Mendagri Setujui Mutasi ala Zaini | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Mendagri Setujui Mutasi ala Zaini

Mendagri Setujui Mutasi ala Zaini
Foto Mendagri Setujui Mutasi ala Zaini

BANDA ACEH – Polemik mutasi 33 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh yang menuai kontroversi berkepanjangan dan menguras energi akhirnya dianggap selesai. Pasalnya, Mendagri Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan surat yang mensahkan mutasi ala Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah pada 10 Maret 2017.

Surat Mendagri Nomor 121/2412/SJ yang mensahkan mutasi ala Zaini telah dikeluarkan pada 24 Mei 2017. Tetapi, Gubernur Aceh baru menerima surat tersebut, Senin (5/6). “Kita tidak tahu kenapa suratnya baru dikirim sekarang,” kata Kepala Biro (Karo) Hukum Setda Aceh, Edrian SH MHum di ruang kerjanya di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (6/6).

Edrian menyatakan, surat Mendagri tersebut sebagai jawaban surat Gubernur Aceh Nomor 820/4695 Tanggal 12 April 2017 tentang Tanggapan Atas Surat Mendagri Nomor 820/1809/SJ Tanggal 11 April 2017 yang meminta Gubernur Zaini Abdullah membatalkan SK Gubernur Aceh tentang Pengangkatan 33 Pejabat Eselon II.

Ada dua poin penting yang disampaikan Mendagri melalui suratnya yaitu, pertama pada prinsipnya Kementerian Dalam Negeri menyetujui penataan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Aceh yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/004/2017 Tanggal 10 Maret 2017.

Kedua, dalam hal dibutuhkan penataan lanjutan terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Aceh dapat dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja dan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Surat yang ditandatangi langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo juga ditembuskan ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua DPR Aceh, dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh.

Seperti diketahui, persoalan mutasi ini memanas ketika Gubernur Zaini Abdullah yang kala itu juga sebagai calon Gubernur Aceh periode 2017-2022 berpasangan dengan Nasaruddin pada Pilkada 2017, merombak kabinetnya jelang akhir masa jabatannya. Tindakan tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada menjelaskan; “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Tetapi Gubernur Zaini menyanggah telah melakukan pelanggaran sebab mutasi yang dilakukannya berlandaskan UUPA. Saat itu, sejumlah pengamat lokal dan nasional, salah satunya Rafly Harun, ikut mengomentari persoalan ini dengan menyatakan tindakan Doto Zaini tidak melanggar regulasi. Tetapi ada juga yang menyatakan pelantikan itu illegal.

Beberapa kali pertemuan digelar antara pemerintahan Aceh dengan pemerintah pusat untuk mencari titik terang. Tetapi Doto Zaini tetap pada komitmennya. Pihak Kemendagri juga beberapa menyurati Gubernur Aceh untuk membatalkannya, tapi tidak digubris. Hingga akhirnya, Mendagri memutuskan bahwa mutasi 10 Maret 2017 tidak melanggar dengan pertimbangan hukum dan politis.(mas) (uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id