Jaksa Limpahkan Kasus Damkar ke Pengadilan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Jaksa Limpahkan Kasus Damkar ke Pengadilan

Jaksa Limpahkan Kasus Damkar ke Pengadilan
Foto Jaksa Limpahkan Kasus Damkar ke Pengadilan

BANDA ACEH – Kejaksaan Negeri Banda Aceh, melimpahkan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran modern milik Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh dengan kerugian Rp 4,7 miliar dari harga Rp 17,5 miliar ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Jumat (9/6).

Kepala Kejari Banda Aceh, Husni Thamrin SH dalam konferensi pers mengatakan, pelimpahan itu dilakukan setelah pihaknya merampungkan penyusunan dakwaan. “Berkasnya telah siap dan sudah kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk dapat disidangkan,” katanya.

Husni menyatakan, ada tiga berkas perkara dari empat tersangka berserta satu unit mobil damkar modern yang dilimpahkan pada tahap dua ini. Saat ini mobil damkar tersebut terparkir di Kantor Pemadam Kebakaran, Jalan Soekarno-Hatta, Lamteumen, Banda Aceh dan belum pernah dipakai sejak disita pada Senin 7 Maret 2017.

Keempat tersangka adalah Siti Maryami selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK) yang juga Sekretaris Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA), Syahrial selaku Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh, Ratziati Yusri dan dan Dheni Okta Pribadi selaku Komisaris Utama dan Direktur PT Dhezan Karya Perdana.

Dua nama terakhir merupakan ibu dan anak. Keempatnya saat ini ditahan di dua hotel prodeo dengan rincian, dua orang dititip di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Banda Aceh dan dua orang lagi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Perempuan dan Anak Lhoknga, Aceh Besar, sejak Senin 8 Mei lalu.

Keempat tersangka diduga melakukan memarkup harga pembelian mobil damkar itu. Hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, nilai korupsi yang terjadi dalam kasus itu Rp 4,7 miliar dari pagu Rp 17,5 miliar. Dalam kasus ini telah diperiksa 34 saksi di luar saksi ahli. Masing-masing tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara.(mas) (uri/sih/ebrinaldy/AF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id