PLN Harus Bayar Dana Kompensasi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

PLN Harus Bayar Dana Kompensasi

PLN Harus Bayar Dana Kompensasi
Foto PLN Harus Bayar Dana Kompensasi

* Atas Pemadaman Listrik 2 Pekan Terakhir

BANDA ACEH – Ketua Komisi DPRA, Nurzahri ST dan kawan-kawan meminta PLN membayar dana kompensasi (ganti rugi) kepada pelanggannya di Aceh atas seringnya pemadaman listrik dalam dua pekan terakhir.

“Permintaan kami ini punya dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,” kata Nurzahri pada pertemuannya dengan pihak PLN Aceh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, serta Pertamina di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRA, Selasa (30/5).

Pada pasal yang disebutkan Nurzahri itu diatur bahwa konsumen berhak mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Nurzahri menyebutkan, pemegang izin usaha penyedia listrik di Aceh adalah PT PLN (Persero) Wilayah Aceh. Karena itu, dalam kasus pemadaman listrik yang terjadi di provinsi ini, Komisi II DPRA mengundang pejabat PLN Aceh untuk bertanggung jawab sekaligus membayar dana kompensasi atas pemadaman listrik yang terjadi dalam bulan ini.

Menurut aturannya, kata Nurzahri, misalkan di Kota Banda Aceh padam listrik minimal 9,9 jam listrik per bulan, maka PLN wajib membayar dana kompensasi. Untuk kelas tarif listrik yang masih disubsidi pemerintah, besaran pembayaran dana kompensasinya 20 persen dari rekening terendah (beban)-nya. Sedangkan untuk tarif listrik nonsubsidi, dana kompensasinya sedikit lebih tinggi sebesar 35 persen dari rekening listrik terendah (beban)-nya.

Kalau mengacu kepada aturan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, lanjut Nurzahri, pemadaman listrik yang terjadi pada 16 dan 29 Mei 2017 di sebagian Aceh, jumlahnya sudah melampaui 9,9 jam. Oleh karena itu, PLN wajib membayar dana kompensasi atas pemadaman listrik kepada pelanggan di Kota Banda Aceh dan kabupaten/kota lainnya di provinsi ini.

Jangan sampai kalau pelanggan terlambat membayar rekening bulanan listrik, PLN langsung mengenakan denda dan pemutusan. “Sekarang, PLN tak mampu menyediakan listrik secara normal maka PLN-lah yang wajib membayar kompensasi kepada pelanggannya,” kata Nurzahri.

Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, kata Nurzahri, pemerintah dan pemerintah daerah diberikan kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyedia tenaga kelistrikan.

Sehubungan isi Pasal 46 tersebut, kata Nurzahri, dalam pertemuan kemarin Komisi II DPRA mengundang Kepala Dinas ESDM Aceh untuk dimintai penjelasannya, apakah Pemerintah Aceh telah menjalankan isi Pasal 49 ayat 1, 2, 3, dan ayat 4 tersebut. Di antaranya, apakah sudah membentuk inspektur ketenagalistrikan dalam menjalankan kewenangan yang diberikan dalam Pasal 46 UU Nomor 30 Tahun 2009 tersebut.

Menurut Kepala Dinas ESDM Aceh, Ir Akmal Husen, Pemerintah Aceh belum membentuk kelembagaan pengawasan (inspektur) ketenagalistrikan karena rancangan qanunnya belum dibuat. UU Ketenagalistrikan telah berjalan delapan tahun tapi Pemerintah Aceh belum mengusulkan atau membuat qanun ketenagalistrikan yang di dalamnya perlu pembentukan lembaga inspektur untuk pengawasan kasus-kasus pemadaman listrik yang terjadi di Aceh.

Raker Komisi II DPRA dengan PLN, Pertamina, dan Dinas ESDM kemarin dihadiri Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri (dari Partai Aceh), Wakil Ketua Ramadhana Lubis (NasDem), Sekretaris Sulaiman, anggota Aminuddin (Golkar), Kartini (Gerindra), Sulaiman (PAN), dan lainnya.

Dari PLN hadir General Menager PLN Aceh, Jefri Rosiadi bersama stafnya. Sedangkan dari Dinas ESDM Aceh hadir langsung kepalanya, Ir Akmal Husen bersama staf, sedangkan dari Pertamina diwakili Bagian Pemasaran BBM. (her) (uri/inaldy/eryance/RG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id