Menyoal Seragam Rumah Sakit | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Menyoal Seragam Rumah Sakit

Menyoal Seragam Rumah Sakit
Foto Menyoal Seragam Rumah Sakit

 (Pakaian PPA Menjadi ‘Rumah Singgah’ HAIs)

Oleh Mela Filani Sofyan

Seragam tenaga kesehatan merupakan cerminan identitas profesional yang menumbuhkan rasa kepercayaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesi. (Desta, Gebrie & Dachew, 2015)

SAYANGNYA, dalam dunia medis, seragam yang dikenakan para Profesional Pemberi Asuhan (PPA), seperti dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, tenaga rehabilitasi medik dan lainnya, dapat menjadi satu media yang secara tidak langsung dapat mentransmisikan penyebaran infeksi nosokomial, yang sejak 2011 berubah nama menjadi Healthcare-Associated Infections yang disingkat HAIs. Infeksi HAIs tidak terjadi hanya di rumah sakit (RS), tapi juga di semua fasilitas kesehatan. Peningkatan angka HAIs ini masih menjadi sorotan dunia. Apalagi kontaminasi dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung.

Transmisi langsung terjadi ketika mikroba patogen langsung masuk ke badan penjamu melalui sentuhan, gigitan, droplet nuclei saat bersin, batuk, berbicara atau saat transfusi darah yang terkontaminasi mikroba pathogen. Sedangkan pada transmisi tidak langsung, penularan mikroba patogen memerlukan media perantara baik berupa barang/bahan, air, udara, makanan, minuman maupun vektor. Satu media yang menjadi transmisi tidak langsung adalah penggunaan seragam PPA di pelayanan kesehatan. PPA yang dimaksud adalah tenaga kesehatan yang memberi asuhan, terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, tenaga rehabilitasi medik dan tenaga lainnya.

Mengapa seragam menjadi bahasan penting di sini? Bercermin dari fenomena di Aceh saat ini, seragam PPA digunakan langsung dari rumah, dan tanpa mereka sadari, mereka telah membawa mikroorganisme dari luar ke dalam fasilitas kesehatan. Selanjutnya tanpa mengganti seragam mereka melakukan aktivitas di luar pelayanan, seperti menghadiri resepsi/undangan, ke pasar, menjemput anak, dan kasus terburuk terjadi ketika PPA membawa pulang seragamnya yang akan menginfeksi keluarga dan masyarakat dengan seragam yang dipakainya ditambah lagi bila seragam digantung di kamar untuk dipakai keesokan harinya.

Fakta ini menunjukkan keluarga dan lingkungan juga rentan terhadap HAIs karena perilaku dari PPA. Re-kontaminasi seragam kembali berlangsung ketika seragam dicuci di rumah. Pencucian seragam klinis yang bercampur pakaian lain dengan suhu lebih rendah dari yang diperlukan, serta kurang lengkap petunjuk dekontaminasi dapat menyebabkan kontaminasi ke seluruh pakaian lain.

Proses kontaminasi
Secara mikrobiologi, pada saat PPA memberikan asuhan rutin telah membuka peluang mikroorganisme berpindah dari individu ke individu lainnya melalui sentuhan tubuh, cairan tubuh dan lingkungan pasien ke PPA, bahkan ke area lainnya. Kontaminasi maksimum terbesar terjadi dari kontak tangan ke area lainnya, terlebih lagi bila terdapat perilaku negatif PPA yang belum mencuci tangan langsung menyentuh seragam, merogoh kantong, tentu kontaminasi di seragam mereka tak dapat dihindari. Bahkan kantong, manset dan daerah apron yang telah terkontaminasi berpotensi menyebabkan re-kontaminasi meskipun sudah dilakukan pencucian tangan.

Ketidakdisiplinan dalam menggunakan seragam ini dapat menyebabkan berpindahnya mikrorganisme yang menempel pada seragam PPA ke pasien serta berisiko terhadap penyebaran HAIs ke masyarakat ketika PPA tampil di tempat umum dengan menggunakan seragam kliniknya. Ini dikarenakan mikroorganisme tersebut dapat bertahan hidup pada tekstil dalam hitungan minggu sampai bulan, dan bertransmisi sekunder dari pakaian ke tangan serta permukaan lainnya.

