RSUZA pun Terutang Rp 70 Miliar | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

RSUZA pun Terutang Rp 70 Miliar

RSUZA pun Terutang Rp 70 Miliar
Foto RSUZA pun Terutang Rp 70 Miliar

* Distributor Stop Salurkan Obat
* BPJS belum Bayar Klaim Rp 105 M

BANDA ACEH – Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin (RSUZA) rupanya senasib dengan RSU Meuraxa. Rumah sakit kelas A milik pemerintah yang juga telah mendapat penghargaan berpredikat “paripurna” itu, saat ini dililit utang kepada pihak ketiga senilai Rp 70 miliar.

“Utang tersebut karena Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum membayar klaim berobat pasien JKN dan JKA/JKRA, selama tiga bulan dengan perkiraan mencapai Rp 105 miliar,” kata Wakil Direktur Pelayanan RSUZA, Dr dr Azharuddin, kepada Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi, dalam pertemuan mereka di Rumoh Aceh, Tibang, Banda Aceh, Jumat (26/5).

Klaim obat pasien JKN/JKA/JKRA yang belum dibayar BPJS Kesehatan kepada RSUZA, sebut Azharuddin, adalah untuk usulan amprahan bulan Februari, Maret, dan April. Sedangkan untuk bulan Mei baru akan diajukan pada bulan depan.

Tagihan klaim berobat RSUZA kepada BPJS Kesehatan rata-rata per bulannya, sebut Azharuddin, sekitar 35-36 miliar rupiah, kalau tiga bulan nilainya menjadi antara 105-108 miliar rupiah.

Akibat BPJS Kesehatan belum membayar klaim berobat pasien JKN dan JKA/JKRA selama tiga bulan, kata Azharuddin, telah menimbulkan dampak buruk bagi RSUZA. Sejumlah distributor obat malah ada yang sudah menyetop pemesanan obat dari RSUZA, karena pesanan obat sebelumnya yang telah dikirim tiga bulan lalu belum dilunasi.

Kondisi itu, kata Azhar, sampai akhir bulan nanti, memang belum begitu berdampak terhadap stok obat, tapi jika sampai bulan depan, BPJS Kesehatan belum juga membayar klaim berobat pasien JKN dan JKA/JKRA kepada RSUZA, maka stok obat di RSUZA bisa menipis, terutama terhadap barang habis pakai. Soalnya, karena order obat tiga bulan lalu yang dikirim sejumlah distributor, belum dibayar.

Akibatnya, pesanan yang baru tak lagi dilayani, sebelum pesanan yang lama dilunasi. “Namun begitu, untuk gaji pegawai kontrak, bahan habis pakai, obat, makanan, dan minuman pasien, masih bisa ditanggulangi sampai bulan depan,” ujarnya.

Azharuddin mengungkapkan, keterlambatan pembayaran klaim berobat dari BPJS Kesehtan ke RSUZA terjadi setelah ada perubahan tarif klaim berobat yang dikeluarkan Menkes melalui Permenkes Nomor 64 Tahun 2016 pada 26 Oktober 2016.

Tarif klaim berobat baru yang dikeluarkan Menkes 26 Oktober 2016 menggantikan tarif klaim obat sebelumnya Nomor 52 Tahun 2016 dan 59 tahun 2014. Tarif baru itu, katanya, merupakan penyesuaian dari dua Permenkes tarif berobat sebelumnya.

Tapi faktanya, menurut Azharuddin, tidak akan membantu RSU dalam mengatasi defisit pembayaran obatnya kepada distributor obat dan biaya operasional rumah sakit lainnya.

Alasannya, kata Azharuddin, tarif berobat yang dibuat Menkes pada 26 Oktober 2016 itu, malah banyak yang nilainya menurun untuk kasus-kasus pengobatan yang banyak dialami masyarakat. Misalnya, patah tulang, nilai berobatnya mengalami penurunan 5-10 juta rupiah/kasus. Sedangkan yang naik, kasus berobat yang jarang dialami masyarakat. Misalnya, operasi ginjal.

“Bagi kami pengelola rumah sakit, kalau ada rumah sakit umum daerah yang terutang sampai puluhan miliar saat ini tidak terkejut lagi. Salah satu faktor penyebabnya, karena tarif berobat yang dibuat Menkes yang baru, baru mampu menampung 60-65% tarif berobat yang dibuat pemerintah daerah,” ujar Azharuddin.

Menanggapi penjelasan Azharuddin, Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi mengatakan, salah satu faktor BPJS Kesehatan terlambat membayar klaim, karena jumlah personel verifikatornya minim. Sementara berkas berobat pasien yang akan diverifikasi puluhan ribu kasusnya. Buktinya di RSUZA hanya ada 4 orang, seharusnya 6-8 orang dan RSU Meuraxa 3 orang, seharusnya 5-6 orang.

Kalau jumlah verifikatornya tidak ditambah, pakai sistem apa pun masalahnya tetap saja seperti yang terjadi sekarang ini. “Kehadiran BPJS Kesehatan bukannya membantu masayarakat dan pihak rumah sakit, tapi sebaliknya membuat masyarakat dan rumah sakit jadi susah,” tukas Sulaiman Abda. (her) (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id