LSM: Audit PLTU Nagan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

LSM: Audit PLTU Nagan

LSM: Audit PLTU Nagan
Foto LSM: Audit PLTU Nagan

BANDA ACEH – Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan yang selama ini diharapkan bisa menjawab persoalan krisis listrik di Aceh malah tidak berdaya. Parahnya lagi, mesin pembangkit listrik tersebut sering rusak. Atas dasar itu, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dan Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh minta PLTU Nagan Raya segera diaudit.

Koordiantor MaTA, Alfian yang dihubungai Serambi di Banda Aceh kemarin tidak menampik bahwa selama ini PLTU Nagan sering bermasalah. Karena itu, dia mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit tertentu atau audit investigasi untuk mencari tahu permasalahannya.

Ia juga mendorong BPK mengaudit alat-alat yang digunakan untuk mesin PLTU. “Dengan adanya audit tersebut kita/publik dapat mengetahui masalanya apa? Sebab, masalahnya sudah menjadi masalah publik, jadi BPK segera melakukan langkah-langkah yang tepat karena apa yang terjadi selama ini, publik hanya mengetahui rusak atau gangguan tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi,” kata Alfian.

Dia juga mengungkapkan bahwa perusahaan yang menangani pembangunan PLTU Nagan berasal dari Cina, di mana perusahaan tersebut sudah di-blacklist. Anehnya, malah perusahaan tersebut yang dimenangkan dalam lelang megaproyek itu.

“Ini bisa terjadi karena ada pihak internal PLN yang terlibat. Berdasarkan catatan kami, PLN merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah yang sering bermasalah atau korup. Mesin di PLTU Nagan adalah produk Cina yang berkulitas rendah, anehnya pihak lelang menerima pada saat itu,” ungkap Alfian.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani juga menduga mesin yang digunakan PLTU Nagan adalah mesin dengan kualitas yang tidak sesuai standar layanan untuk operasional bagi mesin pembangkit listrik yang menggunakan bahan baku batu bara. “Buruknya layanan dari PLN bisa menjadi pintu masuk kajian dan telaah hukum oleh penyidik,” ujarnya.

Ia katakan, dapat diduga dalam pengadaan perangkat lunak atau infrastuktur lainnya tidak sesuai dengan spesifikasi. Dampaknya, kata dia, bisa menimbulkan problematika baru setelah mesin diperbaiki. “Jika dihitung sejak awal 2017, kasus padam listrik di Aceh terus berulang-ulang. Ini menjadi salah satu kajian dan telaah menarik yang harus dilakukan lembaga hukum,” ujar Askhalani.

Di sisi lain, masyarakat dituntut membayar listrik tepat waktu agar pelayanan tidak terganggu. Faktanya malah terbalik. Padahal, persoalan listrik menjadi persoalan dasar publik yang harus dipenuhi negara, apalagi publik sebagai konsumen telah berkontribusi besar dalam memenuhi kewajibannya, yaitu membayar seluruh kebutuhan yang dibebankan PLN. (mas) (uri/sih/ebrinaldy/AF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id