REI Aceh Ricuh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

REI Aceh Ricuh

REI Aceh Ricuh
Foto REI Aceh Ricuh

* DPP Pecat 22 Pengurus

BANDA ACEH – Organisasi pengusaha perumahan, RealEstat Indonesia (REI) Provinsi Aceh mulai ricuh, seusai DPP REI di Jakarta memecat 22 pengurus pada 12 April 2017. Penunjukan Ketua REI Aceh yang dikeluarkan DPP REI dinilai tidak sah atau ilegal, karena tidak melalui pleno lengkap seluruh anggota di Aceh.

“Kami kecewa dengan surat keputusan DPP REI yang langsung mengesahkan Ketua REI Aceh tanpa pleno lengkap anggota,” ujar Tgk Abdul Muthaleb yang akrab dipanggil Abon Thaleb, yang merupakan penasihat REI Aceh. Rabu (24/5). Dia menegaskan pleno lengkap anggota harus segera digelar untuk menyelamatkan organisasi ini dari ambang kehancuran, karena kemajuan bersama harus dikedepankan, bukan kepentingan pribadi.

Dia menjelaskan pergantian antarwaktu ketua juga harus sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Dia mencontohkan, jika ketua mengundurkan diri, maka harus digelar Musdalub, tetapi jika berhalangan karena mendapat jabatan baru di DPP seperti saat ini, maka harus ada caretaker untuk melaksanakan pleno pemilihan ketua baru.

Dia mengaku kecewa dengan sikap beberapa pengurus REI Aceh yang meminta DPP memecat pengurus senior yang berjumlah 22 orang. “Seharusnya, DPP REI meninjau langsung kondisi pengurus di Aceh, bukan langsung memecat pengurus lama dan menggantikan dengan pengurus baru,” ujarnya.

Abon Thaleb berharap, Ketua DPP REI harus berkunjung ke Aceh untuk menyelesaikan kisruh pengurus Aceh, sehingga tidak berlarut-larut. “Pengurus DPP REI harus melakukan pertemuan dengan seluruh pengurus REI Aceh, baik yang sudah dipecat maupun yang baru,” harapnya.

Dikatakan, SK DPP REI No 014/Kpts/DPP/REI/IV/2017 tertanggal 12 April 2017 tentang pengesahan anta waktu susunan dan personalia DPD REI Aceh periode 2016-2019 tidak sah atau ilegal. Dia menegaskan SK DPP REI No 112/Kpts/DPP-REI/VI/2016 tertanggal 2 Juni 2016 merupakan yang sah karena melalui Musda, bukan berdasarkan keputusan seseorang atau kelompok. “Kami tetap menuntut SK bertanggal 12 April 2017 oleh DPP REI dibatalkan,” tegasnya.

Sedangkan ketua terpilih REI Aceh pada Musda 20 April 2016, Zulfikar SE AK sebelum mundur karena menjadi calon Walikota Banda Aceh, walau gagal menyatakan pergantian ketua harus sesuai dengan AD/ART. Dia menegaskan tidak mengakui SK DPP REI 12 April 2017, karena pihaknya tidak dilibatkan, bahkan tidak diberitahu atas rencana tersebut.

Lain halnya, Effendi, yang sudah lama masuk jajaran pengurus REI Aceh yang dipecat mengatakan sesepuh REI Aceh mulai ditinggalkan. “Gerbong dari luar dimasukkan, tetapi para sesepuh dipecat semuanya. Kami tidak bisa terima tindakan DPP REI yang semena-mena mengeluarkan pengurus berdasarkan Musda 20 April 2016,” ujarnya.

Dia kembali menegaskan akan melaksanakan rapat pleno pengurus lengkap dan pihak DPP REI harus memfasilitasi rapat ini, sesuai tuntuntan AD/ART REI. “Jika DPP REI menolak, maka organisasi yang diakui pemerintah ini akan semakin hancur di Aceh, karena akan terjadi dualisme kepemimpinan,” ujarnya.

Sementara, T Hanansyah yang ikut mencalonkan diri sebagai Ketua REI pada Musda 20 April 2016 berharap kisruh ini dapat berakhir dalam bulan suci Ramadhan ini. “Semua pihak harus berpikir jernih, karena organisasi ini merupakan lembaga resmi pemerintah dalam membangun perumahan untuk masyarakat, baik subsidi maupun non-subsidi,” ujarnya.

Dia juga berharap, dalam kisruh ini tidak boleh ada yang merasa menang atau kalah, karena sama-sama memperjuangkan menyediakan rumah untuk masyarakat, walau profit tetap dihitung. Selain itu, Serambi yang mencoba menghubungi Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata melalui panggilan WhatsApp (WA) sampai kemarin sore untuk meminta tanggapan atas kirsuh DPD REI Aceh tidak memberi jawaban.(muh) (uri/ilati/sra/MU)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id