KHAS Aceh Kecam Penebangan Hutan di Aceh Selatan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

KHAS Aceh Kecam Penebangan Hutan di Aceh Selatan

KHAS Aceh Kecam Penebangan Hutan di Aceh Selatan
Foto KHAS Aceh Kecam Penebangan Hutan di Aceh Selatan

URI.co.id, BANDA ACEH – Sejak dari awal, Konsorsium Hutan dan Sungai (KHAS) Aceh mengecam tindakan penebangan hutan di Aceh Selatan.

Izin perusahaan tambang dan kayu yang dikeluarkan Pemerintah Aceh sangat tidak menguntungkan rakyat terutama dangan beroperasinya sejumlah perusahan besar yang sangat mengacam kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan hidup rakyat terutama masyarakat Aceh Selatan seperti di kawasan Kluet Tengah dan Manggamat serta kawasan lainnya.

Seperti terungkap dari pemberitaan media massa maupun lembaga masyarakat yang memantau kerusakan hutan semakin parah.

Tindakan para perusahaan yang mengolah kayu dan tambang tidak berpihak kepada rakyat dan kelestarian ekosistem alam di Aceh Selatan.

Deputi Program KHAS Aceh, Yoyon Pardianto SSos, Selasa (23/5/2017) mengatakan, Aceh sedang menerapkan moratorium logging (penghentian pemotongan kayu) dan penghentian izin tambang, namun kenyataan di lapangan sangat bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintah Aceh.

Bahkan, di pedalaman Aceh Selatan kerap sekali terjadi bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

Bencana alam yang mengintai rakyat sekitar Kluet Tengah, kata Yoyon Pardianto, bukan hanya sekali ini saja malah sudah sangat sering terjadi, namun dibiarkan begitu saja.

Yoyon mempertanyakan, sikap Pemerintah Aceh Selatan tidak peduli dengan kerusakan lingkungan. Bahkan, seperti tidak ada masalah dengan kerusakan hutan dan Sungai di kawasan itu.

Yoyon meminta Pemerintah Aceh Selatan mencabut izin operasional sejumlah perusahaan pengolahan kayu dan tambang tersebut. Ini menjadi sebuah solusi untuk mengurangi bencana.

Yoyon membantah bahwa kerusakan hutan di Aceh Selatan karena penebangan liar oleh masyarakat setempat.

Ia juga menegaskan, bahwa kerusakan hutan terbesar dilakukan oleh perusahaan pengolahan kayu dan perusahaan tambang. “Saya tidak menyebutkan siapa yang salah dan siapa yang benar, pemerintah harus lebih tegas menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan ini,” ujar Yoyon Pardianto.

Untuk menjawab pro-kontra tersebut, lanjut Yoyon, pemerintah harus berperan aktif menyelesaikan masalah tersebut rakyat yang sering terancam bencana yang disebabkan struktur dan siklus alam yang tidak lagi normal karena telah terganggu penyangga utamanya.

“Akibat kerusakan lingkungan dan hutan tersebut, bencana tidak bisa terbendung lagi. Banyak rakyat yang tidak setuju dengan kehadiran tambang tersebut, bahkan warga sering melapor kepada keuchik ketika bencana melanda pemukiman warga,” ujar Yoyon.

Untuk itu, Yoyon meminta pemerintah harus segera mencabut izin perusahaan pengolah kayu dan tambang. Seharus pemerintah merespon dengan serius tidak terkesan main-main.

“Konsorsium Hutan dan Sungai Aceh sangat menyesali sikap pemerintah yang lamban terhadap pencegahan bencana dan pencemaram sungai di sekitar Kluet Tengah, Manggamat dan sejumlah kawasan lain di Aceh Selatan,” pungkas Yoyon Pardianto.(***) (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id