Respons Kondisi Manggamat, Harus Dibentuk Tim Terpadu | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Respons Kondisi Manggamat, Harus Dibentuk Tim Terpadu

Respons Kondisi Manggamat, Harus Dibentuk Tim Terpadu
Foto Respons Kondisi Manggamat, Harus Dibentuk Tim Terpadu

BANDA ACEH – Pakar hukum lingkungan dari Universitas Syiah Kuala, Dr Yanis Rinaldi SH, MHum menyarankan Pemerintah Aceh agar membentuk tim terpadu untuk melihat langsung dampak kerusakan lingkungan di kawasan Manggamat, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan. Tim ini akan mendata, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kerusakan lingkungan yang mengancam warga Manggamat.

“Pembentukan tim terpadu dari provinsi mutlak dibutuhkan, karena dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” kata Yanis Rinaldi menanggapi liputan eksklusif Serambi Indonesia edisi Senin (23/5) berjudul Manggamat Menanti ‘Kiamat’.

Menurut Yanis, jika melihat data lapangan sebagaimana yang dipublikasi Serambi, maka ada dua hal yang harus segera dilakukan. Pertama, terkait perusahaan legal yang mendapatkan izin beroperasi dari Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Selatan, pemerintah punya kewenangan pengawasan untuk memeriksa dokumen lingkungannya. “Cara mudahnya melihat dokumen lingkungan yang mereka miliki. Kalau mereka memiliki Amdal ataupun UKL UPL, itu ada pada bagian akhir RKL RPL, rencana pengeloalan dan rencana pemantauan lingkungan yang mereka lakukan, apakah sudah sesuai atau tidak? Kalau mereka sudah melakukan pengelolaan sesuai dokumen lingkungan, kemudian terjadi bencana, itu bukan lagi tanggung jawab perusahaan,” kata Yanis Rinaldi.

Selain aktivitas manusia, kata Yanis, bencana alam juga bisa terjadi oleh aktivitas alam. Persoalan kedua adalah kegiatan ilegal yang juga berpotensi merusak lingkungan. Yang ini, justru menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. “Hukum harus ditegakkan siapa pun pelaku perusak lingkungan,” imbuh Yanis.

Akademisi kelahiran Aceh Barat ini mengatakan, masyarakat sendiri bisa melakukan gugatan secara keperdataan ke pengadilan. Sedangkan pemerintah bisa menempuh jalur administrasi berdasarkan izin-izin yang telah dikeluarkan, sehingga perusahaan tersebut dapat beroperasi. “Jika terbukti, perusahaan harus bertanggung jawab secara keperdataan terhadap korban dengan memberikan ganti rugi. Selain itu, perusahaan juga berkewajiban melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang tercemar. Hal ini sesuai dengan prinsip pencemar membayar,” kata Yanis.

Sedangkan mantan direktur eksekutif Walhi Aceh, TM Zulfikar berharap Gubernur Aceh segera memerintahkan agar Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas LHK, serta Badan Perizinan Aceh melaksanakan paling tidak tiga hal. Pertama, mengevaluasi izin-izin seluruh perusahaan tersebut. Kedua, melakukan audit lingkungan terhadap seluruh perusahaan. Ketiga, melakukan peninjauan kembali terhadap Amdal seluruh perusahaan yang ada.

“Hal tersebut dilakukan untuk menelaah kembali mengapa ada izin yang dikeluarkan bisa tumpang tindih. Sangat aneh wilayah atau kawasan ekosistem yang seharusnya dilindungi dan dikelola secara hati-hati justru dikeroyok dan dieksploitasi habis-habisan seperti itu,” kata Zulfikar.

Pengajar Teknik Lingkungan di Universitas Serambi Mekkah ini menambahkan, para pejabat terkait jangan lagi berkelit di balik sejumlah regulasi. Faktanya sekarang Manggamat sekarat. Sudah terjadi pelanggaran konstitusi dengan aksi “pengeroyokan” kawasan yang kaya sumber daya alam ini.

“Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang baik, bersih, dan sehat sebagaimana yang telah diamanahkan oleh undang-undang. Sekali lagi, pemerintah harus berani bertindak tegas sebelum ‘kiamat’ itu benar-benar tiba,” tandas Zulfikar. (sak) (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id