KKR Minta Pelantikan Gubernur Sesuai UUPA | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

KKR Minta Pelantikan Gubernur Sesuai UUPA

KKR Minta Pelantikan Gubernur Sesuai UUPA
Foto KKR Minta Pelantikan Gubernur Sesuai UUPA

BANDA ACEH – Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh meminta Pemerintah Pusat melantik gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah sesuai dengan UUPA. Berdasarkan UUPA, gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih dilantik dalam sidang paripurna istimewa DPRA di Banda Aceh.

Wakil Ketua KKR Aceh, Muhammad MTA mengatakan, pelantikan gubernur berdasarkan UUPA merupakan sebuah keharusnya sebagai upaya untuk terus menjaga dan melestarikan perdamaian Aceh, serta merealisasikan butir-butir yang telah dijabarkan dalam UUPA. “Maka kita meminta pelantikan gubernur Aceh dilakukan dalam sidang paripurna DPRA, karena itu perintah dari UUPA,” kata MTA kepada Serambi, Senin (22/5).

Selain untuk menjaga perdamaian Aceh dan merealisasikan UUPA, hal tersebut juga dianggap penting, untuk menjaga kekhususan yang dimiliki Aceh. Menurut MTA, Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden, harus benar-benar menjaga keistimewaan Aceh. “Ini juga rekonsiliasi politik dan hukum yang sangat harmonis antara Aceh dan Jakarta,” ujarnya.

MTA yakin, semua pihak pasti mempunyai kesepahaman terkait hal tersebut. Dengan menjaga hal tersebut, maka semakin memperkokoh rekonsiliasi nasional. Menurutnya, melakukan pelantikan gubernur terpilih pada sidang paripurna istimewa DPRA, merupakan wujud menjaga komitmen dan menjaga integritas negara dan konstitusi demi menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara.

“Walau misalnya yang lantik nantinya Mendagri mewakili Presiden pada sidang DPRA. Kemudian, bisa dikolaborasikan penyerahan SK oleh Presiden bersamaan dengan pelantikan serentak gubernur terpilih lain seluruh Indonesia,” pungkas MTA.

Sebelumnya, Ketua DPRA, Tgk Muharuddin juga meminta Presiden Joko Widodo melantik gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, dalam Sidang Paripurna Istimewa DPR Aceh di Banda Aceh. Permintaan itu diutarakan Muharuddin dalam rapat koordinasi dengan jajaran Kemendagri, Kemenkopolhukam, Sekretariat Negara dan Pemerintah Aceh di Jakarta, Selasa 16 Mei lalu.

Untuk diketahui, ada dua regulasi yang mengatur tata cara pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan gubernur dan wakil gubernur, yaitu Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), dan UU No 10/2016 tentang Pilkada.

Pasal 69 UUPA, menyatakan bahwa, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan gubernur/wakil gubernur Aceh dilakukan oleh Mendagri atas nama Presiden, di hadapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh dalam Rapat Paripurna Istimewa DPR Aceh. Sementara UU No 10/2016, Pasal (1), (2), (3), mengatur bahwa pelantikan gubernur/wakil gubernur dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden atau Menteri Dalam Negeri di Ibukota Negara.(dan) (uri/gie/iyadie/OR)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id