RSU Meuraxa Terutang Rp 49 M | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

RSU Meuraxa Terutang Rp 49 M

RSU Meuraxa Terutang Rp 49 M
Foto RSU Meuraxa Terutang Rp 49 M

BANDA ACEH – Rumah Sakit Umum (RSU) Meuraxa milik Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang berstatus kelas B dan telah mendapat akreditasi “paripurna” dari Komite Akreditasi Rumah Sakit pada 31 Maret 2017, saat ini dikabarkan terlilit utang pada pihak ketiga sebesar Rp 49 miliar, termasuk tunggakan pembelian obat sekitar Rp 8 miliar.

Pihak manajemen RSU Meuraxa mengungkapkan, pihaknya belum bisa membayar utang pada pihak ketiga, karena Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum membayar klaim berobat tiga bulan senilai Rp 30 miliar. Akibatnya, sejumlah distributor obat telah menyetop penyaluran obat ke rumah sakit itu, karena sudah tiga bulan utang pengadaan obat belum dibayar.

Polda Aceh pun belum lama ini telah memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Obat RSU Meuraxa, terkait utang RSU Meuraxa yang cukup besar itu. Tapi setelah sang PPK menjelaskan belum bisa membayar utang obat lantaran BPJS belum melunasi klaim berobat yang telah diajukan selama tiga bulan (Februari, Maret, dan April), penyidik Polda pun bisa memahaminya.

Wakil Direktur Pelayanan yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSU Meuraxa, dr Emiralda MKes yang dikonfirmasi Serambi, Rabu (24/5) mengatakan, utang itu merupakan utang kumulatif beberapa tahun lalu yang belum dilunasi karena ada kegiatan pengembangan penambahan pelayanan rumah sakit. Antara lain, UGD terpadu, CT-scan, kamar operasi, Ponex, apotek, emergancy, dan lainnya.

Sejalan dengan penambahan fasilitas rumah sakit tersebut, jumlah pasien yang berobat pun melonjak sampai 100 persen dari sebelum adanya penambahan fasilitas rumah sakit.

Sebelum ada penambahan fasilitas pelayanan, kata Emiralda, pasien yang datang ke instalasi gawat darurat (IGD) RSU tersebut hanya berkisar 40-50 orang per hari. Tapi setelah penambahan fasilitas di IGD, pasien yang berkunjung naik menjadi 80-90 orang/hari.

Untuk rawat jalan, katanya, pada hari tertentu (Senin-Kamis) pasien yang datang berobat ke poli juga melonjak. Sebelum ada tambahan fasilitas, kunjungan hanya berkisar 300-400 orang. Tapi, setelah ada penambahan naik menjadi 600-800/hari.

Pasien rawat inap juga demikian, sebelumnya antara 150-200 pasien, sejak tahun 2015 lalu menjadi 300-330 orang/hari.

Penambahan fasilitas dan pengembangan RSU, kata Emiralda, di satu sisi sangat membantu masyarakat, karena daya tampung dan pelayanan RSU jadi meningkat dua kali lipat. Tapi di sisi lain karena tarif yang dibuat Wali Kota Banda Aceh dengan Menteri Kesehatan perbedaannya sangat jauh, sehingga menjadi beban utang bagi RSU Meuraxa. Belum lagi yang tidak ada kartu Jaminan Kesehatan Aceh/Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKA/JKRA) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Tambahan jumlah kunjungan ke IGD, rawat jalan, dan rawat inap, menurut Emiralda, membuat biaya operasi ikut naik 100 persen.  Tidak hanya perawat dan dokter yang harus ditambah, termasuk barang habis pakai, tapi kebutuhan biaya listrik, air, telepon, makanan pasien, dan obat-obat kebutuhannya pun melonjak.

