Aceh Kekurangan Guru Seni Berstatus PNS | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Aceh Kekurangan Guru Seni Berstatus PNS

Aceh Kekurangan Guru Seni Berstatus PNS
Foto Aceh Kekurangan Guru Seni Berstatus PNS

* Dirjen GTK Minta Pemko/Pemkab tak Asal Rekrut

JAKARTA – Aceh kekurangan guru seni berstatus PNS. Sebaliknya, guru mata pelajaran IPA dan beberapa mata pelajaran lainnya justru berlebih. Oleh karena itu, bupati dan walikota terpilih di Aceh, diingatkan agar tidak begitu saja merekrut tenaga guru tanpa memperhitungkan kebutuhan.

Hal itu dipaparkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sumarna Surapranata, dalam diskusi Pembangunan Pendidikan Aceh di Kemendikbud, Jakarta, Selasa (23/5).

“Kalau mau mengangkat guru, harus dilihat kebutuhannya. Guru seni di Aceh kurang, itu harus diperhatikan. Sebaliknya beberapa guru mata pelajaran lain berlebih,” kata Sumarna. Ia menyebutkan, jumlah guru seni di Aceh saat ini 509 orang berstatus PNS. Sedangkan kebutuhannya 700 lebih.

Dirjen GTK meminta kepada daerah yang merekrut CPNS guru, harus mengikuti ketentuan UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. “Salah satu syarat utama adalah harus berpendidikan S1/DIV dan bersertifikat pendidik,” kata Dirjen.

Aspek ini harus menjadi perhatian pemda apabila ingin mengangkat guru. “Ada baiknya sejak awal menyiapkan calon-calon guru yang memenuhi syarat,” jelasnya.

Sumarna menambahkan, persaingan ketenagakerjaan saat ini sangat ketat. Lulusan SMK Indonesia kalah bersaing dengan lulusan negara lain. Untuk itu, peningkatan kualitas lulusan SMK menjadi mutlak. Di sinilah pentingnya menjaga kualitas guru.

“Pemenuhan guru produktif, penyiapan alat-alat praktik dan tempat praktik mahasiswa menjadi mutlak dipersiapkan,” ujarnya. Ia berharap para kepala daerah memberikan perhatian kepada pemenuhan dan peningkatan kualitas guru.

Provinsi harus memikirkan pola koordinasi untuk pembinaan kabupaten/kota sehubungan dengan adanya pemisahan tanggung jawab pengelolaan pendidikan kabupaten/kota dengan provinsi.

Diskusi Pembangunan Pendidikan Aceh itu digagas Direktur Pendidikan Guru Menengah Kemendikbud, Drs Anas M Adam MPd. Anas mengatakan, ide penyelenggaraan diskusi itu untuk mendorong dan memberi bahan kepada kepala daerah terpilih Aceh dalam menangani pendidikan di daerah masing-masing.

“Sebentar lagi bupati dan wali kota terpilih harus menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Kita ingin para kepala daerah mendapat bahan lengkap dan tidak keliru saat menyusun RPJMD, sebab akan terkait dengan visi misi mereka sendiri,” kata Anas yang pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

Ia juga menyebutkan, persolan pendidikan di Aceh berbeda antardaerah. “Permasalahan di Simeulue berbeda dengan Gayo Lues,” ujar Anas mencontohkan. Pada acara itu, turut hadir Wagub Aceh terpilih Nova Iriansyah dan para bupati dan wali kota terpilih Aceh lainnya.

“Kami memberi perhatian besar terhadap kemajuan pendidikan Aceh. Kami juga mencari tahu, apa sebab pendidikan Aceh masih rendah, padahal dari segi dana rasanya cukup,” kata Nova. Dugaan, terkait dengan etos pendidikan, bukan pada dana dan kesempatan. Juga hadir Calon Bupati Gayo Lues M Amru.(fik) (uri/aufik/arahdiba/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id