Walhi Minta Pemerintah Cepat Respons Kerusakan Manggamat | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Walhi Minta Pemerintah Cepat Respons Kerusakan Manggamat

Walhi Minta Pemerintah Cepat Respons Kerusakan Manggamat
Foto Walhi Minta Pemerintah Cepat Respons Kerusakan Manggamat

BANDA ACEH – Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh Muhammad Nur meminta pemerintah Aceh cepat merespons terkait kerusakan lingkungan di Manggamat, Aceh Selatan, mengingat izin-izin tambang dan kehutanan saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Pemerintah Aceh harus cepat meresponsnya dengan langkah-langkah konkret,” kata Direktur Walhi Muhammad Nur dalam siaran pers kepada Serambi, Minggu (28/5) sore.

Dikatakan Muhammad Nur, area 10.000 hektare sudah dikapling-kapling menjadi wilayah bisnis pertambangan bijih besi, emas, bahkan kayu. Celakanya, kata dia, di area tersebut juga diketahui sebagai kawasan pengambilan bahan baku oleh para penambang rakyat.

Menurut informasi yang diperoleh Walhi Aceh, sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di sana memang memiliki dokumen Amdal dan izin lingkungan hidup. “Namun, Walhi Aceh mengusulkan untuk segera menertibkan usulan awal, baik emas, bijih besi, maupun kayu melalui andendum Amdal dan review,” kata M Nur.

Saat ini, selain yang dilegalkan oleh pemerintah lebih dari 10.000 hektare, ada juga penambang ilegal tradisional yang jumlahnya tak pernah terhitung. Kerusakan sungai Kluet, kata Muhammad Nur, salah satunya disebabkan oleh pemanfaatan aliran sungai untuk mencuci hasil olahan emas.

“Secara hukum tumpang tindih area bisa menjadi sengketa lahan/area dengan syarat salah satu pihak mengajukan keberatan atas area yang sudah dikuasai. Diketahui ketiga perusahan yang bergerak dalam bisnis kayu maupun emas dan biji besi merupakan bisnis keluarga Ibu Latifah Hanum. Dinas teknis maupun penegak hukum harusnya pro-aktif melihat masalah ini dengan mengacu pada regulasi, baik UU Tata Ruang, UU Kehutanan, UU Pertambangan, dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH,” kata dia.

Menurut Direktur Walhi Aceh itu, aspek hukum seharusnya membantu para pihak dalam menelusuri persoalan ini, bukan malah membela sepihak tanpa mengeluarkan hasil kajian berdasarkan fakta lapangan dan dokumen lainnya sebagai bukti sah secara hukum. “Walhi berharap pemerintah Aceh segera membentuk tim mengusut kasus ini, terutama terkait tata ruang, pencemaran lingkungan, dan daya rusak DAS Kluet, apa benar disebabkan kegiatan manusia atau murni proses alam,” kata dia. Lembaga teknis pun kemudian dapat menghitung jumlah kerugian dan keuntungan atas kehadiran perusahaan tersebut. (sak) (uri/leny/andraini/GC)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id