Ombudsman: Usut PLTU Nagan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Ombudsman: Usut PLTU Nagan

Ombudsman: Usut PLTU Nagan
Foto Ombudsman: Usut PLTU Nagan

KEPALA Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husein MH ikut mengkritisi secara tajam persoalan pemadaman listrik yang melanda Aceh hingga memasuki bulan suci Ramadhan.

Menurut Taqwaddin, info yang diterimanya dari PLN menyebutkan masalahnya bukan pada gardu induk atau di jalur koneksi, tapi di pembangkit Nagan yang kurang optimal, sehingga arus listrik harus dibagi secara bergiliran.

“Saya heran mengapa PLTU Nagan ini begitu lemah dan seringkali rusak? Ini menimbulkan kecurigaan yang patut diinvestigasi baik oleh Ombudsman, Kejaksaan, atau bahkan KPK,” tegas Tawaddin kepada Serambi, Minggu (28/5) sore.

Menurutnya, masyarakat berhak tahu apakah spesifikasi pembangkit yang dipasang sesuai kontrak, adakah mark up dan fiksi dalam investasi itu, atau siapa sebenarnya yang bermain di belakang itu semua. “Kita tidak menyalahkan PLN Aceh karena mereka hanya operator. Mereka melaksanakan program dan kebijakan Pusat,” kata Taqwaddin.

Taqwaddin menyatakan sangat kecewa terhadap pemerintah pusat maupun provinsi yang tidak berbuat untuk memperbaiki masalah ini. “Kami yang mengawasi penyelenggara pelayanan publik kecewa sekali terhadap pemerintah. Pembangkit listrik di Aceh saat ini sedang sakit, sehingga berlaku aturan 3×1, yaitu tiga kali mati dalam sehari,” katanya bertamsil.

Menurutnya, tim kejaksaan dapat memulai investigasi untuk menemukan apakah ada korupsi dalam investasi listrik di Nagan. Dia mengatakan, kebijakan investasi dan kontrak kerja energi dan listrik merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Sasaran investigasi maladministrasi harus dilakukan pada pemerintah pusat yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, PLN Pusat, dan pihak terkait lainnya,” jelasnya.

Dia juga berharap kepada gubernur Aceh terpilih yang akan dilantik, Irwandi Yusuf, agar memprioritaskan perbaikan listrik pada bulan pertama kepemimpinannya. “Gubernur Irwandi harus mengupayakan pembangkit listrik lain dengan memanfaatkan sumber daya geothermal, angin, ataupun lainnya,” kata Taqwaddin.

Terkait masalah interkoneksi yang seringkali tidak menguntungkan Aceh, lanjutnya, juga perlu menjadi pertimbangan gubernur. “Hemat saya, jika listrik Aceh bisa mandiri, mengapa kita harus tunduk pada provinsi lain,” tandas Taqwaddin.(fit) (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id