Pengalengan Ikan di Lampulo Terkendala HPL | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pengalengan Ikan di Lampulo Terkendala HPL

Pengalengan Ikan di Lampulo Terkendala HPL
Foto Pengalengan Ikan di Lampulo Terkendala HPL

* Sudah Dua Tahun belum Terbit

BANDA ACEH – Direktur Pemasaran PT Aceh Lampulo Jaya Bahari, Abubakar mengatakan rencana pembangunan pabrik pengalengan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Banda Aceh masih terkendala belum terbitnya izin Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang sudah dua tahun mereka urus. Akibatnya ekspor ikan kaleng belum bisa di PPS tersebut.

Abubakar menyampaikan keluhan ini kepada Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pabrik es batang dan cold storage (ruang pendingin ikan) di kompleks Kawasan Industri PPS Lampulo, Kamis (8/6). Karena itu, Abubakar mengaku sangat kesal ke pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh serta Dinas Investasi, Promosi, dan Pelayanan Satu Pintu Aceh selaku lembaga terkait untuk pengurusan izin itu ke pusat.

“Karena sudah terlalu lama menunggu, mitra kerja yang akan membangun tiga pabrik pengalengan ikan menyatakan ingin keluar dari Kawasan Industri PPS Lampulo,” kata Abubakar.

Abubakar mengatakan jika sudah ada pabrik pengalengan ikan, maka di PPS Lampulo sudah bisa langsung mengekspor ikan kaleng ke Jepang, Amerika, Singapura dan Hongkong. Bukan seperti selama ini, ikan cakalang, tuna, dan gurita yang kemesan kaleng diekspor ke Singapura, Hongkong, Amerika, dan Jepang melalui Pelabuhan Belawan, Sumut.

Selain itu, kata Abubakar, jika sudah ada pabrik pengalengan ikan itu juga dapat menyerap tenaga kerja mencapai 1.500 orang. Sedangkan yang sudah terserap selama ini 200 orang sebagai tenaga penyortir ikan di ruang cold storage berkapasitas 1.500 ton ikan yang sudah dibangun dua tahun lalu.

“Pabrik es yang dibangun juga sudah berproduksi 3.800 es batang per hari. Padahal dua fasilitas tersebut dibangun untuk mendukung produksi ikan kaleng yang tiga pabriknya akan dibangun di sebelah gedung cold storage,” jelas Abubakar.

Begitu pun, diakui Abubakar, tujuan pembangunan cold storage yang sudah ada itu, juga untuk menampung hasil ikan nelayan saat musim banyak dengan harga wajar, termasuk tuna yang selama ini mereka tampung mencapai Rp 40.000/kg dan gurita Rp 46.000/kg. Kemudian, setelah dibersihkan, ikan segar itu diekspor dengan pesawat melalui Bandara SIM Blangbintang, Aceh Besar setiap bulan mencapai 100-200 ton.

Menanggapi keluhan ini, Sulaiman Abda berharap DKP Aceh serta Badan Investasi, Promosi dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Aceh, hendaknya bisa bekerja lebih cepat dan tepat lagi melayani izin-izin yang dibutuhkan investor untuk kelancaran investasinya di Aceh. Apalagi kepada mereka juga diharapkan agar mengajak investor lainnya untuk berinvestasi terhadap berbagai fasiltas lainnya di PPS tersebut, misalnya pengerukan kolam sandar pelabuhan yang masih dangkal. “Kasihan kapal nelayan terus tersangkut di dalam kolam pelabuhan ketika mau membongkar ikan hasil tangkapannya di dermaga PPS Lampulo,” kata Sulaiman Abda.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Investasi, Promosi, dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Aceh, Iskandar mengatakan izin HPL yang diminta PT Aceh Lampulo Jaya Bahari baru pada Kamis (8/6) kemarin diteken Menteri Agraria, Sofyan Djalil. Sebelumnya, kata Iskandar, belum bisa diteken karena persyaratan untuk penerbitan izin itu masih belum lengkap. “Setelah kita lengkapi dalam minggu ini, baru Menteri mau menekennya,” kata Iskandar.

Iskandar memaklumi pihak investor sangat membutuhkan izin HPL itu dan izin Hak Guna Bangunan (HGB) yang akan diberikan dinas tersebut karena mereka ingin memanfaatkan kedua dokumen izin tersebut guna mendapatkan pinjaman di bank untuk pembangunan pabrik pengalengan ikan tersebut. “Kalau Menteri sudah menyerahkannya izin HPL besok (hari ini-red), maka akan kita berikan bersama izin HGB,” janji Iskandar. (her) (uri/ilati/sra/MU)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id