BKN Tolak Usulan Naik Pangkat Pejabat Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

BKN Tolak Usulan Naik Pangkat Pejabat Aceh

BKN Tolak Usulan Naik Pangkat Pejabat Aceh
Foto BKN Tolak Usulan Naik Pangkat Pejabat Aceh

* 8 Orang yang Dilantik 10 Maret

BANDA ACEH – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menolak usulan kenaikan pangkat delapan pejabat eselon II Pemerintah Aceh yang nama mereka termasuk yang dilantik oleh Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah 10 Maret 2017. Pasalnya, pelantikan pejabat itu belum ada persetujuan Mendagri sehingga dinilai melanggar peraturan perundang-undangan.

Informasi dihimpun Serambi kemarin, BKN mengembalikan berkas usulan kenaikan pangkat delapan pejabat tersebut disampaikan dalam surat tertanggal 23 Mei 2017 ditujukan kepada Gubernur Aceh Up Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Aceh.

Surat tersebut juga ditembuskan ke Deputi Bidang Administrasi Aparatur Sekretaris Negara Up Kepala Biro Administrasi Pejabat Pemerintah di Jakarta dan Kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara di Banda Aceh.

Dalam surat diteken Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Aris Windiyanto atas nama Kepala Kepala BKN disebutkan pihaknya belum bisa memproses usulan kenaikan pangkat delapan pejabat tersebut dari IVb ke IVc dan IVc ke IVd. Kedelapan pejabat itu adalah Drs Syaiba Ibrahim, Drs Yusmadi MM, Ir Masnun MSi, Drs Zulkarnain MSi, Mutiin SIP, MSi, Musri SE MSi, Ir T Bahagia MP, dan Ir Saminuddin Barori Tou MSi.

Pasalnya, hal ini mengacu surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Nomor 820/2138 tanggal 24 Maret 2017 ditujukan ke Gubernur Aceh dan tembusannya disampaikan ke Kepala BKN perihal penjelasan pelaksanaan mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Dalam butir enam surat Dirjen Otda itu disebutkan berkaitan permohonan usulan gubernur untuk mendapatkan persetujuan tertulis Mendagri guna memutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Aceh melalui surat 061/2169, tanggal 13 Februari 2017. Hingga kini Mendagri belum memberikan persetujuan tertulis terhadap permohonan dimaksud sehingga dinilai melanggar peraturan perundang-undangan.

Asisten II Setda Aceh, Drs Syaiba Ibrahim yang namanya terdapat dalam surat BKN tersebut ketika dikonfirmasi Serambi, Minggu (28/5), mengaku belum menerima surat pengembalian usulan tersebut. Menurutnya, jika itu nanti ada juga bukan ditujukan ke individu, melainkan ke BKPP Aceh. Setelah itu BKPP Aceh memberitahukan kepada individu pejabat yang mengusul kenaikan pangkat.

Dikonfirmasi terpisah kemarin, Kepala BKPP Aceh, Zulkifli Ahmad mengatakan informasi mengenai surat itu memang sudah mereka terima dari BKN, tetapi surat asli belum diterima dan akan diambil stafnya ke Kantor BKN besok lusa, Rabu (31/5) bersamaan usulan kenaikan berkas pejabat lainnya yang tidak bermasalah.

Sementara itu, Kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara Aceh, Makmur MH mengaku hingga Jumat (26/5) belum menerima surat dari BKN itu, namun menurutnya jika nanti surat itu benar ada, maka kata Makmur, Sekda Aceh Dermawan harus menindaklanjutinya. (her) (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id