Komnas HAM Minta Qanun Jinayat Direvisi, Ini Kata Ketua Fraksi PA | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Komnas HAM Minta Qanun Jinayat Direvisi, Ini Kata Ketua Fraksi PA

Komnas HAM Minta Qanun Jinayat Direvisi, Ini Kata Ketua Fraksi PA
Foto Komnas HAM Minta Qanun Jinayat Direvisi, Ini Kata Ketua Fraksi PA

URI.co.id, BANDA ACEH – Pascahukuman cambuk bagi MT (24) dan MH (20), pasangan liwath (homoseksual) beberapa hari lalu, Komnas HAM meminta Pemerintah Aceh untuk mereview atau merevisi Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh.

Komnas HAM sebagaimana diberitakan beberapa media, menganggap hukuman cambuk bagi MT dan MH tidak sesuai dengan dengan semangat nilai hak asasi manusia yang tercermin dalam UUD 1945.

“Kita punya regulasi yang membenarkan bahwa itu adalah kewenangan yang bersifat khusus dan istimewa,” kata Iskandar kepada URI.co.id, Kamis (25/5/2017).

Politisi Partai Aceh ini menegaskan, penegakan hukum merupakan wilayah yudisial yang tidak bisa diintervensi oleh kekuatan atau kekuasaan menapun.

“Begitu juga dengan hukuman cambuk terhadap pasangan homoseksual di Aceh. Ini menunjukkan otoritas Aceh, bahwa area kedaulatan hukum syariat amat perlu untuk dilaksanakan,” katanya.

Iskandar juga menyebutkan, beberapa dekade lalu, Islam adalah basis kultural masyarakat Aceh dan tidak dapat diartikulasikan atau dipaksa patuh pada rezim kekuasaan.

Ketika rezim berubah, karanya, kultural Aceh yang Islam selalu terwadahkan dalam UU keistimewaan Aceh. Sekarang, kekuasaan dan kewenangan bagi Aceh tersedia melalui UUPA untuk hidup di bawah payung agama.

“Kini, UUPA membuka ruang untuk syariat Islam diaktualisasi kembali di bumi Serambi Mekkah melalui qanun- qanun Syariat Islam,” sebutnya.

“Saya ajak saudara yang anti dengan syariat Islam untuk menghormati hak konstitisional Aceh yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi UUPA, UU Keistimewaan Aceh dan qanun adalah perundangan khusus yang berlaku di wilayah Aceh sebagai teritorial right yang dijamin oleh konstitusi,” pungkas Iskandar.

Sebagaimana diberitakan, Komnas HAM meminta Pemerintah Aceh merivisi qanun. Hal ini disampaikan pihak Komnas HAM setelah mencermati peristiwa penangkapan dan penjatuhan hukuman 85 kali cambuk oleh Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, kepada MT (24) dan MH (20), yang didasarkan atas orientasi dan aktivitas seksual sebagai pasangan sesama jenis. (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id