Tambahan jumlah pasien yang dirawat inap, rawat jalan, dan masuk IGD di RSU Meuraxa, kata Emiralda, telah membuat beban biaya operasi rumah sakit berada di atas Rp 5 miliar/bulan. Sementara pasien yang berkunjung 95% pemegang kartu JKRA/JKA dan JKN. Mereka berobat tidak menggunakan uang kontan, melainkan menggunakan jaminan kartu asuransi kesehatan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.

Masalah yang dihadapi rumah sakit dengan pihak BPJS, ungkap Emiralda, cukup banyak. Pertama, pembayaran klaim berobat pemegang kartu JKN dan JKA/JKRA dari BPJS Kesehatan, sampai kini belum tepat waktu. Buktinya, pembayaran klaim berobat pasien pemegang kartu JKN/JKA/JKRA, dari Januari-April 2017, yang baru dibayar BPJS Kesehatan Cabang Aceh ke RSU Meuraxa tanggal 15 Mei 2017, baru untuk klaim bulan Januari 2017. Tiga bulan lagi, yaitu Februari, Maret, dan April 2017 belum dibayar, sementara untuk bulan Mei sudah hampir habis.

Total utang RSU Meuraxa kepada pihak ketiga per 31 Desember 2016, sebut Emiralda, sekitar Rp 29 miliar lagi. Ditambah utang biaya operasi RSU Meuraxa rata-rata di atas Rp 5 miliar/bulan, sekarang sudah berjalan empat bulan menjadi Rp 20 miliar. Total utang RSU Meuraxa naik menjadi Rp 49 miliar.

Jadi, kata Emiralda, kalaupun nanti BPJS membayar klaim berobat pasien JKN/JKA/JKRA untuk satu bulan sekitar Rp 10 miliar, tiga bulan menjadi Rp 30 miliar, dana yang diterima dari BPJS Kesehatan itu digunakan untuk membayar utang, toh RSU Meuraxa masih punya utang sekitar Rp 19 miliar lagi.

RSU Meuraxa sampai kini belum bisa melunasi utang-utangnya kepada pihak ketiga, kata Emiralda, disebabkan beberapa hal. Salah satunya karena setelah peningkatan berbagai fasilitas RSU Meuraxa dua tahun lalu, jumlah pasien yang datang berobat bertambah banyak.

Kenaikan jumlah pasien itu terus berjalan sampai Dr dr Syahrul mengundurkan diri pada 13 April 2017 dari jabatan direktur. Contohnya pasien di poli saraf tetap saja membeludak 50-100 orang/hari, karena Syahrul masih membantu menanganinya.

Kedua, tarif berobat yang dibuat Wali Kota Banda Aceh dengan tarif yang terdapat dalam Permenkes Nomor 59 Tahun 2014, Nomor 52 dan 64 Tahun 2016, yang digunakan BPJS Kesehatan untuk membayar klaim berobat dan pelayanan yang telah diberikan dokter dan perawat RSU Meuraxa kepada pasien JKN/JKA/JKRA, nilainya belum seimbang. Tarif dalam Permenkes baru mampu menampung 62% dari tarif yang dibuat wali kota untuk diterapkan RSU Meuraxa terhadap pasien.

Contohnya rawat inap untuk penyakit tenggorokan, mulut, hidung, telinga dan lainnya. Tarif untuk lima hari rawat inap, sudah termasuk makanan pasien, obat-obatan, dan biaya perawat maupun dokternya nilainya Rp 9.607.680. Sedangkan yang dibayar BPJS Kesehatan berdasarkan Permenkes hanya Rp 6.081.600. Jadi, terjadi kekurangan Rp 3.526.080 atau selisih sebesar 37 persen.

Itu, kata Emiralda, baru untuk satu pasien. Sementara pasien yang dirawat di RSU Meuraxa satu bulan bisa mencapai 1.400 orang dan yang berobat rawat jalan 17.000 orang/bulan. “Kalau seperti ini kejadian utang RSU Meuraxa kepada pihak ketiga, bukannya lunas, tapi terus membengkak,” keluhnya. (her)  (uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id