Proyek APBA Mengecewakan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Proyek APBA Mengecewakan

Proyek APBA Mengecewakan
Foto Proyek APBA Mengecewakan

REDELONG – Panitia Khusus (Pansus) DPRA IV yang meninjau proyek APBA di Bener Meriah dengan anggaran Rp 96 miliar merasa kecewa dengan pekerjaan yang tidak optimal. Hal itu untuk menilai Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, anggaran tahun 2016.

Pansus menggelar kegiatan selama empat hari dari Sabtu (3/6) hingga Selasa (6/6) di dua kabupaten tetangga itu. Pansus mengungkapkan alokasi belanja dari APBA untuk Aceh Tengah dan Bener Meriah pada 2016 terjadi penurunan sebanyak Rp 2 milliar dari tahun 2015.

Menurut Ketua Pansus IV, Adam Mukhlis, Selasa (6/6) malam kepada Serambi mengatakan beberapa alokasi belanja dari pemerintah provinsi tidak memuaskan. Pasalnya, dari berbagai item proyek di Dinas Bina Marga, ada yang tidak lolos sensor dalam anggaran.

Dia mencontohkan, PAUD model di Wonosobo Kabupaten Bener Meriah, dari segi bangunan jelas sangat mengecewakan, padahal anggara sebesar Rp 1,8 milliar. Disebutkan, anggaran tersebut tidak dibahas di Komisi V DPRA, sehingga bisa menjadi belanja hibah.

Adam Mukhlis menjelaskan sesuai UU No 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sekolah dari TK SD sampai SMP merupakan wewengan dari pemerintah kabupaten/kota, dan tidak ada wewenang dari provinsi sebagai sumber dana, terkecuali hibah.

“Provinsi boleh masuk dalam ranah ini, tetapi tidak bisa memberikan dana, sehingga kita tidak dapat nilai, malahan mendapatkan kritikan dari Mendagri dan Direktorat Keuangan nantinya,” ucapnya. Pansus juga menyinggung UPTD Bina Marga Aceh Tengah yang menangani jalan-jalan yang rusak.

Menurut dia, beberapa jalan sudah rusak dan seharusnya tidak dibiiarkan memakan korban dulu, baru dilakukan langkah antisipatif. “Kami juga meminta tangung jawab dari kantor balai besar, terkait dengan jalan nasional Takengon-Bireuen, seperti di Timang Gajah, setengah badan jalan sudah tergerus longsor, sehingga berpotensi putus saat musim hujan,” sebutnya.

Adam Mukhlis meminta balai besar yang ada di Medan untuk bekoordinasi dengan pemerintah pusat, dan wakil Aceh di DPRI, agar dibuat perwakilan kantor untuk balai besar di wilayah tengah. “Kita mengimbau pemangku kebijakan untuk mendorong terwujudnya balai besar, karena wilayah ini merupakan daerah yang rawan bencana,” ujarnya.

Sedangkan anggota Pansus IV lainnya, Ramadhana Lubis, menyoroti tentang jalan di Kecamatan Syiah Utama, tepatnya di Samar Kilang. Dia menilai, puluhan kilometer jalan penghubung belum teraspal sejak Indonesia merdeka 71 tahun lalu.

“Begitu juga halnya listrik hanya dua kampung saja yang bisa menikmati listrik. Sedangkan mayoritas masyarakat Samarkilang juga tidak pernah menikmati listrik semenjak Indonesia merdeka,” ujarnya. Dia meminta pemerintah memperhatikan daerah ini, sehingga bisa sama dengan warga lainnya.

Sebaliknya, Ramadhana Lubis menyebut pembangunan tiga jembatan yang telah selesai dibangun sudah berjalan baik. Begitu juga jalan penghubung Bener Meriah dengan Aceh Utara, dan jalan Takengon-Bintang yang dalam pelaksanaannya memuaskan dan tidak ada permasalahan yang berarti.(c51) (uri/sih/ebrinaldy/AF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id