Keluarga Mawardy Ajukan Keberatan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Keluarga Mawardy Ajukan Keberatan

Keluarga Mawardy Ajukan Keberatan
Foto Keluarga Mawardy Ajukan Keberatan

* Terhadap Penyitaan Rumah oleh Jaksa

BANDA ACEH – Keluarga almarhum Ir Mawardy Nurdin, mantan wali kota Banda Aceh ternyata tidak menerima rumah milik Mawardy Nurdin di Gampong Lamgugop, Dusun Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, disita jaksa Kejari Banda Aceh, Jumat (2/6).

Penyitaan itu untuk menutupi uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi pada Yayasan Politeknik Aceh tahun 2011-2012 dengan kerugian Rp 2,3 miliar atas terdakwa Elfina.

Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya, Muhammad Ramadhan SH MH dan Aulia Rahman SH mengajukan keberatan dan perlawanan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor gugatan: 98/Pdt.P/2017/PN-BNA pada Selasa (6/6).

“Keluarga sebagai ahli waris dari almarhum Mawardy Nurdin memiliki hak, tanggung jawab, dan kepentingan hukum atas objek rumah yang disita,” kata Muhammad Ramadhan didampingi tiga anak almarhum Mawardy yaitu Rinza Adrial Sandy, Almer Hafis Sandy, Kevin Ramadhan Sandy dalam konferensi pers di Sekretariat Bersama Jurnalis Aceh, Kamis (8/6) malam.

Diberitakan sebelumnya, tim Jaksa Kejari Banda Aceh menyita rumah milik mantan Wali Kota Banda Aceh, almarhum Ir Mawardi Nurdin di Gampong Lamgugop, Jumat (2/6) siang. Rumah tersebut disita karena menjadi barang bukti dalam kasus korupsi dana yayasan Politeknik Aceh tahun 2011-2012 dengan kerugian Rp 2,3 miliar dengan terdakwa Elfina.

Kasi Pidsus Kejari Banda Aceh, Muhammad Zulfan SH menjelaskan, dalam kasus itu ada aliran dana korupsi Rp 1,2 miliar yang dijadikan biaya pembangunan rumah oleh almarhum Mawardy. Elfina yang saat itu sebagai bendahara Wali Kota diperintahkan untuk melunasinya. Ternyata, Elfina mengambil uang dari Yayasan Politeknik Aceh di mana kala itu Elfina menjabat sebagai bendahara yayasan.

Pihak keluarga almarhum Mawardy melalui pengacara Ramadhan juga mengatakan bahwa keluarga sangat yakin almarhum Mawardy Nurdin tidak menyuruh Elfina yang berstatus bendahara wali kota saat itu untuk membayar biaya renovasi rumah memakai uang negara, apalagi mengingat jangka waktu kejadian yang dituduhkan yaitu Desember 2011 di mana Mawardy mengajukan Laporan Kekayaan Harta Penyelenggara Negara (LKHPN) pada Oktober 2011 dengan mengikutsertakan rumah tersebut pada laporan harta kekayaannya.

Pihak keluarga juga tidak menerima penyitaan tersebut karena menurut Ramadhan mereka tidak pernah mendapat surat salinan pemberitahuan putusan yang menyatakan rumah tersebut harus disita oleh negara untuk menutupi uang pengganti korupsi. Selain itu, keluarga juga tidak pernah mengetahui kapan dimulainya sidang dan kapan putusansidang dibacakan secara terbuka untuk umum.

Ia menyampaikan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Jalan Prada Utama tersebut dengan nomor sertifikat: 2037, diperoleh almarhum Mawardy Nurdin pada tahun 1994, bukan dari hasil tindak pindana korupsi Yayasan Politeknik Aceh dengan terdakwa Elfina. Pihak keluarga, tambah Ramadhan, secara tegas menyatakan bahwa keluarga memperoleh rumah tersebut dari hak warisan almarhum Mawardy Nurdin, di mana tanah dan bangunan tersebut diperoleh sebelum Mawardy menjabat sebagai Wali Kota Banda Aceh.

“Kami juga merasa janggal di mana keputusan hanya berdasarkan keterangan seorang terpidana sehingga pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan negeri merasa harus menyita harta milik orang lain tanpa memberikan kesempatan bagi pihak almarhum Mawardy Nurdin untuk melakukan pembelaan diri,” jelasnya.

Karena itu, kata Ramadhan mereka berharap beberapa fakta beserta bukti aktual yang akan mereka ungkap ke pengadilan pada Selasa (13/6) dapat menghilangkan tuduhan, fitnah, maupun klaim bahwa almarhum Mawardy Nurdin adalah seorang koruptor.

Menurutnya, seharusnya, kerugian negara dibebankan kepada terpidana Elfina selaku orang yang melakukan tindak pidana, bukan kepada Mawardy selaku pihak ketiga.

Bahkan secara hukum telah memberikan alternatif kepada terpidana yaitu apabila tidak ada harta benda yang dapat disita untuk dilelang menutupi kerugian negara, maka harus dikenakan hukuman tambahan penjara (subsider), bukan malah menjadikan harta benda milik pihak ketiga tanpa didukung bukti konkret untuk menutupi kesalahan Elfina. (mas) (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id