Pemadaman Massif PLN | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pemadaman Massif PLN

Pemadaman Massif PLN
Foto Pemadaman Massif PLN

Oleh Teuku Kemal Fasya

SEBAGAI ibadah utama di dalam Islam, tidak ada yang menggugat kewajiban puasa di bulan Ramadhan. Permasalahan muncul pada pengelolaan energi listrik yang di bulan puasa kerap terganggu sehingga memengaruhi kekhusyukan ibadah. Setiap memasuki Ramadhan, selalu ada peningkatan konsumsi listrik, tapi seharusnya tidak menjadi masalah lagi di dekade ketujuh kemerdekaan Republik Indonesia ini.

Di Aceh masalah listrik masih menahun. Masih terasa trauma publik Aceh ketika pada bulan Maret hingga awal April lalu, kita merasakan pemadaman massif (black out) dengan jangka waktu pemadaman 3-6 jam sehari. Bahkan tak jarang listrik mati tiga kali sehari dengan total 10 jam gelap.

Situasi itu menghidupkan ingatan pada masa konflik pascareformasi ketika listrik menjadi masalah utama. Jika pada masa konflik pasokan listrik terganggu karena sabotase gardu dan tiang listrik, gangguan saat ini semakin tidak masuk akal karena suplai listrik semakin terbantu keberadaan PLTU Nagan Raya dan PLTMG Arun Lhokseumawe yang baru diresmikan Presiden Jokowi pada 2 Juni 2016.

Fakta “pembunuhan” listrik secara bergilir sedemikian tinggi frekuensinya, sehingga hampir tiap hari di bulan Maret publik Aceh menerima takdir matee panyot. Tak terhitung kerugian materi, finansial, sosial, dan kultural yang dialami dari pemadaman itu.

Sebenarnya istilah “mati bergilir” yang sering digunakan pengelola PLN, terkesan eufemistik kalau melihat dampaknya yang sangat dramatis dan massif. Argumentasi PLN pun tidak tunggal, tapi bercabang. Dalam satu waktu alasan yang digunakan adalah terganggunya pasokan dari PLTU Nagan Raya. Kali lain alasannya terkait pemeliharaan alat menyambut bulan puasa. Padahal di bulan puasa listrik pun masih byar-pet.

Uniknya, ketika bab membayar lisrik, biaya yang dikeluarkan publik pun tidak semakin murah, sebaliknya semakin mahal. Dari mana hitung-hitungan penggunaan kemahalan di masa tengah gelap gulita itu? Publik tidak pernah tahu persis. Yang jelas ketika publik menolak membayar listrik, petugas PLN akan memutus sambungan pelanggan pada bulan ketiga tunggakan. Proses itu kerap melibatkan aparat keamanan untuk psy war.

Jika ingin membandingkan –meskipun juga tidak tepat– kompensasi atas kerugian warga, seharusnya dipikirkan oleh PLN. Di Australia jika terjadi pemadaman listrik setengah hari saja, pihak operator listrik Australia akan memberikan kompensasi terkait hal itu. Pihak PLN Austrialia pernah memberikan cek sebesar 90 dollar Australia kepada warga yang kehilangan akses listrik selama setengah hari akibat pohon tumbang. Uang itu adalah estimasi umum untuk penggunaan listrik rata-rata di keluarga menengah (“Di Australia, Mati Lampu Setengah Hari, Gratis Listrik Sebulan”, Kompas.com, 16/5/2014).

Mengapa defisit?
Mengapa kebijakan seperti ini tidak diambil oleh PLN? Kebijakan seperti itu bisa membuat PLN lebih dipercaya dan akuntabel dalam menjalankan perannya sebagai operator utama. Demikian pula dengan pertambahan instalasi pembangkit, termasuk PLTMG Arun didesain bisa mencukupi keperluan masyarakat Aceh sebesar 325 MegaWatt (Serambi Indonesia, 4/5/2016). Namun mengapa pula listrik masih defisit? Siapakah “hantu-hantu pengerat” modalitas listrik, sehingga terus-menerus defisit, padahal langkah penyelesaian terus diperbaiki dari tahun per tahun?

Sebenarnya kinerja PLN sejak dipimpin oleh Sofyan Basir semakin baik. Dari BUMN yang terus merugi PLN menjadi perusahaan yang sehat secara finansial dan memiliki keuntungan besar. Pada awalnya Sofyan Basir –yang sebelumnya mampu meningkatkan kinerja Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi bank berkinerja terbaik pada 2014 dan 10 perusahaan yang memiliki pendapatan di atas 1 miliar USD versi Forbes Indonesia– mampu mengubah penampilan PLN dari sisi manajemen keuangan. Pada 2016 lalu PLN berhasil meraup untung Rp 10,76 triliun. Bahkan pada 2015 keuntungan lebih besar Rp 15,58 triliun (Kompas.com, 5/4/2016).

Namun perubahan kinerja PLN dalam meningkatkan keuntungan ekonomis itu belum berdampak –paling tidak di Aceh– terhadap perbaikan layanan. Sebagai perusahaan yang dikelola oleh negara dan bersifat monopolistik, PLN masih berwajah “korporatokrat”; penguasa perusahaan yang memperbesar potensi keuntungan bagi negara, tapi belum meningkatkan mutu pelayanan dan keramahan kepada konsumen.

