Wali Kota Banda Aceh Diminta Laporkan LKPJ Lima Tahunan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Wali Kota Banda Aceh Diminta Laporkan LKPJ Lima Tahunan

Wali Kota Banda Aceh Diminta Laporkan LKPJ Lima Tahunan
Foto Wali Kota Banda Aceh Diminta Laporkan LKPJ Lima Tahunan

URI.co.id, BANDA ACEH – Fraksi PAN, Gerindra, PKPI pada DPRK Banda Aceh meminta Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal agar segera melaporkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) lima tahunan atau satu periode kepada DPRK setempat sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh pada 4 Juli mendatang.

Ketua Fraksi PAN, Gerindra, PKPI, Mahdi kepada URI.co.id, Selasa (30/5/2017) mengatakan bahwa penyerahan laporan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 3/2007 yang menyebutkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah berhak diajukan ke DPR di akhir masa jabatannya.

“Jadi seperti kita ketahuai bahwa masa jabatan wali kota hampir berakhir. Ini sudah dekat sekali, tapi sampai saat ini DPR belum menerima LKPJ lima tahunan dari Pemko Banda Aceh. Oleh karena itu, DPR mempertanyakan itu, karena waktu yang semakin singkat, kapan mau dibahas dan kapan dibentuk pansus,” katanya.

Ia menjelaskan, penyerahan LKPJ lima tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemko Banda Aceh selama satu periode kepada masyarakat. Begitupun, DPR akan mengevaluasi apa saja yang sudah dikerjakan selama satu periode tersebut.

“Kita terus mendorong, bahkan DPR sudah menyuruti tetapi belum ada balasan. Sebenarnya tanpa disurati pemerintah berkerwajiban mengirimkan itu, ini kerja kami lima tahunan,” tukasnya.

Sementara Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal yang dihubungi URI.co.id mengatakan bahwa pihaknya tidak berhak menyampaikan LKPJ lima tahunan kepada DPRK setempat, tetapi harus disampaikan kepada Inspektorat Aceh.

Menurutnya, laporan itu sudah disampaikan kepada Inspektorat Aceh.

“LKPJ lima tahunan kita tidak laporkan ke DPR, tetapi ke Inspektorat Aceh. Tadi baru paparan kepada Inspektorat. Inspektorat selama 12 hari melakukan audit dan melakukan pemeriksaan selama lima tahun sesuai dengan RPJM dan sebagainya. Itu dengan Inspektorat provinsi, kalau untuk LKPJ tahunan baru dengan DPR sifatnya,” katanya.

Terkait LKPJ tahunan, jelas Illiza, Pemko selalu menyerahkannya kepada DPRK. Sementara auditnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Sementara yang lima tahunan bukan ke DPR tapi ke Inspektorat Aceh. Tadi (kemarin) sudah dilaporkan semua, sekarang Inspektorat sedang bekerja di Balai Kota,” demikian Illiza. (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id