Cabut Izin Tambang Harus Ikuti Mekanisme | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Cabut Izin Tambang Harus Ikuti Mekanisme

Cabut Izin Tambang Harus Ikuti Mekanisme
Foto Cabut Izin Tambang Harus Ikuti Mekanisme

BANDA ACEH – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Ir Akmal Husen MM mengakui ada lima perusahaan tambang yang beroperasi di Aceh Selatan dengan izin eksploitasi bervariasi. Ada perusahaan yang izin operasinya berakhir pada tahun 2019, ada pula yang sampai tahun 2032.

Akan tetapi, lantaran izin yang diberikan untuk komoditas bijih besi dan emas, kelima perusahan itu saat ini tidak aktif. Soalnya, pemerintah memang melarang ekspor mineral mentah tanpa pengolahan lebih dulu.

Terkait tumpang tindih izin antara PT Multi Mineral Utama, PT Beri Mineral Utama, dan PT Islan Gencana Utama, menurut Akmal, karena komoditasnya berbeda-beda, itu tidak menjadi masalah. “Secara aturan, jika komoditasnya berbeda, maka dibolehkan. Tidak ada masalah,” kata Akmal kepada Serambi di kantornya, Selasa, didampingi Kabid Migas Dr Joni dan Kasi Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Khairil. Komentar ini ia berikan dalam kaitannya dengan laporan eksklusif Harian Serambi Indonesia, Senin (22/5) berjudul Manggamat Menanti ‘Kiamat’.

Saat ditanya kemungkinan mencabut izin operasi beberapa perusahaan tambang tersebut, Akmal mengatakan, “Saat ini mereka tidak berproduksi, karena harga murah dan tidak bisa mengekspor. Untuk mencabut izin, kan ada mekanisme yang harus dipenuhi. Selain itu, mereka juga bisa menggugat kita, kalau tidak kuat secara aturan.”

Diakuinya, kerusakan lingkungan memang bisa dijadikan salah satu alasan untuk mencabut izin. Namun, kata Akmal, pihaknya tidak bisa memastikan bahwa tingginya sedimen di sungai dan banjir yang kerap datang akibat beroperasinya sejumlah perusahaan tambang itu. Tingginya curah hujan, perubahan iklim, atau adanya tambang rakyat ilegal, kata Akmal, bisa menjadi penyebab daya dukung lingkungan rentan di kawasan itu, yang ditandai kerapnya banjir datang dan sungai yang penuh sedimen.

Menyangkut illegal mining, Dinas ESDM Aceh akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terlebih dahulu, misalnya, kepolisian. Soalnya, pertambangan ilegal ini merupakan ranah pidana. “Tambang ilegal ada di mana-mana di Aceh, tidak hanya di Manggamat, Aceh Selatan. Jadi, akan kami bawa dalam rapat terlebih dulu, termasuk dengan pihak kepolisian untuk bisa mengambil tindakan selanjutnya,” kata Akmal.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Ir Saminuddin B Tou MSi mengatakan, pemberian izin usaha industri primer hasil hutan (IUIPHHK) kepada PT Islan Gencana Utama sudah melalui proses dan prosedur. “Tidak ada aturan yang dilanggar dalam pemberian izin usaha untuk PT Islan Gencana Utama,” kata Saminuddin dalam pesan melalui WA kepada Serambi.

Menurut Saminuddin, PT Islan Gencana Utama adalah industri pengolahan kayu dengan bahan baku yang berasal dari kayu yang tumbuh alami dan kayu hasil budidaya di atas tanah hak. “Artinya, bahan bakunya bukan berasal dari kawasan hutan atau yang biasa diistilahkan kayu rakyat,” kata dia. Sedangkan PT Multi Mineral Utama dan PT Beri Mineral Utama berada di atas tanah hak milik dan berada di luar kawasan hutan. (sak) (uri/ilati/sra/MU)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id