Dr Syahrul: Sebelumnya pun RSU Meuraxa Sudah Berutang   | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Dr Syahrul: Sebelumnya pun RSU Meuraxa Sudah Berutang  

Dr Syahrul: Sebelumnya pun RSU Meuraxa Sudah Berutang   
Foto Dr Syahrul: Sebelumnya pun RSU Meuraxa Sudah Berutang  

Mantan direktur RSU Meuraxa Banda Aceh, Dr dr Syahrul SpS-(K) mengatakan, ia tidak terkejut lagi mendengar kabar bahwa RSU Meuraxa saat ini memiliki utang yang cukup banyak kepada pihak ketiga.

Saat dikonfirmasi di Banda Aceh kemarin, Syahrul punya beberapa alasan soal itu. Pertama, setelah status RSU Meuraxa menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemko Banda Aceh tidak lagi menyubsidi, kecuali pembayaran gaji PNS di RSU Meuraxa.

Sebelum Syahrul menjabat Direktur RSU Meuraxa pada 5 Januari 2015, menurutnya, manajemen RSU Meuraxa sudah punya utang pulahan miliar pada pihak ketiga. Hal ini disebabkan manajemen banyak melakukan investasi atau pengembangan RSU Meuraxa dengan uang sendiri, sehingga dananya terkuras untuk investasi gedung VIP dan lainnya.

Seharusnya, kalau untuk investasi gedung dan lainnya, minta bantu Pemko Banda Aceh atau Pemerintah Aceh.  

Total pegawai RSU Meuraxa sekarang, sebut Syahrul, mencapai 923 orang. Sebanyak 374 orang di antaranya berstatus PNS. Sedangkan yang 549 orang lagi berstatus pegawai kontrak. Ini artinya, anggaran yang dikeluarkan RSU Meuraxa untuk membayar gaji pegawai kontrak cukup besar, sedangkan jasa medis yang dibayar BPJS Kesehatan kepada RSU Meuraxa atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien pemegang kartu JKN, JKA/JKRA masih jauh di bawah tarif yang dibuat Wali Kota Banda Aceh.

Klaim pembayaran berobat dari BPJS Kesehatan, menurut Syahrul, baru mampu menampung 65% dari tarif yang dibuat wali kota. Ini artinya, 35 persen lagi harus ditanggung RSU Meuraxa. Akibatnya, utang obat dan lainnya yang telah diambil duluan oleh pihak manajemen RSU kepada pihak ketiga (distributor obat) untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pasien pemegang kartu JKN dan JKRA, tidak bisa dibayar.

Kondisi yang dialami RSU Meuraxa, kata Syahrul, dialami juga oleh rumah sakit lainnya. Contohnya RSU Bener Meriah, pasiennya harus ke luar dari rumah sakit, karena pelayanan yang diberikan minim sekali dari standarnya. Tapi sekarang sudah kembali aktif lagi.

Faktor lainnya, lanjut Syahrul, pembayaran klaim berobat gratis pemegang kartu JKN dan JKA/JKRA dari BPJS Kesehatan kepada rumah sakit sering terlambat 2-3 bulan. Kondisi ini membuat pembayaran obat kepada distributor jadi lambat dan kalau sudah mencapai 90 hari, pihak distributor obat langsung menyetop permintaan dan pengiriman obat, karena pengadaan obat sebelumnya belum dibayar.

Untuk mengatasi masalah ini, Syahrul menyarankan, tarif berobat yang dibuat Menkes yang dijadikan pedoman bagi BPJS Kesehatan untuk membayar klaim berobat pasien pemegang kartu JKN dan JKA/JKRA kepada pihak rumah sakit, harus disetarakan dengan tarif berobat yang dibuat wali kota/bupati.

Selain itu, menurut Syahrul, pembayaran klaim berobat dari BPJS Kesehtan kepada pihak rumah sakit harus tepat waktu. Jaringan IT BPJS Kesehatan dengan rumah sakit harus connect, jumlah petugas verifikasi klaim berobat dari BPJS Kesehtan harus ditambah dua kali lipat, untuk mempercepat verifikasi data klaim berobat pemegang kartu JKN, JKA, dan JKRA.

Menkes, kata Syahrul, memang telah menyesuaikan tarif klaim berobat pada Oktober lalu melalui Permenkes Nomor 64 Tahun 2016. Tapi, penerimaan RS dari klaim berobatnya tetap saja rendah. Buktinya, pembayaran klaim berobat dari BPJS Kesehatan kepada RSU Meuraxa pada November 2016 lalu mencapai Rp 9,5 miliar. Nilai itu masih jauh di bawah tarif yang dibuat Wali Kota Banda Aceh. Seharusnya, bayaran klaim berobat yang diterima RSU Meuraxa senilai Rp 16,3 miliar, pada bulan Desember juga demikian.

BPJS Kesehatan hanya membayar Rp 10,057 miliar di bawah tarif riil klaim berobat yang dibuat wali kota sebesar Rp 17,3 miliar.

Penyesuian tarif berobat yang dibuat Menkes dalam peraturannya Nomor 64 Tahun 2016, menurut Syahrul, masih jauh dari tarif berobat yang dibuat wali kota. Kalaupun ada kenaikan cuma sebesar 5-6 persen, sementara biaya berobat yang ditanggung RSU Meuraxa selisihnya dengan tarif yang dibuat Menkes mencapai 35%.

Standar tarif berobat yang dibuat Menkes dalam Permennya Nomor 64 Tahun 2016 adalah standar ukuran penduduk di Pulau Jawa. Sementara Aceh letaknya di ujung Pulau Sumatera, sudah pasti harga obat dan lainnya berbeda. Inilah yang membuat sesilih tarif berobat di Aceh dengan yang dibuat Menkes, jauh bedanya.

Akibatnya, lanjut Syahrul, dalam satu tahun selisih pembayaran biaya berobat di RSU Meuraxa dengan BPJS Kesehtan mencapai Rp 62,3 miliar. Tarif riil penerimaan berobat RSU Meuraxa yang dibuat wali kota tahun 2016 totalnya Rp 162,8 miliar, sedangkan yang bisa dibayar BPJS Kesehatan hanya Rp 100,4 miliar. “Ini salah satu faktor yang membuat RSU Meuraxa tak sanggup melunasi utangnya pada pihak ketiga,” ujar Syahrul. (her)   (uri/ilati/sra/MU)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id