Ghazali Abbas: Mahar Politik Racun Bagi Demokrasi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Ghazali Abbas: Mahar Politik Racun Bagi Demokrasi

Foto Ghazali Abbas: Mahar Politik Racun Bagi Demokrasi

BANDA ACEH – Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini mahar politik menjadi bagian yang menyatu dengan perilaku dalam setiap event kehidupan berdemokrasi, khususnya dalam Pilkada di Indonesia.

Pernyataan Partai NasDem yang secara terbuka menyatakan dan menentukan sikap tidak ikut-ikutan dalam bursa mahar politik dalam proses pilkada merupakan angin segar bagi peningkatan kualitas demokrasi di Tanah Air. Pernyataan dan sikap demikian patut diapresiasai karena praktik mahar politik merupakan racun bagi demokrasi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komite IV dan Anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Ghazali Abbas Adan, Minggu (13/3). Menurutnya, saat ini belum terlihat secara jelas komitmen partai lain seperti komitmen Partai NasDem. Di kancah nasional misalnya, ketika Gubernur Jakarta, Ahok menyebutkan ada mahar Rp 100 miliar dalam pilkada, beberapa parpol seperti disambar petir di siang bolong, panik, dan uring uringan bercampur marah. Beberapa pentolan partai politik bahkan menyatakan bahwa Ahok harus membuktikan siapa dan partai mana saja yang selama ini seperti itu.

“Bagi saya, terlepas dari pernyataan sosok Ahok dan jumlah mahar yang disebutkan, kendati tidak terbukti secara kasat mata, ihwal mahar politik seperti itu memang benar terjadi. Kalau memang benar pula pentolan parpol marasa terusik dan tersinggung dengan statement Ahok, saya minta parpol-parpol itu secara terbuka menyatakan dan bersumpah bahwa selama ini dan ke depannya tidak pernah melibatkan diri dalam perilaku politik mahar,” katanya.

Di sisi lain lanjutnya, permaharan dalam even-even politik di Indonesia termasuk dalam pemilu legislatif juga sudah mewabah. Ini juga yang menurut Ghazali sebagai cikal-bakal munculnya nomenklatur program aspirasi bagi anggota parlemen. Apalagi di antara mereka ada yang terbebani dengan tanggung jawab terhadap simpatisan mapun tim sukses yang membantu saat seorang untuk menjadi anggota parlemen.

“Saya menduga, akibat banyaknya antrean tim sukses yang menuntut dana balas jasa ini, kemudian di sisi lain tunjangan resmi tidak mencukupi, muncullah program aspirasi sebagai alternatif. Konon lagi bagi yang berniat untuk naik lagi pada periode berikutnya. Saya kira model politik seperti ini merupakan racun bagi demokrasi. Oleh karena itu praktik seperti ini semestinya dihentikan,” pungkas Ghazali.(gun) (uri/ilviana/ebriyani/SF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id