KHAS Aceh Dorong Bentuk Tim Terpadu Perlindungan Hutan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

KHAS Aceh Dorong Bentuk Tim Terpadu Perlindungan Hutan

KHAS Aceh Dorong Bentuk Tim Terpadu Perlindungan Hutan
Foto KHAS Aceh Dorong Bentuk Tim Terpadu Perlindungan Hutan

URI.co.id, BANDA ACEH – Dari berbagai aspek, dapat dilihat bahwa kerusakan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) semakin memperhatinkan terutama dengan hadirnya pertambangan dengan skala besar mengeksploitasi sumber daya mineral kandungan perut bumi di kawasan Manggamat, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan.

Ditambah lagi, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang memberikan wewenang pengurusan izin pertambangan kepada Pemerintah Provinsi Aceh.

Seharusnya dengan mudah keluar izin pertambangan, tidak ada alasan pihak Dinas Pertambangan Aceh takut digugat oleh pihak pihak tertentu.

Deputi Program Konsorsium Hutan dan Sungai (KHAS) Aceh, Yoyon Pardianto, Sabtu (27/5/2017) mengatakan, ia mendorong para pihak untuk melihat dampak buruk bagi lingkungan sejak tambang itu beroperasi di area KEL tersebut.

Oleh sebab itu, KHAS Aceh melihat penting pembentukan tim terpadu yang bertujuaan untuk meninjau kembali izin pertambangan, eksploitasi mineral biji besi dan perusahaan yang mengelola kayu di kawasan itu.

Pemerintah Aceh, katanya, sebenar juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan pertambangan bila pertambangan tersebut tidak memperdulikan dampak negatif yang disebabkan oleh pertambangan.

Salah satu dari efek itu adalah banjir yang sering sekali mengancam pemukiman masyarakat serta lahan produksi masyarakat yang terganggu dengan ada exploitasi pertambangan dalam sekala besar mempercepat proses terjadinya banjir karena struktur tanah di kawasan penyangga sudah darurat serta kayu yang menjadi salah satu alat penyangga tanah sudah rusak.

Efek dari kerusakan lingkungan itu, lanjut Yoyon, ancaman bencana semakin meluas di kawasan Kluet Tengah tersebut, sementara perusahaan tambang yang terus beroperasi.

Aceh Selatan merupakan salah satu kawasan tropis terbesar yang di dalamnya terdapat dapat Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan KEL termasuk kawasan yang dilindungi.

Oleh karena itu, kata Yoyon, curah hujan di kawasan tersebut juga termasuk tinggi, ini merupakan salah salah resiko yang mestinya dihadapi oleh Pemerintahan Aceh Selatan dengan melihat beberapa kondisi dari aspek aktivitas pertambangan tersebut.

“Kami juga mengapresiasikan Pemerintah Aceh yang sudah membentuk tim terpadu untuk meninjau kembali izin operasi pertambangan tersebut. Para akademisi lingkungan Aceh juga mengigatkan bahwa dampak pencemaran tersebut masyarakat dapat mengugat pertambangan tersebut. Dari hal itu, Pemerintah Aceh harus mengontrol penerbitan izin pertambangan yang saat ini soal pengurusan izin pertambangan menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Aceh dan kabupaten,” ujar Yoyon Pardianto.

Semestinya, izin pertambangan ini bisa dihentikan jika melihat tentang kewenangan jika pertambangan tersebut sudah mengganggu lingkungan dan menimbulkan dampak buruk di tengah masyarakat.

Kawasan Manggamat salah satu kawasan yang letak sangat jauh dari ibukota Aceh Selatan, sangat tidak mudah untuk merespon kawasan jauh dengan sekejab ketika bencana melanda pemukiman itu. Oleh sebab itu pula bahwa pertambangan di kawasan Manggamat Kluet Tengah itu harus dihentikan.

“KHAS Aceh yakin jika sikap Pemerintah Aceh Selatan serius menanganinya pasti ada solusinya. Dengan adanya tim terpadu Pemerintah Aceh dalam hal penanganan tambang tersebut maka semakin nyaman warga di kawasan ini,” ujar Yoyon.

KHAS Aceh mendesak Pemerintah Aceh menunjukkan etikat baiknya kepada warga yang kerap sekali terancam bencana alam.

Karena hal tersebut ini menjadi persoalan serius mengenai izin pertambangan bukan saja di Aceh Selatan yang menjadi potret buram untuk seluruh Aceh.

Soal pertambangan bukan saja hanya ada di Aceh Selatan dan ada beberapa kabupaten lain juga beroperasi sejumlah perusahaan tambang.

Seharusnya pihak DPRA yang membidangi tentang lingkungan hidup dan SDA harus memberikontribusi yang lebih baik untuk Aceh ke depan.

‘Khas Aceh juga mendesak DPRA untuk meninjau kawasan pertambangan tersebut, jangan hannya diam. DPRA segera mengambil tindakkan ini, sehingga masyarakat harus tahu sikap wakil rakyat itu seperti apa? Jangan hanya dan mengurusi regulasi yang tidak pro rakyat. Sekarang masyarakat di Manggamat membutuhkan perhatiaan pemerintah dengan serius,” pungkas Yoyon Pardianto. (uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id