Menggugat Legalitas PP KEK Arun | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Menggugat Legalitas PP KEK Arun

Menggugat Legalitas PP KEK Arun
Foto Menggugat Legalitas PP KEK Arun

Oleh Amrizal J. Prang

PERATURAN Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (PP KEK Arun), sudah berjalan tiga bulan sejak ditetapkan pada 17 Februari 2017 lalu. Berdasarkan Pasal 3 wilayah pengelolaan KEK Arun meliputi Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Sementara, Pasal 4 menyebutkan, areanya terbagi dalam lima zona, yaitu: 1) pengolahan ekspor; 2) logistik; 3) industri; 4) energi; dan, 5) pariwisata. Jika kelima zona tersebut dapat diimplementasikan dengan maksimal, besar kemungkinan Lhokseumawe dan Aceh Utara ke depan akan kembali berkembang sebagaimana ketika masih beroperasi proyek vital, seperti, Mobil Oil (Exxon Mobil), PT Arun, PT PIM, PT AAF, dan PT KKA.

Namun sampai saat ini jangankan implementasi, badan usaha pengelolanya saja belum ditetapkan oleh gubernur. Padahal, Pasal 5 ayat (1) PP KEK Arun, disebutkan, Gubernur Aceh menetapkan badan usaha pembangunan dan pengelola KEK Arun dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak PP ini diundangkan. Keterlambatan penetapan badan usaha tersebut tidak terlepas dari substansi PP tersebut, yang menimbulkan polemik antara gubernur dengan pemerintah pusat.

Sehingga, gubernur, Zaini Abdullah, meminta agar PP direvisi karena dianggap tidak menguntungkan Aceh, padahal yang mengusulkan pemerintah Aceh dan dikelola oleh badan usaha Aceh sebagaimana kesepakatan awal (Serambi, 29/3/2017). Sedangkan, Penjelasan Pasal 5 PP KEK Arun menyebutkan, yang mengusul dan pengelola dilakukan oleh badan usaha yang dibentuk oleh konsorsium PT Pertamina (Persero), PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Pelindo I (Persero), dan Perusaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA).

Penambahan norma
Terlepas PP KEK Arun tidak sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah pusat dan gubernur, serta substansinya tidak menguntungkan Aceh. Menurut saya, selain itu secara legalitas eksistensi norma (kaedah) hukum PP KEK Arun juga bermasalah. Substansi Penjelasan Pasal 5 telah menambah norma baru, sehingga kontradiksi dengan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Khususnya, dengan Lampiran II angka 177 disebutkan, “penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma”.

Sedangkan, Penjelasan Pasal 5 PP tersebut sangat jelas bahwa rumusannya merupakan norma hukum baru, yang menyebutkan KEK Arun dikelola oleh badan usaha yang dibentuk oleh konsorsium PT Pertamina, PT PIM, PT Pelindo I, dan PDPA. Padahal, dalam batang tubuh Pasal 5 tersebut tidak menyebutkan demikian. Jadi, wajar “menggugat” eksistensi dan substansi PP KEK Arun dan ditinjau kembali, sehingga sampai tidak menimbulkan masalah hukum baru pada masa yang akan datang.

Jika mengkaji persoalan legalitas PP KEK Arun dalam konteks perundang-undangan sebenarnya bukanlah hal baru. Sebelumnya, juga pernah ada penambahan norma sehingga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu: Pertama, pada Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi: “pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap”. Sedangkan, dalam batang tubuh pasal tersebut, disebutkan: “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD”.

Implikasi penambahan norma hukum dalam Penjelasan pasal tersebut, dilakukannya judicial review (uji materil) ke MK. Melalui Putusan MK Nomor 011/PUU-III/2005, dinyatakan bahwa Penjelasan pasal tersebut selain kontradiksi dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, juga sebagai norma baru dan mengaburkan norma dalam batang tubuh, sehingga kontradiksi dengan prinsip dan teori perundang-undangan dan UU No.10 Tahun 2004 yang sudah diganti dengan UU No.12 Tahun 2011.

Kedua, pada Penjelasan Pasal 10 UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara, berbunyi: “Yang dimaksud dengan ‘Wakil Menteri’ adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet”. Sedangkan, dalam batang tubuh pasal tersebut berbunyi: “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu”. Secara eksplisit terlihat bahwa dalam Penjelasan pasal tersebut juga menambah norma hukum baru, dan berbeda dengan substansi batang tubuhnya.

Konsekuensinya, juga dilakukan judicial review ke MK dan menurut Putusan MK No.79/PUU-IX/2011, dinyatakan, Penjelasan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan berisi norma baru. Padahal menurut Putusan MK No.011/PUUIII/2005, yang dimuat juga dalam Lampiran II angka 177 UU 12/2011, disebutkan tidak boleh melakukan hal yang bertentangan dengan legalitas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum”.

Keniscayaan revisi
Jika Penjelasan pasal dalam kedua UU tersebut kontradiksi dan dibatalkan oleh MK, maka kemungkinan besar Penjelasan Pasal 5 PP KEK Arun juga, kalau digugat ke Mahkamah Agung (MA) akan dibatalkan. Untuk itu, sebelum menjadi persoalan hukum dan digugat ke MA keniscayaan pemerintah pusat (presiden) melakukan: Pertama, merevisi Pasal 5 PP KEK Arun dan Penjelasannya; Kedua, meninjau kembali pengelolanya; dan, ketiga, perlu mengikutsertakan kembali Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Utara dan Pemko Lhokseumawe dalam pembahasan revisi.

Meskipun pembentukan PP adalah kewenangan Presiden, tetapi dalam konteks pembentukan PP KEK Arun menjadi bagian dari kebijakan administratif pemerintah pusat yang berkaitan langsung dengan Aceh, maka sebelum dibentuk diperlukan konsultasi dan pertimbangan gubernur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUPA dan Pasal 7 Perpres No.75 Tahun 2008 tentang Konsultasi dan Pertimbangan Gubernur Aceh. Demikian juga, dengan pelibatan pemerintah kabupaten/kota, diatur Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) UU No.39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) disebutkan: jika pembentukan KEK diajukan oleh badan usaha atau pemerintah provinsi, maka memerlukan persetujuan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karenanya, keberadaan KEK Arun di Aceh Utara dan Lhokseumawe, sehingga dalam penetapan badan usaha diharapkan melibatkan pemerintah kabupaten/kota tersebut.

Namun demikian, kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota juga harus rasional dan mempertimbangkan kemampuan baik SDM maupun keuangan dalam pengelolaan KEK Arun tersebut. Tentu saja, tidak ada yang menginginkan pengalaman dengan PT Perta Arun Gas (PAG) Lhokseumawe, akan berulang pada KEK Arun. Di mana Pemerintah Aceh, karena perbedaan pandangan kepemilikan saham dengan PT PAG, sehingga sampai saat ini tidak menyertakan sahamnya (Serambi, 29/7/2015).

Oleh karenanya, diharapkan ada pandangan dan persepsi yang sama antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat, terutama terhadap keberadaan dan pengelolaan KEK Arun, serta kepemilikan saham. Sehingga, KEK Arun segera dapat dioperasionalkan dan terbukanya lapangan kerja untuk rakyat Aceh.

* Dr. Amrizal J. Prang, SH., LL.M., Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: [email protected] (uri/inaldy/eryance/RG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id