuk mempermudah peraturan dibaca, disederhakan saja konteks itu dengan istilah “bahasa hukum”. (uri/homas/ebriani/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id