Aceh tak Dapat Tambahan Kursi DPR | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Aceh tak Dapat Tambahan Kursi DPR

Aceh tak Dapat Tambahan Kursi DPR
Foto Aceh tak Dapat Tambahan Kursi DPR

JAKARTA – Pemerintah dan DPR sepakat menambah 15 kursi DPR RI. Ke-15 kursi tersebut akan didistribusikan ke luar Pulau Jawa. Beberapa provinsi akan mendapatkan jatah dua kursi, dan beberapa lainnya satu kursi. Namun sepertinya Aceh tak termasuk daerah yang mendapatkan jatah tambahan kursi tersebut.

Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu, Lukman Edy menuturkan, dalam pembicaraan terakhir ada kesepakatan tak dilakukan penambahan kursi DPR RI di Pulau Jawa. Sebab, secara kumulatif jumlah anggota DPR di luar Pulau Jawa tak mencapai 40 persen dari total jumlah anggota DPR.

“Ada kesepakatan untuk Pulau Jawa tidak ditambah. Artinya 15 kursi itu didistribusikan di luar Pulau Jawa,” kata Lukman seusai acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/6).

Adapun rincian alokasi 15 kursi tersebut di antaranya ditujukan untuk Riau, Lampung, Kalimantan Barat, dan Papua dengan masing-masing provinsi dua kursi. Sementara beberapa daerah lainnya yang berpotensi mendapatkan satu tambahan kursi adalah Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat.

Sedangkan Kalimantan Utara sebagai provinsi baru diberi alokasi tiga kursi. Namun, hitungan tersebut jika ditotalkan menjadi 16 kursi. Sehingga Pansus masih memikirkan terkait satu kursi tersebut. Kemungkinan, satu kursi berlebih akan diambil dari Kalimantan Timur. Sebab, Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari daerah tersebut. “Ini lagi diupayakan Kaltara dapat tiga tapi Kaltim dikurangi satu,” ucap Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Sebelumnya, Aceh telah mengusulkan penambahan daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2019. Konsekwensi dari penambahan dapil tersebut, jumlah kursi di DPR RI juga akan bertambah. Usulan disampaikan kepada Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (Pansus Pemilu) DPR RI.

Dua anggota DPR Aceh, Abdullah Saleh dari Fraksi Partai Aceh (PA) dan T Iskandar Daoed dari Partai Demokrat mengatakan hal itu kepada Serambi di Jakarta, Rabu (3/5). “Usulan penambahan dapil Aceh sudah kita sampaikan ke Pansus RUU Pemilu. Kita harapkan usulan kita diakomodir,” kata Abdullah Saleh.

Selama ini Aceh terbagi kepada dua Dapil. Dapil 1 meliputi Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Simeulue, Abdya, Aceh Selatan, Subulussalam, Singkil, Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Sedangkan Dapil Aceh 2 terdiri dari Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang.

Abdullah Saleh dan T Iskandar Daoed mengatakan, dapil yang ada saat ini sangat jauh dari segi keterwakilan. “Satu dapil meliputi 15 kabupaten/kota, benar-benar tidak logis, apabila dilihat dari luas wilayah dan keterwakilan daerah. Karena itu kita ingin ada tambahan satu atau dua dapil lagi,” kata Abdullah Saleh.

Politisi Demokrat, T Iskandar Daoed menambahkan, penambahan dapil bisa dilakukan untuk wilayah barat selatan dan tengah tenggara Aceh. “Ini sudah pernah diusulkan, tapi waktu itu belum ditanggapi. Mudahan-mudahan kali ini mendapat respons yang baik,” harapnya.

Pembahasan di Pansus RUU Pemilu menyepakati menambah jumlah kursi anggota DPR menjadi 575. Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai solusi untuk mengakomodasi keterwakilan bagi anggota DPR adalah melalui redistribusi, bukan penambahan anggota.

“Kita menolak penambahan anggota DPR karena berpotensi menambah beban pemerintah. Yang harusnya dilakukan itu diredistribusi, bukan penambahan anggota DPR,” kata peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, Sabtu (3/6).

Fadli menuturkan penambahan anggota DPR akan menambah beban anggaran pemerintah. Ia juga menganggap penambahan anggota DPR tersebut tidak memperhatikan sensitifitas publik.

“Kalau mau melakukan penataan kursi sesuai dengan prinsip memang kita akui 560 nggak ada rumusan juga. Tapi harus dipertimbangkan dengan kondisi yang lain, risiko pembiayaan. Kemudian sensitifitas publik terhadap penambahan anggota DPR. 560 ini kemudian yang harus dilakukan realokasi. Mana daerah yang overrepresentatif yang harusnya dikurangi dong kursinya,” jelas Fadli.

Argumentasi penambahan anggota DPR terkait pemekaran wilayah dikatakan Fadli tidaklah bisa menjadi pembenaran. Fadli meyakini penambahan tersebut hanya untuk mengakomodir kepentingan elit politik tertentu. (kompas.com/yos/dtc) (uri/homas/ebriani/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id