Dalam konteks ini PLN tidak melihat konsumen sebagai warga yang memiliki hak-hak kewarganegaraan, tapi komunitas statistik yang dihitung untung-rugi. Jika dilihat pada skema pencabutan subsidi bagi masyarakat kurang beruntung ekonomi, maka semangatnya bertentangan atau paling tidak bertegangan dengan konstitusi (Pasal 33 ayat 2 dan 4 UUD 1945 Amandemen). Sebaliknya ketika kinerja PLN buruk tidak ada kompensasi bagi warga, yang berarti status kewarganegaraan tidak diakui dalam konteks perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial.

Pada aspek ini perspektif PLN harus diperbarui. Jika cara pandang PLN seperti ini masih dipertahankan, maka semakin meneguhkan proyek neoliberalisme berjalan dengan mulus yang dan menyumbat prinsip kewargaan –seperti yang digambarkan Plato di dalam Res Publica– untuk menentukan cara hidup bersama dalam sebuah negara. Sepinya kritik atas perilaku PLN dan abstain-nya warga dalam membangun sikap partisipatif atas perusahaan listrik negara itu menunjukkan matinya konsep warga aktif (active citizen) dan lestarinya kepatuhan pasif (passive obedience) yang berarti demokrasi partisipatif tidak bergerak (Derek WM Barker, Tragedy and Citizenship, 2009).

Melawan tirani
Dalam pandangan Tocquiville, filsuf politik dari Perancis, kritik (atau secara lebih luas: partisipasi) terhadap negara adalah tanda hidupnya cara pikir warga negara. Kritik memberikan individu keberanian mempertanyakan pelbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan kebijakan yang menimpa dirinya. Partisipasi menjadi pengetahuan untuk bersuara (sense of voice) dalam melawan tirani, termasuk opini dari mayoritas.

Pengetahuan bersuara ini seharusnya dihidupkan. Ia bisa menjadi upaya untuk melumutkan argumentasi PLN yang kerap tak masuk akal atau terlalu platonis jika dilihat pada realitasnya. Argumentasi tiranis (atau lebih tepatnya Borjuis) itu harus diikuti dengan opsi-opsi yang lebih masuk akal dan demokratis di tingkat warga sebagai pengguna setia PLN.

Ide untuk meng-class action PLN misalnya, karena merugikan pelanggan dapat dipilih. Tentu saja aksi warga yang aktif dan sukarela itu jangan di-bully sebagai wujud tidak berterima kasih kepada PLN. Konsep terima kasih tidak terkait dengan kewajiban retributif yang sifat memaksa, seperti kewajiban pembayaran rekening listrik. Jadi ini sama sekali tidak berhubungan dengan kesopan-santunan.

Ide lain yang juga bisa dimunculkan adalah swastanisasi listrik. Selama ini perhitungan pembayaran penggunaan listrik (KWH) lebih didominasi oleh hitungan PLN sebagai operator, sehingga suara pemerintah sebagai regulator sering tidak cukup cermat memberikan data pengimbang, terutama tentang daya jangkau bayar sebagian besar warga.

Demikian pula terkait pengakuan kerugian yang dulu dialami oleh PLN, apakah akibat tidak tepatnya ukuran beban pembiayaan kepada pelanggan ataukah problem inefesiensi atau korupsi yang terjangkit di perusahaan yang umurnya lebih tua dari Republik ini? Jika dilihat sejarah PLN bertemali sejak era kolonial Belanda akhir abad 19, yang awalnya tidak diperuntukkan bagi pribumi, tapi untuk operasional usaha perkebunan dan pertambangan mereka sendiri, maka seharusnya genealogi seperti itu tidak dipertahankan di era pascakolonial seperti saat ini.

Atau juga ide stick and carrot, belajar dari negara-negara maju. Jika mendapatkan kerugian akibat pemadaman listrik selama tiga jam maka PLN harus membayar kerugian 3% dari pemakaian bulan sebelumnya berupa pengurangan bayar. Jika dalam sebulan mati listrik 10 jam, maka warga berhak pula mendapatkan ucapan maaf dari PLN berupa korting 10% dari pembayaran di bulan lalu. Mekanisme stick and carrot ini sekaligus menunjukkan politik reprositas dan relasi yang lebih emansipatoris antara masyarakat sipil dan lembaga negara, dalam hal ini PLN.

Opsi politik impor panel solar dengan insentif, sehingga terjangkau beli oleh publik bisa menjadi satu solusi untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan listrik PLN. Selama ini terdengar ada mafia yang menghalang-halangi kebijakan impor panel solar, sehingga harga beli di tingkat warga masih sangat mahal. Padahal, secara “material”, Indonesia adalah daerah yang tersirami matahari cukup banyak. Sayang ketika energi panas itu tidak terkonversi menjadi daya listrik.

Jika mekanisme ini dibuat, mungkin bisa menjadi obat mujarab bagi PLN untuk “bertobat” dan secara revolusioner memperbaiki kinerja pelayanan, tidak hanya perbaikan manajemen keuangannya. Harus ada upaya agar politik matee panyot menjadi kenangan masa lalu di Aceh.

* Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: [email protected] (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id