Pemkab Akan Dilapor ke KIA | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pemkab Akan Dilapor ke KIA

Pemkab Akan Dilapor ke KIA
Foto Pemkab Akan Dilapor ke KIA

* Tak Mau Berikan Data Jumlah Pabrik Kelapa Sawit

LHOKSUKON – Kelompok perempuan di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, berencana melaporkan Pemkab Aceh Utara ke Komisi Informasi Aceh (KIA) di Banda Aceh. Pemkab akan dilapor karena tak memberikan informasi tentang jumlah pabrik kelapa sawit di Aceh Utara, juga Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Mandum Payah Tamita (MPT) yang sempat membuka areal perkebunan sawit di Aceh Utara.

“Kami Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) akan ikut mendampingi kelompok perempuan ini nanti, agar mereka memahami alur pelaporan yang mesti dilalui,” ujar Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi dalam siaran pers yang diterima Serambi, kemarin.

Baihaqi menilai, rencana kelompok perempuan yang akan melaporkan Pemkab Aceh Utara ke KIA adalah langkah maju. Artinya kelompok perempuan sudah mulai paham langkah yang harus ditempuh bila informasi yang mereka minta tidak diberikan oleh pemerintah. “Pelaporan ini mencerminkan Pemkab Aceh Utara masih kurang paham tentang keterbukaan informasi,” kata Baihaqi.

Padahal, kata Baihaqi, persoalan itu sudah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa informasi yang diminta, kata Baihaqi, adalah jumlah perusahaan sawit yang sedang beroperasi di Aceh Utara, hasil evaluasi berkala yang dilakukan dinas teknis terkait perusahaan sawit di Aceh Utara.

“Informasi itu penting bagi kelompok perempuan tersebut. Selain untuk bahan kajian, juga untuk melihat keseriusan pemerintah dalam mengawasi. Terlebih saat ini Pemkab Aceh Utara sedang memberlakukan moratorium sawit,” katanya. Informasi lain yang diminta adalah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Mandum Payah Tamita (MPT).

“Meskipun perusahaan ini tidak beroperasi di wilayah Matangkuli, tapi kelompok perempuan ini menduga banjir yang kerap terjadi di Matangkuli dan sekitarnya ada kaitannya dengan beroperasi perusahan tersebut,” kata Baihaqi.

Menurut Baihaqi, apa yang dilakukan kelompok perempuan di Matangkuli sejalan dengan keinginan Pemkab Aceh Utara untuk melakukan evaluasi PT MPT dan juga moratorium sawit. “Jadi, kenapa harus ditutup-tutupi informasi publik yang diminta oleh warga. Apa masyarakat tidak berhak berpartisipasi dalam pembangunan,” demikian Baihaqi.

Selain itu, Baihaqi juga menyayangkan komitmen pemerintah terkait transparansi informasi. Karena hingga saat ini Pemkab Aceh Utara belum memiliki Daftar Informasi Publik (DIP). Hal ini berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Aceh Utara kepada salah satu kelompok perempuan yang meminta DIP Aceh Utara.

“UU Keterbukaan Informasi Publik sudah tujuh tahun berlaku, tapi DIP yang merupakan dokumen paling sederhana saja belum dimiliki,” kata Baihaqi. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan pukul 20.00 WIB, Serambi belum mendapatkan jawaban dari pejabat Pemkab Aceh Utara.(jaf) (uri/gie/iyadie/OR)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id