Program PPI merupakan upaya yang dilakukan RS mengatasi penyebaran HAIs yang salah satunya menggalakkan program kebersihan tangan (hand hygiene). Namun pelaksanaan cuci tangan saja belum menjamin petugas bebas dari HAIs, karena kontaminasi pada seragam klinik telah terjadi pada PPA.

Penggunaan seragam klinik bagi PPA perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat efek yang ditimbulkan dalam hal penyebaran HAIs. Hal ini tertuang dalam UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menjelaskan bahwa tugas dan kewajiban RS memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskrimasi, efektif, serta mengutamakan kepentingan pasien dalam penerimaan pelayanan kesehatan dan UU Kesehatan No.36 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah melindungi tenaga kesehatan dalam melakukan praktik.

Peraturan pemakaian seragam telah diatur dalam Permenkes No.12 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian PNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Pasal 4 ayat (1) Unit utama dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesesehatan yang bertugas melaksanakan pelayanan kesehatan dapat memakai pakaian dinas lapangan yang membantu mobilitas pekerjaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan penggunaan pakaian dinas lapangan sebagaimana dimaksud diatur oleh masing-masing unit kerja.

Berdasarkan kebijakan dari Kementerian tersebut, tindak lanjut yang dilakukan fasilitas kesehatan di Aceh adalah mengeluarkan peraturan pemakaian seragam harian internal dalam bentuk surat keputusan. Namun, surat keputusan yang telah dikeluarkan masih sangat umum dan belum menjelaskan secara spesifik batas area untuk pemakaian seragam klinik, sehingga PPA masih berpegang pada kebiasaan yang salah dalam mengelola seragam. RS memiliki andil yang besar dalam upaya penurunan angka HAIs, sehingga perlu mempertimbangkan kembali kebijakan yang telah dikeluarkan.

Rekomendasi penulis
Rekomendasi dan alternatif strategi yang diusulkan oleh penulis ini ditujukan kepada Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota dan seluruh RS di Aceh sebagai berikut: (1) Dinas Kesehatan provinsi membuat regulasi khusus berupa kebijakan, panduan, SOP yang mengatur penggunaan seragam yang wajib dipatuhi oleh instansi/fasilitas kesehatan; (2) Dinas kesehatan melakukan sosialisasi terhadap regulasi yang ditetapkan; (3) Dinas kesehatan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan regulasi ini;

(4) Dinas kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan regulasi ini; (5) Melibatkan semua pihak untuk berkoordinasi, baik pemerintah, organisasi profesi, akademisi, dan perwakilan PPA secara independen dalam pembuatan kebijakan publik yang secara khusus mengatur tentang penggunaan seragam klinik. (6) RS berperan aktif dalam pelaksanaan regulasi yang diawali dengan perencanaan anggaran biaya untuk dapat menyedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan.

Kelebihanan dari alternatif yang ditawarkan adalah terbentuknya suatu regulasi yang adekuat untuk mengoptimalkan keberhasilan program PPI yang sudah terlaksana saat ini. Strategi ini diharapkan menurunkan insiden HAIs di RS dan mencegah penyebaran infeksi dalam masyarakat luas. Sedangkan kelemahannya, dibutuhkan anggaran dana yang lebih besar untuk penyediaan sarana dan prasarana meliputi penyediaan seragam PPA, penyediaan kamar ganti tenaga kesehatan, ketersediaan locker/lemari pakaian, dan tersedianya laundry khusus untuk seragam PPA di RS, sehingga PPA tidak membawa pulang seragamnya yang berisiko terhadap penyebaran HAIs di masyarakat.

Rekomendasi dan alternatif strategi yang diajukkan diharapkan mampu menurunkan insiden HAIs dirumah sakit serta dapat melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan.

Mela Filani Sofyan, Mahasiswa Magister Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI). Email: [email protected] (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id