Aceh Punya Kewenangan Sendiri | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Aceh Punya Kewenangan Sendiri

Aceh Punya Kewenangan Sendiri
Foto Aceh Punya Kewenangan Sendiri

* Syariat Islam tidak Bisa Diintervensi

BANDA ACEH – Ketua Fraksi Partai Aceh (F-PA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Iskandar Usman Al-Farlaky SHI, menyebutkan, Aceh memiliki kewenangan sendiri dalam menerapkan beberapa aturan daerah, termasuk salah satunya penerapan syariat Islam. Ia menyebutkan, kewenangan Aceh memberlakukan peraturan syariat Islam tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan dengan alasan apapun.

“Kita punya regulasi yang membenarkan bahwa itu adalah kewenangan yang bersifat khusus dan istimewa,” kata Iskandar kepada Serambi, Kamis (25/5).

Hal tersebut dikatakan Iskandar, menanggapi permintaan Komnas HAM soal revisi Qanun Jinayat, pascaprosesi hukuman cambuk kepada MT (24) dan MH (20), pasangan liwath (homoseksual), Selasa 23 Mei lalu di Masjid Syuhada, Desa Lamgugop, Banda Aceh. Komnas HAM sebagaimana diberitakan banyak media, menganggap hukuman cambuk bagi MT dan MH tidak sesuai dengan dengan semangat nilai hak asasi manusia yang tercermin dalam UUD 1945.

Iskandar mengatakan, penegakan hukum merupakan wilayah yudisial yang tidak bisa diintervensi oleh kekuatan atau kekuasaan menapun. Begitu juga dengan hukuman cambuk terhadap pasangan homoseksual di Aceh. Ini, sambung dia, telah menunjukkan otoritas Aceh mengumandangkan bahwa area kedaulatan hukum syariat amat perlu untuk dilaksanakan.

“Beberapa dekade lalu, Islam sebagai basis kultural masyarakat Aceh tidak dapat diartikulasikan dan dipaksa patuh pada rezim kekuasaan. Ketika rezim berubah, kultural Aceh yang Islam telah terwadahkan dalam UU keistimewaan Aceh. Lalu tersedia pula kekuasaan dan kewenangan bagi Aceh diberi oleh UUPA untuk hidup di bawah payung agama,” kata Iskandar.

Kini, lanjutnya, UU 44 Tahun 1999 dan UUPA membuka ruang untuk syariat Islam diaktualisasi kembali di bumi Serambi Mekkah melalui qanun- qanun Syariat Islam. Politisi Partai Aceh ini menambahkan, UUD 1945 tidak saja menganut prinsip persamaan atau HAM. UUD juga mengatur pembatasan hak, sekaligus UUD 1945 melindungi dan membuka ruang daerah-daerah khusus atau istimewa untuk diatur dalam UU tersendiri.

“Saya ajak saudara yang anti dengan Syariat Islam untuk menghormati hak konstitisional Aceh yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi UUPA, UU Keistimewaan Aceh dan qanun adalah perundangan khusus yang berlaku di wilayah Aceh sebagai teritorial right yang dijamin oleh konstitusi,” cetus Iskandar.

Untuk itu, alumnus Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry ini mengungkapkan, Qanun Jinayah tidak perlu direvisi karena penerapan cambuk itu merupakan otoritas atau kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana tercantum dalam UUPA. “Dimana Aceh dapat menjalankan Syariat Islam. Pemerintah pusat juga tidak bisa membatalkan tanpa diuji materil ke MA. Maka, permintaan Komnas HAM tidak mendasar sama sekali,” demikian Iskandar Usman Al-Farlaky.

Sebagaimana diberitakan, Komnas HAM meminta Pemerintah Aceh merivisi qanun. Hal ini disampaikan pihak Komnas HAM setelah mencermati peristiwa penangkapan dan penjatuhan hukuman 85 kali cambuk oleh Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, kepada MT (24) dan MH (20), yang didasarkan atas orientasi dan aktivitas seksual sebagai gay.

MT dan MH dinilai terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun adalah Peraturan Daerah di Aceh.(dan) (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id